Sumbardaily.com - Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) bersama jajaran Kabinet Merah Putih di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (02/05/2026).
Pertemuan tersebut membahas perkembangan berbagai isu strategis nasional yang menjadi perhatian pemerintah.
Rapat ini digelar sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam memastikan arah kebijakan tetap sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam keterangannya, Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa diskusi berlangsung secara mendalam dan komprehensif.
“Pertemuan ini membahas secara mendalam perkembangan berbagai isu strategis nasional guna memastikan arah kebijakan pemerintah,” ujar Teddy dalam keterangan tertulis.
Selain isu strategis nasional, pemerintah juga menaruh perhatian terhadap aspirasi yang disampaikan oleh serikat pekerja dari berbagai daerah di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa suara kelompok buruh tetap menjadi bagian penting dalam proses perumusan kebijakan.
Tidak hanya itu, sektor pendidikan turut menjadi fokus dalam pembahasan ratas. Pemerintah menyoroti pentingnya optimalisasi peran perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya melalui kontribusi fakultas teknik.
“Terkait pendidikan meliputi pemanfaatan peran perguruan tinggi di tanah air untuk turut serta langsung membangun daerahnya terutama melalui pemanfaatan fakultas teknik di perguruan tinggi tersebut,” lanjut Teddy.
Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat kolaborasi antara dunia pendidikan dan kebutuhan pembangunan nasional. Dengan demikian, lulusan perguruan tinggi diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan daerah masing-masing.
Pemerintah juga kembali menegaskan komitmennya untuk menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat luas. Fokus tersebut mencakup perlindungan, peningkatan kualitas pendidikan, hingga kesejahteraan rakyat.
“Pemerintah terus berkomitmen untuk menghadirkan kebijakan yang melindungi, mencerdaskan, dan menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat Indonesia,” tegas Teddy.
Melalui rapat terbatas ini, pemerintah menegaskan kembali arah kebijakan yang berorientasi pada kepentingan rakyat, sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan nasional. (*)
