Sumbardaily.com - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menyiapkan langkah rehabilitasi terpadu bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam kasus yang terjadi di MAN 3 Padang.
Penanganan tersebut tidak hanya mengakomodasi proses hukum, tetapi juga difokuskan pada pemulihan psikologis, keberlanjutan pendidikan, perlindungan hak anak, hingga reintegrasi ke lingkungan sosial.
Komitmen tersebut disepakati dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Terpadu Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumbar di Padang, Kamis (16/7/2026).
Rakor dipimpin Kepala Badan Kesbangpol Sumbar, Mursalim, serta dihadiri Kasatgaswil Densus 88 Antiteror Kombes Pol. Jim Berlian, S.I.K., Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Provinsi Sumbar Herlin, perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Agama, Kementerian Agama Kota Padang, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Satpol PP, BAZNAS, serta jajaran Kesbangpol.
Dalam forum tersebut, seluruh pihak menyepakati bahwa penanganan terhadap anak harus dilakukan secara menyeluruh sehingga masa depan anak tetap terlindungi meski proses hukum tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Kepala Badan Kesbangpol Sumbar, Mursalim, menegaskan pemerintah mempunyai kewajiban memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak.
Menurutnya, penghormatan terhadap proses hukum harus berjalan beriringan dengan rehabilitasi, pemulihan kondisi psikologis, pembinaan karakter, serta perlindungan terhadap masa depan anak.
"Negara harus hadir, tidak hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga dalam mencegah lahirnya stigma, trauma berkepanjangan maupun potensi tindakan balas dendam," tegas Mursalim saat memimpin rapat koordinasi.
Pada kesempatan yang sama, Satgaswil Densus 88 Antiteror Sumbar turut memaparkan hasil pendalaman terhadap kasus tersebut. Berdasarkan hasil identifikasi, peristiwa yang melibatkan anak tersebut merupakan tindak pidana umum dan tidak memiliki keterkaitan dengan jaringan terorisme.
Hasil identifikasi juga menunjukkan bahwa peristiwa tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut meliputi akumulasi tekanan psikologis akibat perundungan atau bullying, kondisi sosial ekonomi keluarga, serta paparan konten negatif mengenai pembuatan bahan peledak yang diperoleh melalui internet dan media sosial.
Kasatgaswil Densus 88 Antiteror, Kombes Pol. Jim Berlian, S.I.K., menilai perlindungan perlu diberikan tidak hanya kepada anak, tetapi juga kepada keluarga, sekolah, serta lingkungan sosial agar proses pemulihan dapat berlangsung tanpa hambatan akibat munculnya stigma.
"Apabila penanganan ini berhasil, dapat menjadi contoh model penanganan kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) secara nasional," ujar Jim Berlian.
Rapat koordinasi tersebut juga menghasilkan komitmen bersama seluruh organisasi perangkat daerah, instansi vertikal, dan lembaga terkait untuk melaksanakan pendampingan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Pendampingan yang disiapkan mencakup rehabilitasi psikologis, rehabilitasi sosial, pemenuhan hak pendidikan, pembinaan karakter, pembinaan keagamaan, pemberian bantuan sosial, hingga edukasi kepada masyarakat agar stigma negatif terhadap anak maupun keluarganya dapat dihilangkan.
Kepala Dinas P3AP2KB Provinsi Sumbar, Herlin, menjelaskan bahwa pihaknya telah menyusun jadwal terpadu sebagai tindak lanjut hasil rapat koordinasi tersebut.
Program pendampingan akan berlangsung pada 16–25 Juli 2026 di UPTD BKOM Pelkes Provinsi Sumatera Barat yang berlokasi di Gunung Pangilun, Kota Padang.
Rangkaian kegiatan diawali dengan asesmen psikologis oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Setelah itu, peserta akan mengikuti pembinaan keagamaan yang difasilitasi Kementerian Agama, pembinaan karakter dan pemenuhan hak pendidikan oleh Dinas Pendidikan, asesmen sosial oleh Dinas Sosial, asesmen kondisi ekonomi keluarga oleh BAZNAS, serta pembinaan wawasan kebangsaan dan pengendalian emosi oleh Badan Kesbangpol Provinsi Sumbar.
"Jadwal pendampingan tersebut bersifat terpadu dan berkesinambungan serta dapat disesuaikan dengan kebutuhan proses hukum yang sedang berlangsung," ungkap Herlin.
Ia menambahkan seluruh tahapan rehabilitasi akan dilaksanakan secara cepat, komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak.
Melalui pendekatan kolaboratif tersebut, Pemprov Sumbar berharap proses pemulihan terhadap anak dapat berlangsung secara optimal. Dengan demikian, hak-hak anak tetap terlindungi, proses pendidikan dapat terus berjalan, serta anak mampu kembali beradaptasi dengan lingkungan sosial secara sehat tanpa menghadapi stigma negatif.
Penanganan terpadu yang melibatkan berbagai perangkat daerah, instansi vertikal, dan lembaga mitra ini sekaligus menjadi bentuk komitmen Pemprov Sumbar dalam menghadirkan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam setiap tahapan penanganannya, kepentingan terbaik bagi anak tetap ditempatkan sebagai prinsip utama sehingga rehabilitasi tidak hanya berorientasi pada penyelesaian kasus, tetapi juga pada pemulihan dan keberlanjutan masa depan anak. (*)
