Sumbardaily.com - Polemik kualitas BBM jenis Pertalite di Sumatera Barat (Sumbar) memasuki babak baru. Setelah sebelumnya Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat bersama PT Pertamina Patra Niaga Sumbagut melakukan pemeriksaan dan pengambilan sampel di sejumlah SPBU, kini Dewan Pimpinan Daerah Organisasi Rakyat Indonesia (DPD ORI) Sumbar membuka ruang pengaduan khusus bagi masyarakat yang merasa terdampak.
Langkah tersebut diambil menyusul semakin ramainya keluhan masyarakat terkait Pertalite yang diduga tercampur dan disebut menyebabkan kendaraan mengalami gangguan setelah melakukan pengisian BBM di sejumlah SPBU.
Ketua DPD ORI Sumbar, Ruli Eka Pratama, mengatakan pihaknya pada Rabu (30/9/2026) telah melakukan pembahasan dan menyepakati sejumlah langkah untuk menindaklanjuti laporan serta keresahan masyarakat.
"Salah satu langkah yang disepakati adalah membuka posko pengaduan khusus terkait persoalan BBM bersubsidi jenis Pertalite," katanya.
Posko tersebut, katanya, akan menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan sekaligus menyerahkan bukti pendukung.
Aduan yang masuk selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku, termasuk apabila berkaitan dengan pengajuan klaim atau ganti rugi kepada pihak Pertamina.
Persoalan ini menjadi perhatian Ombudsman karena menyangkut kualitas BBM yang digunakan masyarakat. Selain kualitas produk, mekanisme penyaluran BBM juga menjadi bagian yang perlu ditelusuri, mulai dari depot, armada mobil tangki, hingga distribusi sebelum BBM sampai ke SPBU.
Di tengah banyaknya keluhan masyarakat, pertanyaan mengenai penyebab gangguan kendaraan setelah pengisian Pertalite masih belum mendapatkan jawaban final.
DPD ORI Sumbar menilai hasil pemeriksaan laboratorium menjadi bagian penting untuk menjelaskan persoalan tersebut secara objektif.
"Karena itu, DPD ORI Sumbar mendesak Pertamina segera mempublikasikan hasil pemeriksaan laboratorium Lemigas di Jakarta terkait kualitas BBM yang tengah menjadi sorotan," ucap Ruli.
Hasil uji tersebut dinilai diperlukan untuk memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai kondisi sebenarnya dari Pertalite yang dikeluhkan.
Apakah terdapat kontaminasi, pencampuran, atau faktor lain yang menyebabkan kendaraan mengalami gangguan setelah mengisi Pertalite, menurut Ombudsman harus dijelaskan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Keterbukaan hasil pemeriksaan juga dinilai penting agar keresahan masyarakat tidak berkembang lebih luas. Publik membutuhkan penjelasan berbasis hasil pengujian, bukan sekadar dugaan mengenai penyebab persoalan.
Sebelumnya, Pertamina Patra Niaga Sumbagut menyatakan terus melakukan pengawasan dan pengujian kualitas BBM menyusul informasi serta masukan masyarakat mengenai Pertalite di sejumlah SPBU di Sumatera Barat.
Berdasarkan hasil sampling dan pengujian awal yang dilakukan di SPBU, Pertamina menyebut sampel Pertalite sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan, termasuk dari sisi density, serta tidak ditemukan kandungan air dalam sampel.
Namun, pemeriksaan lanjutan tetap dilakukan. Pertamina mengambil sampel Pertalite dari sejumlah titik SPBU untuk diuji oleh Tim Pengendali Kualitas & Kuantitas BBM di Integrated Terminal Teluk Kabung dan Laboratorium Lemigas Jakarta sebagai lembaga pengujian bahan bakar di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Kemen ESDM RI).
Pengambilan sampel untuk pemeriksaan lebih lanjut dilakukan pada enam SPBU di Kota Padang dan Kabupaten Agam.
Hasil pemeriksaan laboratorium inilah yang kini dinilai penting untuk menjawab pertanyaan masyarakat mengenai penyebab dugaan gangguan kendaraan setelah pengisian Pertalite.
Selain persoalan kualitas BBM dan penanganan kendaraan yang terdampak, ORI Sumbar juga meminta Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) mengambil langkah antisipasi terhadap potensi antrean panjang di SPBU.
Antrean kendaraan yang mengular dinilai berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat sekaligus kelancaran arus lalu lintas.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena keresahan terkait Pertalite dapat mendorong masyarakat melakukan pengisian secara bersamaan di SPBU tertentu.
"Karena itu, pengelolaan antrean dan kelancaran pelayanan di lapangan juga perlu menjadi bagian dari penanganan persoalan," ujar Ruli.
ORI Sumbar turut mendorong agar proses klaim dan ganti rugi terhadap masyarakat yang kendaraannya benar-benar terdampak dapat dilakukan secara cepat, transparan, dan tidak berbelit-belit.
Mekanisme tersebut diharapkan memberikan kepastian bagi konsumen yang dapat menunjukkan bahwa kendaraannya mengalami masalah setelah melakukan pengisian BBM dan memenuhi persyaratan sesuai prosedur yang berlaku.
Bagi masyarakat yang merasa kendaraannya terdampak, ORI Sumbar membuka ruang pengaduan. Masyarakat dapat menghubungi admin ORI Sumbar atau datang langsung ke Kantor DPD ORI Sumatera Barat.
Pengaduan tersebut perlu disertai bukti dan dokumen pendukung yang berkaitan dengan pengisian BBM maupun kerusakan kendaraan.
Dokumen dan bukti tersebut nantinya menjadi bagian dari informasi yang dapat digunakan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat sesuai mekanisme yang berlaku.
Sebelumnya, Ombudsman bersama Pertamina juga telah melakukan pemeriksaan di SPBU Gunung Pangilun. Pemeriksaan meliputi proses quality control dan pengujian sampel BBM, termasuk menggunakan peralatan pengukuran suhu serta pemeriksaan parameter kualitas lainnya.
Ombudsman juga meminta data hasil pemeriksaan rutin yang dilakukan Pertamina maupun pengelola SPBU untuk dicocokkan dan diverifikasi dengan temuan di lapangan.
Penelusuran tidak hanya diarahkan pada kondisi BBM di SPBU. Ombudsman mendorong pemeriksaan alur distribusi secara menyeluruh, mulai dari produk diterima hingga disalurkan kepada konsumen.
"Kini, perhatian publik mengarah pada satu pertanyaan utama, apa sebenarnya penyebab dugaan persoalan kualitas Pertalite yang membuat sejumlah konsumen melaporkan kendaraan mereka mengalami gangguan," katanya.
"ORI Sumbar berharap seluruh pihak terkait memberikan penjelasan secara terbuka dan mengambil langkah konkret terhadap setiap laporan masyarakat. Hasil uji laboratorium Lemigas dinilai menjadi salah satu kunci untuk menjawab persoalan tersebut. Kepastian berdasarkan hasil pemeriksaan diperlukan untuk meredakan keresahan sekaligus memastikan penanganan terhadap kendaraan masyarakat yang benar-benar terdampak dapat dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan," pungkasnya. (*)
