Sumbardaily.com, Padang - Insiden tudingan terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) oleh Sanggar Darak Badarak berakhir dengan permintaan maaf dan imbauan dari Plt Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy, agar para seniman lebih bijak dalam bersikap di tahun politik.
Peristiwa ini menjadi momentum refleksi bagi komunitas seni di Sumbar untuk menjaga profesionalisme dan netralitas dalam berkarya.
Ketua Sanggar Darak Badarak Ribut Anton Sujarwo menyampaikan permintaan maafnya kepada Pemprov Sumbar atas pernyataan yang menimbulkan kegaduhan di media sosial beberapa hari lalu.
"Saya, atas nama Ketua Sanggar Darak Badarak dan seniman muda Sumbar, mengucapkan permintaan maaf kepada Pemprov Sumbar atas pernyataan yang menimbulkan kegaduhan beberapa hari yang lalu di media sosial," ujar Ribut seusai bertemu Plt Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy di Kantor Gubernur Sumbar, Senin (30/9/2024).
Menanggapi hal tersebut, Plt Gubernur Audy Joinaldy menerima permintaan maaf tersebut dan mengambil kesempatan ini untuk mengingatkan pentingnya sikap bijaksana di kalangan seniman, terutama menghadapi tahun politik.
"Terlebih saat ini sedang tahun politik. Semuanya jadi lebih sensitif. Kita sangat mendukung seniman mendapatkan banyak job dan kesempatan manggung di tahun politik, tapi kalau ada yang perlu disampaikan, baiknya tonjolkan program yang diusung oleh pemberi job saja, jangan sampai menjelek-jelekkan pihak lainnya," tegas Audy.
Audy menekankan pentingnya pembelajaran dari insiden ini bagi komunitas seni Sumbar. Ia berharap kejadian serupa tidak terulang dan menjadi catatan berharga bagi para seniman dalam menjalankan aktivitas berkesenian mereka.
"Atas nama Pemprov Sumbar, kami menerima permintaan maaf dari Saudara Ribut dan Sanggar Darak Badarak. Ke depan, harus saling mengingatkan. Seniman juga berhak mengingatkan siapa pun yang memberi pekerjaan, agar tidak menyentuh ranah-ranah sensitif," tambahnya.
Lebih lanjut, Audy mengingatkan bahwa karir seniman seharusnya berjangka panjang dan tidak terbatas pada momen politik tertentu.
"Terlebih, seniman itu karirnya mesti panjang. Jangan sampai kejadian seperti ini justru merugikan seniman ke depannya," ujarnya.
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Kerja Plt Gubernur Sumbar ini dihadiri oleh beberapa pejabat terkait, termasuk Kepala Kesbangpol Sumbar, Erinaldi; Kepala Dinas Kebudayaan Sumbar, Jefrinal Arifin; Kepala Biro Adpim Setdaprov Sumbar, Mursalim; dan Sekretaris Dinas Pariwisata Sumbar, Hendri Fauzan.
Kehadiran pejabat-pejabat ini menunjukkan keseriusan Pemprov Sumbar dalam menangani isu ini dan upaya untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah dan komunitas seni.
Insiden ini menjadi pengingat penting bagi para seniman di Sumbar dan seluruh Indonesia tentang peran mereka dalam masyarakat, terutama di masa-masa sensitif seperti tahun politik.
Seniman dituntut untuk dapat menyeimbangkan ekspresi artistik mereka dengan tanggung jawab sosial, serta menjaga netralitas dan profesionalisme dalam berkarya.
Pemprov Sumbar, melalui sikap Plt Gubernur Audy Joinaldy menunjukkan komitmennya untuk mendukung perkembangan seni dan budaya di wilayahnya, sambil tetap menjaga iklim politik yang kondusif.
Dengan adanya dialog terbuka seperti ini, diharapkan dapat tercipta hubungan yang lebih harmonis antara pemerintah dan komunitas seni, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada perkembangan seni dan budaya di Sumatera Barat.
Peristiwa ini juga menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat luas tentang pentingnya verifikasi informasi sebelum menyebarluaskannya, terutama di era digital di mana informasi dapat tersebar dengan cepat dan luas.
Dengan sikap yang lebih bijak dan bertanggung jawab dari semua pihak, diharapkan ekosistem seni dan budaya di Sumbar dapat terus berkembang secara positif, terlepas dari dinamika politik yang ada. (red)
