Sumbardaily.com – Politik kini tidak selalu hadir melalui debat formal, pidato panjang, atau dokumen kebijakan yang tebal. Di tengah dominasi media sosial, politik justru dapat muncul hanya dalam hitungan belasan detik melalui video pendek di linimasa pengguna.
Fenomena itu terlihat ketika pengguna membuka TikTok untuk mencari hiburan, tetapi justru menemukan video politisi berjoget dengan sound yang sedang viral atau konten a day in my life yang dikemas secara personal. Bagi generasi muda, khususnya Gen Z dan Gen Alpha, pola tersebut membuat politik semakin dekat dengan keseharian sekaligus sulit dikenali sebagai bagian dari kampanye politik.
Dosen Departemen Ilmu Politik Universitas Andalas (Unand), Lusi Puspika Sari, menyoroti perubahan tersebut melalui fenomena yang dapat disebut sebagai politik 15 detik. Menurutnya, For You Page (FYP) generasi muda perlahan menjadi salah satu ruang kampanye politik yang efektif, meski kemunculannya kerap tidak terasa seperti kampanye.
Politik yang sebelumnya identik dengan perdebatan formal dan bahasa kebijakan kini dikemas menjadi konten pendek. Gimik kocak, penyuntingan cepat, bahasa santai, hingga tren media sosial digunakan untuk membangun kesan dekat dengan anak muda.
Persoalannya bukan semata-mata mengenai upaya politisi untuk tampil lebih membumi. Ada mekanisme algoritma yang membuat konten tersebut dapat diarahkan kepada pengguna berdasarkan jejak digital dan kebiasaan mereka di platform.
Sosiolog Shoshana Zuboff melalui The Age of Surveillance Capitalism (2019) telah mengingatkan bahwa sistem digital tidak hanya merekam kebiasaan pengguna. Sistem tersebut dirancang untuk memprediksi sekaligus memodifikasi perilaku demi kepentingan modal dan kekuasaan.
Ketika logika tersebut masuk ke ranah politik, menurut Lusi, terjadi proses komodifikasi. Anak muda tidak lagi semata-mata disapa sebagai warga negara yang kritis, tetapi dapat diperlakukan seperti target konsumen yang emosi dan seleranya diarahkan melalui penargetan algoritmik.
"Anak muda tidak lagi disapa sebagai warga negara yang kritis, melainkan diperlakukan sebagai target konsumen yang emosi dan seleranya bisa diarahkan lewat penargetan algoritmik yang presisi," demikian gagasan yang disampaikan Lusi dalam melihat fenomena tersebut, dilansir dari Kepakaran Unand, Kamis (1/10/2026).
Gen Z dan Gen Alpha Hidup dalam Ekosistem Layar
Fenomena ini menjadi penting karena Gen Z dan Gen Alpha merupakan generasi digital natives. Sebagian besar cara mereka memahami dunia berlangsung melalui layar ponsel.
Filsuf Byung-Chul Han dalam Psychopolitics (2017) menjelaskan bahwa kekuasaan pada zaman modern tidak lagi selalu bekerja melalui represi atau intimidasi fisik. Kekuasaan dapat masuk ke alam bawah sadar melalui kesenangan dan konten yang membuat seseorang merasa nyaman serta terhibur.
Kondisi tersebut kemudian berkaitan dengan munculnya politainment, yakni politik yang dibungkus dalam format hiburan. Ketika politik semakin dekat dengan konten hiburan, batas antara edukasi politik dan pembodohan yang berkedok konten lucu menjadi semakin kabur.
Perbedaan konten politik yang muncul pada FYP seseorang dengan pengguna lain juga tidak terlepas dari penargetan algoritmik. Platform media sosial merangkum berbagai jejak digital anak muda.
Jejak tersebut dapat berupa durasi menonton, konten yang dibagikan di grup obrolan, hingga sound yang paling sering disimpan. Data itu kemudian diolah untuk menghadirkan konten yang disesuaikan secara personal.
Dengan mekanisme tersebut, platform dapat memetakan hal-hal yang membuat pengguna Gen Z dan Gen Alpha tertarik, tertawa, maupun merasa terhubung.
Politik Dikemas Seperti Permainan
Perubahan cara politik dikonsumsi juga terlihat melalui gamifikasi. Isu-isu besar seperti kebebasan berpendapat, krisis iklim, hingga transparansi anggaran publik dapat dianggap terlalu berat untuk format video pendek.
Akibatnya, isu tersebut dipangkas atau dipoles menjadi bentuk yang lebih mudah dikonsumsi. Dalam kondisi tertentu, isu substantif bahkan dapat tergantikan oleh konten bergimik.
Politisi dapat mengikuti tren tarian, membuat challenge berhadiah, hingga menampilkan avatar tiga dimensi yang dirancang untuk masuk ke dunia gim.
Politik kemudian tidak lagi ditawarkan terutama sebagai gagasan, tetapi sebagai paket hiburan yang mudah dikonsumsi dan mudah dilupakan.
Secara teoretis, kondisi tersebut sejalan dengan konsep Ideological State Apparatuses yang dikembangkan Louis Althusser. Konsep tersebut menjelaskan bahwa penguasa tidak selalu membutuhkan kekerasan fisik untuk menanamkan pengaruh.
Institusi kebudayaan dan media dapat digunakan untuk menyebarkan ideologi secara halus tanpa selalu disadari oleh khalayaknya. Dalam konteks digital, algoritma dan platform konten pendek dapat berperan sebagai bentuk baru dari institusi ideologis tersebut.
Tanpa doktrinasi di ruang kelas, nilai dan citra politik dapat disisipkan melalui kebiasaan sehari-hari anak muda ketika menggulirkan layar ponsel.
Fungsi Politik Berisiko Mengalami Pendangkalan
Menurut Lusi, persoalan tersebut tidak berhenti pada perubahan format penyampaian pesan politik. Fungsi politik juga berpotensi mengalami pendangkalan ketika isu sosial terus-menerus disajikan melalui gimik lucu dan konten hiburan.
Ketika sebuah isu sosial dikemas dalam bentuk yang mengundang tawa atau rasa gemas, emosi pengguna dapat terpicu. Namun, pada saat yang sama, dorongan untuk mempertanyakan rekam jejak maupun kualitas kebijakan berpotensi tidak mendapatkan ruang yang sama.
Pengguna akhirnya dapat merasa sedang menikmati hiburan biasa, meski di balik konten tersebut terdapat pesan dan ideologi yang telah dikemas secara komersial.
"Ketika isu sosial disajikan dalam bentuk gimik lucu, emosi kita terpicu untuk tertawa atau merasa gemas, tapi logika kritis untuk mempertanyakan rekam jejak dan kualitas kebijakan justru tidak diajak bicara," kata Lusi.
Fenomena ini dinilai bukan sekadar persoalan tren konten yang membuat pengguna tersenyum ketika melakukan scrolling. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi masa depan demokrasi apabila generasi muda hanya mengenal politik sebagai hiburan berdurasi mikro.
Jika pola tersebut terus berlangsung, muncul kekhawatiran terhadap lahirnya generasi yang cakap menggunakan media sosial, tetapi kurang memiliki daya kritis ketika berhadapan dengan realitas kebijakan publik.
Bukan Berarti Harus Anti-Media Sosial
Meski demikian, persoalan tersebut tidak berarti penggunaan media sosial harus ditinggalkan. Solusinya juga bukan dengan mematikan ponsel atau kembali ke era politik yang kaku dan membosankan.
Yang dibutuhkan adalah penguatan literasi digital kritis. Kemampuan tersebut bukan hanya berkaitan dengan kemampuan membedakan berita bohong atau hoaks dari informasi yang benar, tetapi juga memahami bagaimana sebuah konten bekerja terhadap penggunanya.
Anak muda perlu memahami mekanisme algoritma, termasuk mengenali kapan sebuah konten sengaja dibuat untuk mengalihkan perhatian dari isu yang lebih berat.
Selain itu, pengguna perlu mampu membedakan persona buatan atau simulacrum dengan rekam jejak yang sesungguhnya.
Dengan pemahaman tersebut, pengguna media sosial tidak hanya menjadi konsumen konten yang respons emosinya mudah diarahkan algoritma. Mereka diharapkan dapat berkembang menjadi warga digital yang memahami cara kerja platform yang mereka gunakan setiap hari.
Literasi digital pada akhirnya tidak cukup hanya mengajarkan seseorang untuk mengenali hoaks. Literasi juga perlu mencakup pemahaman tentang cara algoritma bekerja, bagaimana perhatian pengguna diarahkan, serta bagaimana citra politik dibentuk melalui konten digital.
Daya Kritis Tetap Jadi Pegangan
Demokrasi yang sehat bagi generasi mendatang, menurut Lusi, tidak semestinya terdegradasi menjadi arena adu estetika konten dan permainan algoritma.
Media sosial tetap dapat menjadi pintu masuk yang menyenangkan untuk mengenal politik. Namun, daya kritis, evaluasi terhadap program kerja, serta keberanian mempertanyakan kekuasaan tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan demokratis.
Karena itu, konten politik yang muncul di FYP tidak harus selalu ditolak. Hiburan tetap dapat dinikmati, tetapi pengguna perlu melihat lebih jauh dari sekadar tampilan yang lucu, menarik, atau estetik.
"Lain kali konten politisi yang kocak atau estetik lewat di FYP-mu, nikmati saja hiburannya. Tapi setelah itu, coba tanya ke diri sendiri: di balik gimik lucu ini, gagasan dan rekam jejak apa yang sebenarnya sedang mereka sembunyikan?" demikian pesan yang ditekankan Lusi.
Pertanyaan tersebut menempatkan literasi digital kritis sebagai bagian penting dalam menghadapi perubahan wajah politik di media sosial. Di tengah politik yang semakin singkat dan dikemas seperti hiburan, kemampuan untuk membaca pesan di balik konten menjadi tantangan tersendiri bagi Gen Z dan Gen Alpha. (*)
