Sumbardaily.com, Padang – Meningkatnya arus informasi di era digital tak selalu beriringan dengan peningkatan kualitas dan akurasi data yang beredar. Di tengah kemudahan berbagi informasi melalui media sosial dan platform digital lainnya, masyarakat global kini justru semakin rentan terpapar hoaks.
Digital News Report 2025 yang dirilis oleh Reuters Institute menyoroti fenomena ini. Dalam laporan tersebut, politikus dan influencer disebut sebagai aktor utama penyebar hoaks di berbagai belahan dunia. Laporan ini merupakan hasil survei terhadap 97.000 responden dari 48 negara, yang dilakukan pada Januari–Februari 2025.
Hasil survei menunjukkan bahwa publik global kini menilai politisi sebagai penyumbang terbesar penyebaran informasi menyesatkan, terutama di negara-negara dengan tensi politik tinggi seperti Amerika Serikat dan Spanyol. Sebanyak 57 persen responden di kedua negara tersebut menyebut politisi sebagai sumber hoaks utama.
Fenomena ini, menurut survei, berakar pada kepentingan politik jangka pendek. Politikus kerap menyebarkan informasi keliru guna menggalang dukungan atau menyerang lawan politik. Salah satu contoh yang disorot dalam laporan adalah mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang beberapa kali memberikan pernyataan kontroversial seperti menyebut bahwa Ukraina memulai perang melawan Rusia—sebuah klaim yang terbukti menyesatkan.
Selain politisi, influencer di media sosial juga menjadi sumber hoaks yang mendapat sorotan. Di wilayah Afrika dan Asia, kekhawatiran terhadap peran influencer sebagai penyebar informasi palsu sangat menonjol. Di Kenya dan Nigeria, misalnya, masing-masing 59 persen dan 58 persen responden menganggap influencer sebagai pihak yang kerap menggiring opini publik melalui narasi yang tidak valid. Hal ini diperparah oleh praktik endorsement berbayar yang tidak transparan, di mana narasi dibentuk bukan berdasarkan fakta, melainkan demi kepentingan komersial maupun politis.
Pemerintah dan partai politik asing juga tak luput dari daftar pelaku penyebaran hoaks, terutama dalam konteks konflik geopolitik. Survei mencatat bahwa intervensi informasi dari aktor luar negeri menjadi metode baru dalam menciptakan instabilitas sosial dan politik di negara tujuan.
Tidak hanya itu, kelompok aktivis pun dinilai berkontribusi terhadap penyebaran misinformasi, terutama dalam isu-isu kontroversial. Sebanyak 37 persen responden mengaitkan kelompok ini dengan praktik penyebaran informasi tidak akurat yang dibungkus dalam narasi perjuangan atau pembelaan nilai-nilai tertentu.
Yang mengejutkan, media massa dan jurnalis turut masuk dalam daftar sumber hoaks versi publik global. Sebanyak 32 persen responden mengaku tidak mempercayai pemberitaan media, khususnya di negara-negara dengan tingkat kepercayaan rendah terhadap institusi pers, seperti Amerika Serikat, Yunani, dan Australia.
Fenomena ini mencerminkan krisis kepercayaan yang tengah dialami media arus utama. Kredibilitas wartawan dan redaksi berita diragukan karena dianggap kerap memberitakan informasi tanpa verifikasi yang cukup, atau bahkan bekerja di bawah tekanan sponsor dan kepentingan politik tertentu.
Dalam situasi yang kompleks ini, para ahli menekankan pentingnya memperkuat literasi digital di tengah masyarakat. Kemampuan untuk memverifikasi sumber, membedakan fakta dari opini, serta mengenali narasi yang bias, kini menjadi keterampilan esensial dalam menghadapi banjir informasi di era digital. (pooke)
