Sumbardaily.com - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 resmi menjadi undang-undang setelah Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN Tahun Anggaran 2027 disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (29/9/2026).
Pengesahan tersebut menjadi dasar pemerintah menjalankan kebijakan fiskal pada 2027 dengan rancangan anggaran yang tetap ekspansif, tetapi diarahkan secara terukur untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan kebijakan fiskal pada 2027 tetap menempatkan peran APBN sebagai instrumen untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat. Di sisi lain, pemerintah tetap mempertahankan keberlanjutan dan kredibilitas fiskal.
“Fiskal harus hadir untuk menjaga momentum pertumbuhan, melindungi masyarakat dengan tetap menjaga kredibilitasnya. Kebijakan fiskal 2027 dirancang tetap ekspansif secara kolaboratif terarah dan terukur, dengan defisit sebesar 2,4 persen terhadap PDB,” ungkap Menkeu Suahasil dikutip resmi Kamis (1/10/2026).
Dalam APBN 2027, pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp3.435,1 triliun. Sementara itu, belanja negara ditetapkan sekitar Rp4.106,3 triliun. Adapun pembiayaan anggaran mencapai Rp671,2 triliun yang akan dilakukan secara inovatif dan terukur.
Besarnya anggaran tersebut kemudian diarahkan ke sejumlah program yang menjadi prioritas nasional. Arsitektur APBN 2027 difokuskan pada delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN).
Delapan klaster tersebut meliputi kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur-perumahan-ketahanan bencana, ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan.
Selain delapan klaster tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah program pendukung. Program itu mencakup bidang pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, digitalisasi, serta diplomasi ekonomi.
Salah satu bagian yang mendapat perhatian dalam APBN 2027 adalah alokasi anggaran untuk kebutuhan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp824 triliun.
Kemudian, pemerintah menyiapkan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp539,7 triliun. Sementara anggaran untuk ketahanan pangan mencapai Rp195,3 triliun.
Menurut Suahasil, besaran anggaran tersebut tidak hanya menggambarkan target penerimaan maupun belanja pemerintah. Di dalamnya terdapat tanggung jawab untuk memastikan anggaran negara memberikan manfaat kepada masyarakat.
“Angka-angka ini bukan sekadar target fiskal. Di baliknya terdapat tanggung jawab pemerintah untuk menjaga momentum pembangunan, sekaligus memastikan setiap rupiah dikelola secara hati-hati dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia,” tegas Menkeu.
Dalam proses pengesahan APBN 2027, Suahasil juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR RI. Apresiasi itu disampaikan atas dukungan yang diberikan selama rangkaian pembahasan anggaran.
Menurut Suahasil, proses pembahasan antara pemerintah dan DPR RI berlangsung dinamis serta konstruktif. Proses tersebut dinilai turut membuat rancangan arsitektur APBN 2027 menjadi semakin matang dan akuntabel.
Pemerintah kemudian menaruh harapan pada pelaksanaan APBN 2027 untuk menjaga stabilitas sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi. Kebijakan anggaran tersebut juga diarahkan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dengan APBN yang sehat, kredibel, dan berkelanjutan, pemerintah berharap anggaran negara pada 2027 dapat menjalankan fungsi tersebut sekaligus memastikan program-program prioritas nasional berjalan sesuai arah yang telah ditetapkan. (*)
