Sumbardaily.com – Perekonomian Sumatera Barat (Sumbar) memasuki paruh kedua 2026 dengan persoalan yang tidak sekadar berkaitan dengan naik-turunnya angka pertumbuhan ekonomi dari satu triwulan ke triwulan berikutnya. Setelah sempat mencatat pertumbuhan 5,02 persen secara year-on-year (yoy) pada Triwulan I 2026, pertumbuhan ekonomi Sumbar kembali melambat menjadi 4,54 persen pada Triwulan II 2026.
Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Sumbar pada Semester I 2026 berada di sekitar 4,77 persen. Angka 4,54 persen pada Triwulan II 2026 sebenarnya masih lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada Triwulan II 2025, ekonomi Sumbar hanya tumbuh 3,94 persen.
Namun, perlambatan dari 5,02 persen pada Triwulan I menjadi 4,54 persen pada Triwulan II 2026 menunjukkan bahwa momentum akselerasi ekonomi Sumbar belum cukup kuat. Kondisi tersebut menjadi penting karena pertumbuhan ekonomi Sumbar pada Triwulan II 2026 juga berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional dan lebih rendah dibandingkan sejumlah provinsi tetangga yang menjadi pembanding, terutama Sumatera Utara dan Riau.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Andalas (Unand), Dr. Hefrizal Handra, menilai perkembangan tersebut perlu dibaca dalam perspektif yang lebih panjang. Menurut dia, persoalan ekonomi Sumbar bukan hanya soal fluktuasi pertumbuhan dalam satu atau dua triwulan, melainkan berkaitan dengan kemampuan daerah membangun sumber pertumbuhan baru yang dapat bekerja secara konsisten.
“Persoalan yang dihadapi tampaknya semakin berkaitan dengan sisi penawaran atau supply side: struktur produksi, investasi, produktivitas, konektivitas dan kemampuan membangun kegiatan ekonomi baru,” kata Hefrizal Handra, dilansir dari Kepakaran Unand, Sabtu (15/8/2026).
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Sumbar pada Triwulan I 2026 mencapai 5,02 persen. Pada periode tersebut, lapangan usaha akomodasi dan makan-minum menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi. Perkembangan itu memperlihatkan bahwa Sumbar memiliki sektor-sektor yang mampu tumbuh tinggi.
Persoalannya, sektor yang tumbuh tinggi belum tentu otomatis menjadi mesin pertumbuhan ekonomi. Sebuah sektor baru dapat disebut sebagai growth engine apabila memiliki atau berkembang menuju skala ekonomi yang cukup besar, mampu mempertahankan pertumbuhan tinggi secara persisten, mempunyai produktivitas tinggi, serta menciptakan keterkaitan luas dengan kegiatan ekonomi lainnya.
Kondisi itulah yang menjadi tantangan utama perekonomian Sumbar setelah memasuki paruh kedua 2026.
Pertumbuhan Ekonomi Sumbar Melambat, tetapi Belum Menjadi Krisis
Angka pertumbuhan 4,54 persen pada Triwulan II 2026 tidak menunjukkan bahwa perekonomian Sumbar sedang mengalami krisis. Pertumbuhan tersebut justru menunjukkan adanya perbaikan jika dibandingkan dengan pertumbuhan Triwulan II 2025 yang hanya 3,94 persen.
Akan tetapi, perbandingan dengan Triwulan I 2026 memberikan gambaran berbeda. Ekonomi Sumbar yang sempat tumbuh 5,02 persen kembali turun ke 4,54 persen hanya dalam satu triwulan.
Dengan demikian, terdapat dua fakta yang harus dibaca secara bersamaan. Pertama, ekonomi Sumbar memang mengalami pemulihan dibandingkan tahun sebelumnya. Kedua, pemulihan tersebut belum cukup kuat untuk memastikan bahwa Sumbar telah memasuki fase pertumbuhan tinggi yang berkelanjutan.
Secara kumulatif, pertumbuhan Semester I 2026 mencapai sekitar 4,77 persen. Angka tersebut memberikan gambaran bahwa perekonomian Sumbar masih bergerak positif, tetapi belum menunjukkan perubahan fundamental terhadap kecenderungan pertumbuhan moderat yang berlangsung selama beberapa tahun terakhir.
“Penurunan pertumbuhan dari 5,02 persen pada Triwulan I menjadi 4,54 persen pada Triwulan II 2026 sebaiknya tidak hanya dibaca sebagai fluktuasi jangka pendek,” ujar Hefrizal.
Menurutnya, perkembangan tersebut perlu ditempatkan dalam kecenderungan yang lebih panjang mengenai kemampuan Sumbar menghasilkan pertumbuhan.
Konteks tersebut menjadi semakin penting ketika pertumbuhan Sumbar dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional dan provinsi tetangga. Sumbar pada Triwulan II 2026 berada di bawah pertumbuhan nasional serta lebih rendah dibandingkan Sumatera Utara dan Riau.
Perbandingan antarprovinsi tentu tidak dapat dilakukan dengan mengabaikan perbedaan struktur ekonomi. Riau memiliki basis perkebunan, minyak dan gas bumi (migas), serta industri pengolahan yang jauh lebih besar. Sementara Sumatera Utara mempunyai ukuran pasar dan basis industri yang lebih besar.
Karena itu, Riau maupun Sumatera Utara tidak dapat dijadikan salinan model pembangunan yang harus diterapkan begitu saja di Sumbar.
Namun, perbedaan tersebut justru memperlihatkan persoalan yang lebih mendasar. Sumbar belum mempunyai mesin pertumbuhan yang mampu secara konsisten membawa perekonomiannya tumbuh lebih cepat.
Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi Sumbar Bukan Fenomena Baru
Perlambatan ekonomi Sumbar sebenarnya bukan fenomena yang baru muncul pada Triwulan II 2026. Kecenderungan tersebut telah terlihat jauh sebelum angka pertumbuhan 4,54 persen tercatat.
Pada awal dekade 2010-an, perekonomian Sumbar masih mampu tumbuh sekitar 6 persen atau lebih. Setelah itu, pertumbuhan secara bertahap bergeser menuju kisaran 5 persen.
Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Sumbar bahkan lebih sering berada pada rentang 3–5 persen. Pandemi Covid-19 memang memberikan gangguan besar terhadap perekonomian pada 2020. Namun, setelah pandemi berakhir, Sumbar belum kembali secara konsisten ke lintasan pertumbuhan yang pernah dicapai pada awal dekade 2010-an.
Situasi tersebut membuat angka pertumbuhan 2026 perlu dilihat sebagai bagian dari perjalanan ekonomi yang lebih panjang. Pemulihan setelah pandemi memang terjadi, tetapi pemulihan tersebut belum menghasilkan transformasi yang cukup untuk membawa Sumbar kembali secara konsisten ke pertumbuhan sekitar 6 persen atau lebih.
Tahun 2025 menjadi salah satu gambaran paling jelas mengenai persoalan tersebut. Ekonomi Sumbar pada 2025 hanya tumbuh 3,37 persen. Angka tersebut melambat dibandingkan pertumbuhan 4,37 persen pada 2024.
Bank Indonesia mencatat perlambatan pada 2025 terjadi pada hampir semua lapangan usaha utama. Dari sisi pengeluaran, konsumsi pemerintah mengalami kontraksi. Realisasi investasi swasta maupun pemerintah juga masih terbatas.
Di sisi lain, rumah tangga cenderung menahan konsumsi. Ekspor luar negeri menjadi salah satu faktor yang menahan perlambatan agar tidak semakin dalam.
Gambaran tersebut menunjukkan bahwa persoalan pertumbuhan Sumbar tidak dapat hanya dijelaskan oleh satu faktor. Ketika konsumsi pemerintah melemah, investasi belum cukup kuat dan rumah tangga menahan konsumsi, perekonomian membutuhkan mesin pertumbuhan lain yang mampu menjaga momentum.
Pada titik itulah persoalan sisi penawaran menjadi semakin penting. “Persoalan Sumbar tampaknya semakin berkaitan dengan sisi penawaran atau supply side,” kata Hefrizal.
Sisi penawaran tersebut mencakup struktur produksi, investasi, produktivitas, konektivitas serta kemampuan daerah membangun kegiatan ekonomi baru.
Dengan demikian, perlambatan yang terlihat pada Triwulan II 2026 menjadi semacam pengingat bahwa peningkatan pertumbuhan jangka panjang membutuhkan perubahan kapasitas ekonomi, bukan hanya dorongan terhadap permintaan.
Struktur Ekonomi Sumbar Masih Relatif Stagnan
Salah satu penjelasan penting mengenai perlambatan pertumbuhan ekonomi Sumbar terdapat pada struktur perekonomian daerah yang berubah relatif lambat.
Dalam lebih dari satu dekade, kelompok lapangan usaha yang mendominasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumbar masih relatif sama. Sektor tersebut mencakup pertanian, perdagangan, transportasi dan pergudangan, konstruksi, serta industri pengolahan.
Pertanian masih menjadi lapangan usaha terbesar. Sementara itu, perdagangan mempunyai pangsa yang semakin penting dalam struktur ekonomi Sumbar.
Struktur seperti itu pada dasarnya tidak otomatis menjadi persoalan. Pertanian, perdagangan, transportasi maupun konstruksi dapat tetap menjadi sumber pertumbuhan apabila produktivitas sektor-sektor tersebut meningkat dengan cepat.
Masalah muncul ketika struktur ekonomi tidak mengalami perubahan yang cukup kuat menuju kegiatan dengan nilai tambah lebih tinggi.
“Sumbar belum mengalami pola transformasi struktural klasik berupa pergeseran dari kegiatan primer menuju manufaktur dengan produktivitas dan nilai tambah yang lebih tinggi,” ujar Hefrizal.
Dalam perjalanan lebih dari satu dekade, pangsa pertanian terhadap PDRB memang secara perlahan menurun dibandingkan awal dekade 2010-an. Namun, penurunan tersebut tidak diikuti oleh peningkatan pangsa industri pengolahan.
Sebaliknya, pangsa industri pengolahan justru cenderung mengecil. Kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan penting dalam transformasi ekonomi Sumbar. Ketika kegiatan primer secara relatif berkurang, sektor manufaktur tidak secara otomatis mengambil peran yang lebih besar.
Perubahan struktur ekonomi Sumbar justru lebih banyak bergerak menuju perdagangan dan berbagai kegiatan jasa.
Transformasi menuju sektor jasa sebenarnya tidak selalu merupakan persoalan. Sektor jasa modern dapat mempunyai tingkat produktivitas yang sangat tinggi dan mampu menghasilkan nilai tambah besar.
Namun, persoalannya adalah jenis jasa yang berkembang. Apabila pertumbuhan jasa terutama berasal dari perdagangan dan kegiatan yang mengikuti konsumsi domestik, kemampuan sektor tersebut untuk menghasilkan peningkatan produktivitas dan memperluas pasar eksternal menjadi lebih terbatas.
Karena itu, perubahan komposisi ekonomi Sumbar belum menghasilkan akselerasi pertumbuhan yang berarti.
Sektor Tumbuh Tinggi Belum Menjadi Mesin Pertumbuhan
Sumbar sebenarnya mempunyai sejumlah sektor yang mampu mencatat pertumbuhan tinggi. Salah satu contohnya adalah penyediaan akomodasi dan makan-minum. Pada Triwulan I 2026, sektor tersebut tumbuh 17,77 persen.
Angka tersebut menunjukkan potensi besar pada sektor pariwisata dan jasa yang berkaitan dengan aktivitas wisata serta konsumsi masyarakat. Ekspor barang dan jasa juga tumbuh kuat pada periode tersebut.
Namun, pertumbuhan tinggi pada sebuah sektor belum tentu membuat sektor tersebut menjadi growth engine perekonomian secara keseluruhan.
“Suatu sektor akan menjadi mesin pertumbuhan apabila mempunyai atau berkembang menuju skala ekonomi yang cukup besar, mampu tumbuh tinggi secara persisten, mempunyai produktivitas tinggi, dan menciptakan keterkaitan yang luas dengan kegiatan ekonomi lainnya,” jelas Hefrizal.
Persoalan Sumbar terletak pada perbedaan antara sektor yang besar dengan sektor yang tumbuh tinggi. Sektor yang mempunyai bobot besar dalam perekonomian cenderung tumbuh moderat. Sebaliknya, sektor yang mampu tumbuh sangat tinggi masih memiliki pangsa relatif kecil.
Akibatnya, pertumbuhan tinggi pada sektor tertentu belum cukup untuk mengubah lintasan pertumbuhan ekonomi Sumbar secara keseluruhan.
Kondisi tersebut membuat Sumbar belum mempunyai sektor dengan bobot cukup besar yang sekaligus mampu mempertahankan pertumbuhan tinggi dan menciptakan keterkaitan luas dengan sektor lainnya.
Dalam konteks itu, pertanyaan utama kebijakan ekonomi Sumbar bukan sekadar sektor apa yang sedang tumbuh paling cepat.
Pertanyaan yang lebih penting adalah sektor mana yang dapat diperbesar skalanya sehingga mampu menjadi mesin pertumbuhan selama bertahun-tahun.
Investasi Tidak Cukup Hanya Menghitung Nilai Triliunan Rupiah
Investasi menjadi faktor berikutnya yang perlu mendapat perhatian dalam membaca perekonomian Sumbar. Data Pembentukan Modal Tetap Bruto atau PMTB menunjukkan bahwa investasi riil Sumbar belum mengalami akselerasi secara konsisten.
PMTB sempat tumbuh sekitar 7,7 persen pada 2023. Namun, pertumbuhan tersebut kembali melambat menjadi sekitar 3,6 persen pada 2024.
PMTB merupakan salah satu komponen besar dalam PDRB. Karena itu, perkembangan PMTB menunjukkan seberapa cepat akumulasi modal berlangsung dan seberapa besar kapasitas produksi baru yang sedang dibangun.
Pertumbuhan PMTB yang kembali melambat memperlihatkan bahwa akumulasi modal belum berlangsung dengan kecepatan yang cukup konsisten untuk menaikkan kapasitas produksi jangka panjang.
Namun, apabila hanya melihat angka PMTB, persoalan investasi Sumbar belum terlihat secara lengkap. Data realisasi penanaman modal memberikan gambaran yang lebih kompleks.
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Sumbar meningkat dari sekitar Rp4,49 triliun pada 2023 menjadi Rp8,81 triliun pada 2024. Artinya, nilai PMDN hampir dua kali lipat. Fakta tersebut menunjukkan bahwa persoalan Sumbar bukan semata-mata kekurangan investasi.
Persoalan yang lebih penting justru berkaitan dengan ke mana investasi tersebut masuk dan kapasitas produksi apa yang dihasilkan.
“Pertanyaan yang lebih penting adalah ke mana investasi tersebut masuk dan kapasitas produksi apa yang dihasilkannya,” kata Hefrizal.
Data sektoral memperlihatkan sekitar dua pertiga PMDN 2024 masuk ke sektor tersier. Sementara itu, sektor konstruksi sendiri menyerap hampir sepertiga total PMDN.
Investasi di bidang konstruksi, bangunan dan properti tetap memberikan manfaat ekonomi. Akan tetapi, dampak jangka panjangnya terhadap kapasitas produksi berbeda dengan investasi yang menciptakan pabrik, mesin, teknologi, produk baru dan kapasitas ekspor.
Dengan kata lain, nominal investasi yang besar belum otomatis menghasilkan perubahan struktur ekonomi. Keberhasilan investasi perlu dinilai berdasarkan dampaknya terhadap produktivitas dan nilai tambah.
Mengubah Orientasi Investasi Sumbar
Karena itu, orientasi kebijakan investasi di Sumbar perlu bergerak dari sekadar menghitung nilai investasi menuju pengukuran dampak ekonomi yang lebih panjang.
Kerangka yang diperlukan adalah:
Investment Value → Productive Capacity → Productivity → Employment → Value Added → Export → Growth.
Rangkaian tersebut menggambarkan bahwa investasi seharusnya tidak berhenti pada nilai nominal yang masuk.
Investasi harus menghasilkan kapasitas produksi. Kapasitas produksi kemudian harus meningkatkan produktivitas. Peningkatan produktivitas harus menciptakan pekerjaan, menghasilkan nilai tambah, memperluas ekspor, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Investasi Rp10 triliun yang menghasilkan industri baru, ekspor dan rantai pemasok lokal dapat mempunyai nilai pembangunan yang jauh lebih tinggi daripada investasi dengan nominal sama yang mempunyai multiplier effect terbatas,” ujar Hefrizal.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah daerah tidak hanya perlu mengejar angka realisasi PMDN maupun PMA. Pemerintah juga perlu melihat jenis kegiatan ekonomi yang dibangun oleh investasi tersebut.
Pertanyaan yang harus menyertai setiap investasi adalah apakah investasi tersebut menciptakan kapasitas produksi baru, meningkatkan produktivitas, membuka pekerjaan berkualitas, melibatkan pemasok lokal, menghasilkan produk baru, serta membuka pasar ekspor.
Jika investasi memenuhi rangkaian tersebut, dampaknya terhadap perekonomian akan jauh lebih besar dibandingkan investasi yang multiplier effect-nya terbatas.
Agroindustri Muncul sebagai Kandidat Growth Engine
Di tengah persoalan kualitas investasi, terdapat perkembangan yang cukup menjanjikan pada industri makanan. Realisasi PMDN industri makanan meningkat dari sekitar Rp455 miliar pada 2023 menjadi sekitar Rp1,49 triliun pada 2024.
Kenaikan tersebut menjadi menarik karena industri makanan merupakan bagian terbesar investasi sektor sekunder.
Industri makanan juga memiliki keterkaitan langsung dengan basis produksi Sumbar yang cukup kuat, mulai dari pertanian, perkebunan, hortikultura, peternakan hingga perikanan.
Artinya, pengembangan industri makanan dapat menjadi jembatan antara sektor primer dan kegiatan manufaktur.
Selama ini, hasil pertanian dan berbagai komoditas primer tidak harus berhenti sebagai bahan mentah. Produk tersebut dapat diproses lebih lanjut menjadi barang dengan nilai tambah lebih tinggi.
Karena itu, transformasi ekonomi Sumbar tidak harus mengikuti model industrialisasi berbasis industri berat. Pilihan yang lebih sesuai dengan comparative advantage daerah adalah agroindustrialisasi.
Agroindustrialisasi berarti membawa lebih banyak komoditas pertanian ke dalam proses pengolahan di Sumbar sendiri.
Rantai nilai yang dapat dibangun adalah:
Pertanian → Agro-processing → Industri Makanan → Packaging dan Branding → Perdagangan → Ekspor.
Model tersebut memungkinkan pertanian tetap menjadi basis ekonomi, tetapi dengan nilai tambah yang lebih tinggi.
“Pertanian tidak harus mengecil agar ekonomi menjadi lebih maju; yang harus berubah adalah produktivitas dan kedalaman nilai tambah yang dihasilkan dari sektor pertanian,” kata Hefrizal.
Dengan demikian, transformasi struktural Sumbar tidak harus berarti meninggalkan pertanian. Yang perlu dilakukan adalah memperdalam rantai nilai pertanian.
Komoditas pertanian harus memiliki hubungan lebih kuat dengan industri pengolahan. Industri pengolahan kemudian membutuhkan packaging dan branding. Produk yang sudah memiliki nilai tambah dapat dipasarkan melalui perdagangan yang lebih luas, termasuk ke pasar luar Sumbar dan ekspor.
Jika rantai tersebut berhasil dibangun dalam skala besar, sektor pertanian dapat tetap menjadi basis ekonomi sekaligus menjadi sumber bahan baku industri bernilai tambah tinggi.
Pasar Sumbar Tidak Cukup untuk Agroindustri Berskala Besar
Pengembangan agroindustri menghadapi satu persoalan penting, yaitu ukuran pasar. Industri membutuhkan pasar yang cukup luas untuk mencapai economies of scale. Karena itu, agroindustri Sumbar tidak dapat hanya mengandalkan pasar internal Sumbar.
Produsen harus mampu menjangkau pasar di luar provinsi. Dalam konteks tersebut, hubungan ekonomi Sumbar dengan Riau menjadi strategis.
Pekanbaru dan kawasan ekonomi Riau memiliki daya beli, aktivitas perkebunan, industri dan perdagangan yang besar. Kawasan tersebut juga terhubung dengan jaringan Tol Trans-Sumatera.
Konektivitas tersebut dapat memperbesar pasar efektif bagi produk Sumbar. Produk pertanian dan agroindustri yang diproduksi di Sumbar dapat memiliki peluang lebih besar untuk masuk ke pasar Riau apabila biaya logistik dan waktu distribusi dapat ditekan.
Hubungan ekonomi tersebut tidak harus berhenti pada perdagangan barang. Integrasi pasar juga dapat menciptakan hubungan rantai pasok yang lebih luas. Sumbar dapat memasok produk pertanian, pangan maupun produk olahan, sementara kegiatan ekonomi Riau menyediakan pasar yang lebih besar.
Kondisi Riau sendiri memberikan gambaran mengenai manfaat industrialisasi berbasis sumber daya. Ekonomi Riau mempunyai basis industri pulp and paper, minyak bumi dan kelapa sawit yang besar.
Pada Januari–Mei 2026, ekspor Riau mencapai US$8,60 miliar dengan surplus perdagangan sekitar US$6,97 miliar. Struktur ekonomi tersebut memang tidak dapat begitu saja direplikasi di Sumbar.
Riau mempunyai basis sumber daya, industri dan perdagangan eksternal yang berbeda. Namun, kondisi tersebut menunjukkan bagaimana basis sumber daya alam dapat dikembangkan lebih jauh menjadi industri pengolahan dan perdagangan eksternal dalam skala besar.
Bagi Sumbar, pelajarannya bukan meniru struktur Riau, melainkan mengembangkan comparative advantage sendiri melalui pengolahan komoditas dan perluasan pasar.
Tol Padang–Pekanbaru Bukan Sekadar Jalan
Dalam perspektif tersebut, lambatnya pembangunan Jalan Tol Padang–Pekanbaru memiliki implikasi yang lebih besar daripada sekadar lamanya perjalanan antara dua kota.
Dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi memang tidak dapat langsung dilihat hanya dari angka satu triwulan. Dampak konektivitas bersifat struktural dan kumulatif.
Konektivitas memengaruhi biaya logistik, ukuran pasar efektif, keputusan lokasi investasi, mobilitas tenaga kerja serta aglomerasi kegiatan ekonomi.
Bank Indonesia sendiri telah memasukkan operasionalisasi ruas Padang–Sicincin sebagai salah satu faktor positif bagi prospek perekonomian Sumbar.
Artinya, pembangunan infrastruktur tersebut memiliki posisi penting dalam memperkuat prospek ekonomi daerah.
Namun, manfaat ekonomi terbesar baru dapat diperoleh apabila terbentuk koridor yang menghubungkan Padang dan kawasan pesisir dengan Padang Panjang/Bukittinggi, Payakumbuh/Lima Puluh Kota, Pekanbaru dan selanjutnya jaringan Tol Trans-Sumatera.
Koridor tersebut dapat memperbesar jaringan ekonomi yang selama ini terbatas. Pada April 2026, pemerintah kembali mempersiapkan seksi Sicincin–Bukittinggi. Pemerintah juga telah menyepakati penggunaan trase alternatif yang dinilai lebih efisien dari sisi waktu dan biaya.
Pemerintah secara eksplisit menyatakan pembangunan tersebut ditujukan untuk meningkatkan konektivitas Sumbar–Riau, memperlancar distribusi barang dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Dari perspektif ekonomi, mekanismenya dapat dijelaskan secara berurutan. Konektivitas yang lebih baik menurunkan waktu dan ketidakpastian perjalanan. Biaya logistik yang lebih rendah kemudian memperbesar pasar efektif.
Pasar yang lebih besar meningkatkan kelayakan investasi. Investasi meningkatkan skala produksi. Peningkatan skala dan spesialisasi kemudian dapat meningkatkan produktivitas.
Dengan mekanisme tersebut, Tol Padang–Pekanbaru seharusnya tidak dipandang semata-mata sebagai proyek transportasi. Tol tersebut merupakan salah satu instrumen kebijakan investasi, industrialisasi dan pengembangan pasar Sumbar.
Opportunity Cost dari Keterlambatan Tol Padang–Pekanbaru
Biaya pembangunan jalan tol dapat dihitung dalam rupiah. Namun, biaya ekonomi akibat jalan tol yang belum tersedia jauh lebih sulit terlihat. Setiap tahun keterlambatan dapat berarti perusahaan masih harus menanggung biaya logistik yang lebih tinggi.
Keterlambatan juga dapat membuat investasi ditunda atau bahkan dialihkan ke daerah lain. Produk pertanian dapat kehilangan sebagian daya saing. Perjalanan wisata dapat menjadi kurang menarik. Integrasi rantai pasok Sumbar dengan Riau juga tidak berkembang secepat yang seharusnya.
Semua manfaat ekonomi yang seharusnya muncul tetapi belum terealisasi tersebut merupakan opportunity cost dari keterlambatan pembangunan.
“Dampak terhadap pertumbuhan memang tidak dapat dilihat dari satu triwulan, tetapi bersifat struktural dan kumulatif,” kata Hefrizal.
Konektivitas juga berkaitan dengan agglomeration effect. Infrastruktur memungkinkan perusahaan, pemasok, pekerja, konsumen dan penyedia jasa berinteraksi dalam jaringan ekonomi yang lebih luas.
Interaksi tersebut dapat mendorong spesialisasi, menurunkan biaya transaksi dan meningkatkan produktivitas. Selama koridor Padang–Pekanbaru belum terbentuk secara penuh, Sumbar belum memperoleh network effect tersebut secara optimal.
Dalam jangka panjang, kondisi itu berisiko membentuk sebuah lingkaran.
Konektivitas terbatas → biaya logistik tinggi → investasi produktif kurang menarik → industrialisasi lambat → struktur ekonomi stagnan → tidak muncul growth engine baru → pertumbuhan tetap moderat.
Karena itu, pembangunan konektivitas perlu ditempatkan dalam strategi ekonomi yang lebih luas. Tol tidak cukup hanya dibangun. Infrastruktur tersebut harus diikuti dengan kegiatan ekonomi yang memanfaatkan konektivitas baru.
Resistensi Masyarakat Tidak Bisa Dibaca Secara Sederhana
Pembangunan Tol Padang–Pekanbaru juga menghadapi persoalan sosial. Resistensi masyarakat terhadap pembangunan jalan tol kurang tepat apabila semata-mata dipahami sebagai penolakan terhadap pembangunan.
Pada tahap awal, terdapat keluhan mengenai kurangnya sosialisasi dan keterlibatan masyarakat dalam penentuan trase. Namun, keberatan masyarakat juga berkaitan dengan persoalan yang lebih substantif.
Trase jalan tol melewati permukiman, lahan pertanian produktif, tempat usaha serta tanah ulayat. Dari perspektif ekonomi, sikap masyarakat yang mempertahankan kondisi yang ada dapat dipahami.
Masyarakat menghadapi biaya yang langsung dan konkret berupa kemungkinan kehilangan rumah, sawah, kebun atau sumber penghidupan. Sementara itu, manfaat jalan tol lebih tersebar dan sebagian baru dirasakan dalam jangka panjang.
Karena itu, resistensi tersebut mencerminkan persoalan distribusi. Biaya pembangunan terkonsentrasi secara lokal, sedangkan manfaatnya tersebar secara regional dan nasional.
“Resistensi karena itu mencerminkan persoalan distribusi, di mana biaya pembangunan terkonsentrasi secara lokal, sedangkan manfaatnya tersebar secara regional dan nasional,” ujar Hefrizal.
Namun, kepentingan mempertahankan status quo juga tidak semestinya menjadi veto permanen terhadap proyek yang memberikan manfaat sosial dan ekonomi jauh lebih luas.
Titik persoalannya bukan memilih antara memaksakan pembangunan atau membatalkan pembangunan. Penyelesaian dapat dilakukan melalui negosiasi.
Pengalaman perubahan dan penyesuaian trase menunjukkan bahwa persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui pilihan trase yang lebih baik, kompensasi yang adil serta pembagian manfaat ekonomi yang lebih jelas.
Dari Sosialisasi Menuju Negosiasi Pembangunan
Karena itu, partisipasi masyarakat sebaiknya tidak berhenti pada sosialisasi. Partisipasi perlu dikembangkan menjadi negosiasi pembangunan. Masyarakat perlu mengetahui manfaat konkret yang dapat diperoleh dari infrastruktur tersebut.
Pada saat yang sama, pemerintah harus menghitung biaya ekonomi dan sosial yang ditanggung masyarakat. Pendekatan tersebut memungkinkan masyarakat dan nagari terdampak tidak ditempatkan hanya sebagai pihak yang harus melepaskan tanah.
Mereka dapat dilibatkan sebagai mitra dalam pengembangan koridor ekonomi baru di sepanjang jalan tol. Pemerintah perlu mempertemukan kepentingan pembangunan dengan perlindungan terhadap sumber penghidupan dan hak masyarakat.
Pilihan trase harus mempertimbangkan dampak terhadap permukiman, lahan pertanian produktif, tempat usaha dan tanah ulayat. Kompensasi juga harus adil.
Namun, proses tersebut perlu dilanjutkan dengan pembahasan mengenai bagaimana masyarakat mendapatkan manfaat ekonomi dari infrastruktur yang dibangun.
Dengan pendekatan tersebut, proses pengadaan tanah tidak hanya menjadi proses administratif. Proses tersebut menjadi bagian dari negosiasi mengenai distribusi biaya dan manfaat pembangunan.
Dari Kompensasi Tanah Menuju Negosiasi Manfaat
Pertanyaan pembangunan tidak seharusnya berhenti pada berapa harga tanah yang dibebaskan. Pemerintah perlu membicarakan secara bersamaan mengenai trase, kompensasi, mitigasi kehilangan mata pencarian serta manfaat ekonomi yang akan diterima masyarakat terdampak.
Pendekatan itu dapat mengubah proses pengadaan tanah dari transaksi pembelian aset menjadi negosiasi mengenai distribusi biaya dan manfaat pembangunan.
Pemerintah juga perlu membedakan keberatan yang memang berkaitan dengan hilangnya sumber penghidupan atau hak adat dengan resistensi yang lebih banyak berasal dari preferensi mempertahankan status quo.
Tidak setiap tuntutan masyarakat harus selalu diterima. Namun, setiap biaya sosial yang nyata harus diperhitungkan. Sebaliknya, masyarakat juga perlu memahami bahwa proyek strategis menghasilkan manfaat lintas nagari, lintas kabupaten dan lintas generasi.
Negosiasi transparan diperlukan untuk menemukan titik ketika manfaat sosial proyek tetap besar, sementara biaya lokal dapat dikompensasi dan diminimalkan. Pendekatan tersebut dapat memberikan jalan tengah antara kepentingan pembangunan dengan perlindungan terhadap masyarakat terdampak.
Nagari Dapat Menjadi Mitra Koridor Ekonomi
Pendekatan yang lebih maju adalah menjadikan nagari bukan hanya sebagai wilayah yang tanahnya dilewati jalan tol, tetapi sebagai mitra dalam pembentukan koridor ekonomi. Gagasan tersebut dapat dimasukkan sejak proses negosiasi trase.
Nagari yang mendukung pengadaan tanah dan pembangunan dapat memperoleh kepastian mengenai akses menuju interchange, jalan penghubung sentra produksi, fasilitas logistik, pengembangan pasar, akses kawasan wisata maupun peluang pemasaran produk lokal.
Dengan demikian, masyarakat memiliki kepentingan ekonomi langsung terhadap keberhasilan jalan tol. Bentuk manfaat tidak harus sama di setiap nagari.
Nagari berbasis pertanian dapat membutuhkan jalan akses menuju sentra produksi, collection point atau cold storage. Nagari yang mempunyai potensi wisata lebih membutuhkan konektivitas menuju destinasi wisata.
Sementara itu, kawasan sekitar interchange dapat dikembangkan menjadi pusat logistik, perdagangan atau agroindustri. Rest area juga dapat memberikan ruang yang terencana bagi produk usaha mikro, kecil dan menengah serta makanan khas Sumbar.
Yang terpenting, paket manfaat tersebut harus dirancang berdasarkan potensi ekonomi setempat. Paket tersebut tidak seharusnya sekadar diberikan sebagai kompensasi tambahan.
Model itu dapat dikembangkan menjadi semacam development compact antara pemerintah dan nagari. Pemerintah memperoleh dukungan sosial dan kepastian pengadaan tanah. Sebaliknya, nagari memperoleh komitmen yang jelas untuk diintegrasikan ke dalam manfaat ekonomi koridor.
“Pendekatan ini lebih produktif dibandingkan pola ketika pemerintah datang membawa trase dan masyarakat hanya dihadapkan pada pilihan menerima atau menolak,” kata Hefrizal.
Dengan demikian, partisipasi masyarakat tidak lagi sekadar menjadi kewajiban administratif. Partisipasi berubah menjadi proses negosiasi pembangunan.
Empat Hambatan Struktural Perekonomian Sumbar
Jika seluruh perkembangan tersebut dirangkai, kecenderungan pertumbuhan moderat Sumbar dapat dijelaskan setidaknya melalui empat persoalan yang saling berkaitan.
Pertama adalah structural stagnation. Struktur ekonomi Sumbar berubah terlalu lambat. Industri pengolahan belum berkembang menjadi motor transformasi ekonomi.
Pertanian masih menjadi lapangan usaha terbesar, sementara perdagangan dan jasa mempunyai peran semakin penting. Namun, penurunan relatif pangsa pertanian tidak diikuti peningkatan pangsa industri pengolahan.
Kedua adalah absence of a new growth engine. Sektor-sektor besar cenderung tumbuh moderat. Sebaliknya, sektor yang mampu tumbuh tinggi masih mempunyai pangsa relatif kecil.
Akomodasi dan makan-minum, misalnya, tumbuh 17,77 persen pada Triwulan I 2026. Namun, pertumbuhan tersebut belum cukup untuk menjadikan sektor itu sebagai mesin pertumbuhan keseluruhan.
Ketiga adalah investment quality and productivity problem. Investasi tetap masuk. PMDN bahkan meningkat dari sekitar Rp4,49 triliun pada 2023 menjadi Rp8,81 triliun pada 2024.
Namun, sekitar dua pertiga PMDN 2024 masuk sektor tersier, sedangkan konstruksi menyerap hampir sepertiga total PMDN. Artinya, tantangannya bukan semata-mata mendatangkan lebih banyak investasi.
Yang diperlukan adalah investasi yang menghasilkan kapasitas produksi, produktivitas, pekerjaan berkualitas, nilai tambah dan ekspor.
Keempat adalah connectivity and implementation constraint. Infrastruktur strategis berkembang terlalu lambat sehingga ukuran pasar efektif, biaya logistik dan daya tarik investasi belum berubah secara fundamental.
Keempat hambatan tersebut tidak berdiri sendiri. Semuanya saling memperkuat. Keterbatasan konektivitas membuat investasi industri kurang menarik.
Investasi produktif yang terbatas memperlambat industrialisasi. Industrialisasi yang lambat mempertahankan struktur ekonomi lama. Struktur ekonomi yang stagnan membuat Sumbar sulit menciptakan sektor penggerak baru.
Karena itu, kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan tidak dapat dilakukan secara parsial melalui satu sektor atau satu instrumen.
Bisakah Sumbar Keluar dari Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi?
Pertanyaan utama setelah Triwulan II 2026 adalah apakah Sumbar dapat keluar dari perlambatan pertumbuhan ekonomi. Jawabannya adalah bisa. Namun, jalan keluar tersebut tidak dapat ditempuh dengan mempertahankan pola pembangunan yang sama.
Sumbar perlu bergerak dari kebijakan yang terlalu berorientasi pada peningkatan permintaan jangka pendek menuju strategi peningkatan kapasitas produksi dan produktivitas. Konsumsi masyarakat dan belanja pemerintah tetap penting untuk menjaga siklus ekonomi.
Namun, pertumbuhan jangka panjang membutuhkan investasi produktif, teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, konektivitas dan sektor baru yang dapat menjangkau pasar di luar Sumbar.
“Sumbar perlu bergerak dari kebijakan yang terlalu berorientasi kepada peningkatan permintaan jangka pendek menuju strategi peningkatan kapasitas produksi dan produktivitas,” ujar Hefrizal.
Agroindustrialisasi menjadi salah satu pilihan yang paling sesuai dengan struktur ekonomi Sumbar. Basis pertanian yang besar dapat menjadi keunggulan apabila dihubungkan dengan industri pengolahan, teknologi pangan, packaging, branding, logistik dan ekspor.
Peningkatan investasi industri makanan yang mulai terlihat memberikan indikasi bahwa arah tersebut mempunyai basis ekonomi yang nyata. Tantangannya adalah memperbesar skala.
Industri pengolahan harus mampu berkembang sehingga tidak lagi menjadi sektor dengan pangsa yang terus mengecil.
Investasi Harus Dipilih Berdasarkan Dampaknya
Kebijakan investasi juga perlu lebih selektif. Keberhasilan tidak cukup diukur melalui nilai PMDN dan PMA. Pemerintah perlu mengukur tambahan kapasitas produksi, produktivitas, pekerjaan berkualitas, keterkaitan dengan pemasok lokal serta ekspor yang dihasilkan dari investasi tersebut.
Pemerintah daerah dapat mengidentifikasi beberapa klaster yang benar-benar mempunyai potensi mencapai skala besar. Setelah itu, dukungan infrastruktur, perizinan, sumber daya manusia dan promosi investasi dapat dikonsentrasikan pada klaster tersebut.
Pendekatan ini memungkinkan investasi menjadi instrumen transformasi ekonomi, bukan hanya sumber penerimaan atau angka realisasi penanaman modal. Industri makanan menjadi salah satu contoh sektor yang mempunyai peluang tersebut.
Kenaikan realisasi PMDN industri makanan dari sekitar Rp455 miliar pada 2023 menjadi sekitar Rp1,49 triliun pada 2024 memperlihatkan adanya perkembangan yang perlu ditindaklanjuti. Sektor tersebut mempunyai hubungan langsung dengan basis produksi Sumbar.
Jika dikembangkan lebih jauh, industri makanan dapat menyerap bahan baku pertanian, perkebunan, hortikultura, peternakan dan perikanan. Industri juga dapat menciptakan kebutuhan terhadap packaging, branding, logistik dan pemasaran. Rantai nilai yang lebih panjang berarti nilai tambah yang lebih besar dapat tinggal di Sumbar.
Konektivitas Padang–Pekanbaru Harus Dihubungkan dengan Produksi
Percepatan konektivitas Padang–Pekanbaru menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari strategi tersebut. Tol harus dipandang sebagai sarana untuk memperbesar pasar efektif Sumbar, bukan sekadar memperpendek waktu perjalanan.
Penyelesaian ruas-ruas berikutnya perlu berjalan bersama pengembangan pusat produksi, agroindustri, logistik, pariwisata dan UMKM di sepanjang koridor.
Dengan demikian, network effect infrastruktur dapat diterjemahkan menjadi pertumbuhan ekonomi. Jalan tol yang selesai tanpa kegiatan ekonomi pendukung tidak akan menghasilkan manfaat maksimal.
Sebaliknya, pusat produksi yang tidak mempunyai konektivitas memadai juga akan menghadapi biaya distribusi tinggi. Karena itu, pembangunan infrastruktur dan pembangunan sektor produktif harus berjalan secara bersamaan.
Tol Padang–Pekanbaru dapat memperbesar pasar, sedangkan agroindustri menghasilkan produk yang dapat mengisi pasar tersebut. Keduanya memiliki hubungan yang saling melengkapi. Agroindustrialisasi menciptakan nilai tambah. Konektivitas memperluas pasar bagi nilai tambah tersebut.
Governance Pembangunan Menjadi Faktor Penting
Proses pembangunan konektivitas juga membutuhkan pendekatan governance yang lebih matang. Pengalaman penolakan di Limapuluh Kota menunjukkan bahwa pemerintah perlu melibatkan masyarakat sejak awal.
Namun, partisipasi tidak berarti setiap preferensi untuk mempertahankan kondisi lama harus menghentikan proyek strategis. Yang diperlukan adalah negosiasi transparan mengenai trase, biaya sosial, kompensasi dan pembagian manfaat.
Termasuk kemungkinan menjadikan nagari terdampak sebagai mitra koridor ekonomi. Pendekatan tersebut dapat mengurangi kesenjangan antara biaya yang ditanggung masyarakat dengan manfaat yang diharapkan dari pembangunan.
Masyarakat tidak hanya ditempatkan sebagai penerima kompensasi. Mereka dapat menjadi bagian dari kegiatan ekonomi yang tumbuh setelah infrastruktur tersedia.
Konsep tersebut dapat diterapkan melalui pengembangan sentra produksi, akses ke interchange, fasilitas logistik, kawasan perdagangan, pariwisata maupun ruang pemasaran produk lokal.
Dengan begitu, pembangunan jalan tol tidak berhenti pada pembangunan fisik. Tol menjadi bagian dari pembangunan ekosistem ekonomi baru.
Momentum untuk Keluar dari Perlambatan
Pertumbuhan 4,54 persen pada Triwulan II 2026 bukan tanda bahwa perekonomian Sumbar berada dalam krisis. Pertumbuhan tersebut masih menunjukkan perbaikan dibandingkan Triwulan II 2025 yang tumbuh 3,94 persen.
Namun, angka tersebut menjadi peringatan bahwa pemulihan belum otomatis menghilangkan persoalan struktural yang telah menahan pertumbuhan Sumbar dalam jangka panjang.
Bank Indonesia pada awal 2026 memperkirakan pertumbuhan ekonomi Sumbar sepanjang tahun berada pada kisaran 3,79–4,59 persen.
Dengan demikian, mempertahankan pertumbuhan secara konsisten di atas 5 persen memang membutuhkan sumber pertumbuhan yang lebih kuat daripada pemulihan siklikal semata.
Pertumbuhan 5,02 persen pada Triwulan I 2026 memperlihatkan bahwa angka di atas 5 persen masih mungkin dicapai. Namun, penurunan menjadi 4,54 persen pada Triwulan II menunjukkan bahwa momentum tersebut belum cukup kuat.
Karena itu, target pertumbuhan tidak cukup hanya dikejar melalui dorongan konsumsi atau belanja pemerintah. Pertumbuhan harus ditopang kapasitas produksi baru.
Sumbar Tidak Kekurangan Potensi
Sumbar sesungguhnya tidak kekurangan potensi ekonomi. Daerah ini memiliki basis pertanian yang besar.
Sumbar juga mempunyai peluang agroindustri, pariwisata, sumber daya manusia, perguruan tinggi, budaya kewirausahaan, diaspora yang luas serta posisi geografis yang memungkinkan integrasi lebih kuat dengan Riau dan ekonomi Sumatera bagian tengah.
Persoalan utamanya adalah bagaimana mengonversi potensi tersebut menjadi produktivitas, kapasitas produksi dan skala ekonomi.
Potensi pertanian harus diterjemahkan menjadi agroindustri. Potensi pariwisata harus diterjemahkan menjadi kegiatan jasa yang mempunyai keterkaitan luas. Investasi harus diterjemahkan menjadi kapasitas produksi.
Konektivitas harus diterjemahkan menjadi pasar yang lebih luas. Sementara itu, perguruan tinggi dan sumber daya manusia harus dapat mendukung peningkatan produktivitas.
Jika hubungan tersebut terbentuk, pertumbuhan ekonomi Sumbar tidak lagi hanya bergantung pada sektor-sektor yang tumbuh secara sporadis.
Pertanyaan Besar Setelah Triwulan II 2026
Karena itu, pertanyaan setelah Triwulan II 2026 bukan sekadar apakah pertumbuhan Sumbar pada Triwulan III atau Triwulan IV dapat kembali melewati 5 persen.
Pertanyaan yang lebih fundamental adalah apakah Sumbar mampu membangun mesin pertumbuhan yang dapat bekerja selama satu dekade mendatang.
“Pertanyaan yang lebih fundamental adalah apakah Sumbar mampu membangun mesin pertumbuhan yang dapat bekerja selama satu dekade mendatang,” kata Hefrizal.
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, sejumlah mata rantai ekonomi harus dihubungkan. Pertanian harus dihubungkan dengan industri pengolahan. Investasi harus dihubungkan dengan kapasitas produksi. Produksi harus dihubungkan dengan pasar.
Pusat-pusat ekonomi Sumbar harus dihubungkan dengan jaringan ekonomi Sumatera yang lebih luas. Dengan pendekatan itu, pertumbuhan ekonomi tidak hanya menjadi hasil dari kondisi eksternal atau siklus konsumsi. Pertumbuhan menjadi hasil dari peningkatan kapasitas ekonomi daerah.
Agroindustrialisasi dan Tol Padang–Pekanbaru
Dalam kerangka tersebut, agroindustrialisasi dan konektivitas Padang–Pekanbaru dapat menjadi dua agenda yang saling melengkapi. Agroindustrialisasi menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi dari basis ekonomi yang telah dimiliki Sumbar.
Konektivitas memperbesar pasar bagi nilai tambah tersebut. Agroindustrialisasi membutuhkan pasar yang luas. Jalan tol membantu membuka pasar tersebut. Industri pengolahan membutuhkan bahan baku yang konsisten.
Basis pertanian Sumbar dapat menyediakan bahan baku tersebut. Industri membutuhkan logistik yang efisien. Konektivitas dapat menurunkan waktu dan ketidakpastian perjalanan serta memperluas pasar efektif.
Karena itu, dua agenda tersebut tidak seharusnya berjalan sendiri-sendiri. Pembangunan jalan tol harus diikuti dengan kebijakan pengembangan kawasan ekonomi. Sebaliknya, kebijakan agroindustri harus mempertimbangkan akses pasar dan logistik.
Jika kedua agenda tersebut berjalan bersama, Sumbar memiliki peluang membangun mesin pertumbuhan yang lebih kuat.
Jalan Keluar Bukan Sekadar Mengejar Angka Pertumbuhan
Pada akhirnya, persoalan Perekonomian Sumbar setelah Triwulan II 2026 bukan hanya bagaimana menaikkan angka pertumbuhan dalam jangka pendek. Persoalan yang lebih besar adalah bagaimana keluar dari kecenderungan pertumbuhan moderat yang berlangsung selama beberapa tahun terakhir.
Angka 4,54 persen pada Triwulan II 2026 menunjukkan adanya perbaikan dibandingkan 3,94 persen pada Triwulan II 2025. Namun, penurunan dari 5,02 persen pada Triwulan I menunjukkan bahwa akselerasi belum cukup kuat.
Secara kumulatif, Semester I 2026 tumbuh sekitar 4,77 persen. Situasi tersebut menunjukkan bahwa Sumbar masih membutuhkan mesin pertumbuhan baru.
Struktur ekonomi yang relatif stagnan, pangsa industri pengolahan yang cenderung mengecil, pertumbuhan sektor besar yang moderat, investasi yang belum sepenuhnya berorientasi pada kapasitas produksi, serta konektivitas yang belum optimal menjadi bagian dari persoalan tersebut.
Namun, peluang untuk keluar dari perlambatan tetap terbuka. Pengembangan agroindustri dapat menjadi salah satu jalan.
Kenaikan PMDN industri makanan dari sekitar Rp455 miliar pada 2023 menjadi sekitar Rp1,49 triliun pada 2024 memberikan salah satu indikasi awal mengenai peluang tersebut. Penguatan konektivitas dengan Riau juga dapat memperbesar pasar.
Pembangunan Tol Padang–Pekanbaru dapat menjadi instrumen untuk menurunkan biaya logistik, memperbesar pasar efektif, meningkatkan daya tarik investasi dan mendorong aglomerasi kegiatan ekonomi.
Pada saat yang sama, pembangunan harus mempertimbangkan masyarakat yang terdampak. Negosiasi mengenai trase, kompensasi, perlindungan mata pencarian dan pembagian manfaat harus menjadi bagian dari proses pembangunan.
Nagari terdampak bahkan dapat diarahkan menjadi mitra dalam pembentukan koridor ekonomi baru. Dengan demikian, pembangunan tidak berhenti pada persoalan pembebasan lahan.
Menentukan Mesin Pertumbuhan Satu Dekade ke Depan
Sumbar dapat keluar dari perlambatan pertumbuhan ekonomi, tetapi jalan keluarnya bukan sekadar meningkatkan permintaan jangka pendek. Jalan keluarnya adalah transformasi struktural.
Transformasi tersebut membutuhkan pembangunan sektor penggerak baru, investasi yang lebih produktif, peningkatan produktivitas, percepatan konektivitas serta konsensus antara pemerintah dan masyarakat mengenai arah pembangunan.
Agroindustrialisasi dapat menjadi salah satu basis transformasi karena sesuai dengan comparative advantage Sumbar. Pertanian dapat tetap menjadi sektor penting, tetapi hasil pertanian harus semakin banyak diolah di dalam daerah.
Industri makanan dapat diperkuat. Packaging dan branding harus dikembangkan. Jaringan perdagangan harus diperluas. Pasar luar Sumbar harus dikuasai. Ekspor harus ditingkatkan.
Pada saat yang sama, infrastruktur harus mendukung proses tersebut. Tol Padang–Pekanbaru dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperbesar pasar dan mengintegrasikan Sumbar dengan Riau serta jaringan ekonomi Sumatera bagian tengah.
Namun, infrastruktur tersebut harus diikuti dengan kegiatan ekonomi yang memanfaatkan akses baru. Kawasan produksi, agroindustri, logistik, pariwisata dan UMKM perlu disiapkan agar konektivitas menghasilkan multiplier effect.
Sumbar Bisa, tetapi Harus Berubah
Perekonomian Sumbar memasuki paruh kedua 2026 dengan modal berupa pemulihan dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi juga menghadapi tantangan berupa perlambatan momentum.
Pertumbuhan 5,02 persen pada Triwulan I 2026 turun menjadi 4,54 persen pada Triwulan II 2026. Secara kumulatif, Semester I 2026 tumbuh sekitar 4,77 persen.
Angka tersebut lebih baik dibandingkan Triwulan II 2025 yang tumbuh 3,94 persen. Namun, pertumbuhan Sumbar pada Triwulan II 2026 masih berada di bawah pertumbuhan nasional dan lebih rendah dibandingkan Sumatera Utara serta Riau.
Perbandingan tersebut memperkuat pertanyaan mengenai kapasitas Sumbar dalam menciptakan mesin pertumbuhan yang konsisten.
Riau memiliki basis perkebunan, migas dan industri pengolahan yang lebih besar. Sumatera Utara memiliki ukuran pasar dan basis industri yang lebih besar. Sumbar mempunyai struktur ekonomi yang berbeda.
Karena itu, Sumbar tidak harus meniru keduanya. Yang diperlukan adalah membangun mesin pertumbuhan berdasarkan keunggulan sendiri. Agroindustrialisasi menjadi salah satu pilihan penting.
Pertanian, perkebunan, hortikultura, peternakan dan perikanan dapat menjadi sumber bahan baku bagi industri pengolahan. Industri makanan dapat menjadi salah satu sektor yang diperkuat.
Packaging, branding, perdagangan dan ekspor perlu menjadi bagian dari rantai nilai. Investasi juga perlu diarahkan kepada kegiatan yang menciptakan kapasitas produksi, meningkatkan produktivitas, membuka pekerjaan berkualitas, menghasilkan nilai tambah dan memperluas ekspor.
Sementara itu, pembangunan konektivitas perlu dipercepat. Tol Padang–Pekanbaru harus dipandang sebagai instrumen transformasi ekonomi, bukan hanya infrastruktur transportasi.
Konektivitas yang lebih baik dapat memperbesar pasar efektif, menurunkan biaya logistik, meningkatkan daya tarik investasi dan membuka peluang aglomerasi.
Namun, manfaat tersebut harus dibangun bersama masyarakat. Keberatan masyarakat terhadap trase tidak dapat diabaikan. Biaya sosial yang nyata harus dihitung. Kompensasi harus adil.
Pilihan trase perlu diperbaiki apabila terdapat alternatif yang lebih efisien dan mampu mengurangi dampak. Pada saat yang sama, manfaat pembangunan harus dibagi secara lebih jelas melalui pengembangan nagari sebagai mitra koridor ekonomi.
Dengan pendekatan tersebut, masyarakat terdampak tidak hanya menjadi pihak yang melepaskan aset. Mereka dapat menjadi bagian dari ekonomi baru yang lahir setelah konektivitas tersedia.
Pada akhirnya, keluar dari Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi Sumbar membutuhkan lebih dari sekadar mengejar angka pertumbuhan triwulanan. Sumbar membutuhkan perubahan cara memandang pembangunan.
Pertanian harus menjadi basis agroindustri. Investasi harus menjadi kapasitas produksi. Konektivitas harus menjadi perluasan pasar. Infrastruktur harus menjadi bagian dari strategi industrialisasi. Masyarakat harus menjadi mitra pembangunan.
Dan pertumbuhan ekonomi harus diukur bukan hanya dari seberapa tinggi angka PDRB meningkat, tetapi dari seberapa besar kapasitas produksi, produktivitas, pekerjaan, nilai tambah dan ekspor yang berhasil dibangun.
“Sumbar bisa keluar dari perlambatan pertumbuhan, tetapi jalan keluarnya bukan sekadar meningkatkan permintaan jangka pendek. Jalan keluarnya adalah transformasi struktural, membangun sektor penggerak baru, mengarahkan investasi kepada kegiatan produktif, meningkatkan produktivitas, mempercepat konektivitas, serta membangun konsensus antara pemerintah dan masyarakat mengenai arah pembangunan,” tegas Hefrizal.
Dengan demikian, Triwulan II 2026 dapat menjadi momentum untuk mengevaluasi kembali arah perekonomian Sumbar.
Bukan semata-mata untuk mengetahui apakah pertumbuhan akan kembali melewati 5 persen pada triwulan berikutnya, melainkan untuk memastikan apakah daerah ini mampu membangun fondasi pertumbuhan yang lebih kuat dalam satu dekade ke depan.
Sumbar memiliki potensi untuk itu. Tantangannya adalah mengubah potensi menjadi kapasitas produksi, kapasitas produksi menjadi produktivitas, produktivitas menjadi nilai tambah, dan nilai tambah menjadi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi serta berkelanjutan. (*)
