Sumbardaily.com - Kerukunan antarumat beragama menjadi bidang yang mendapat penilaian paling tinggi dari publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebanyak 72,5% masyarakat menilai pemerintah berhasil menjaga kerukunan antarumat beragama.
Temuan tersebut tercatat dalam Survei Nasional Poltracking Indonesia yang dilaksanakan pada 14-20 Agustus 2026. Dari sejumlah persoalan yang ditanyakan kepada responden, kerukunan antarumat beragama memperoleh persentase penilaian keberhasilan paling tinggi.
Hasil tersebut juga bukan kali pertama kerukunan antarumat beragama berada di posisi teratas. Survei Nasional Poltracking Indonesia yang dilakukan pada Maret dan Mei 2026 sebelumnya juga menempatkan isu kerukunan sebagai capaian dengan penilaian tertinggi dari publik.
Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Kamaruddin Amin menyebut hasil survei tersebut sebagai capaian yang menggembirakan. Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya berasal dari kebijakan dan kerja pemerintah, tetapi juga merupakan hasil keterlibatan masyarakat dalam menjaga hubungan antarumat beragama.
“Tentu ini adalah sebuah pencapaian yang menggembirakan, khususnya bagi kami di Kementerian Agama. Saya yakin, ini bukan hanya karena hasil kerja pemerintah, tapi ini juga hasil dari upaya masyarakat yang sama-sama menjaganya," ungkap Kamaruddin dikutip resmi Jumat (4/9/2026).
Kamaruddin mengatakan kerukunan antarumat beragama memiliki posisi penting dalam kehidupan masyarakat karena menjadi salah satu fondasi pembangunan. Menurut dia, kondisi kehidupan keagamaan yang damai dan harmonis perlu dijaga secara bersama-sama oleh pemerintah dan seluruh elemen masyarakat.
Karena itu, upaya mempertahankan kondisi tersebut tidak berhenti pada capaian yang telah terlihat dalam survei. Pemerintah dan masyarakat dinilai perlu terus memperkuat kerukunan agar kehidupan antarumat beragama tetap berjalan dengan baik.
"Kita semua harus terus menjaga sekaligus terus meningkatkan kerukunan antarumat beragama yang sudah sangat baik ini," jelas Kamaruddin.
Kementerian Agama juga menyatakan tetap melakukan langkah-langkah untuk menghadapi berbagai perkembangan yang terjadi di tengah masyarakat. Upaya tersebut dilakukan bersamaan dengan peningkatan kualitas kerukunan di berbagai wilayah.
“Pada saat yang sama, kami di Kementerian Agama juga terus berupaya meningkatkan kualitas kerukunan dan memitigasi berbagai dinamika yang muncul di lapangan," terangnya.
Penilaian publik dalam Survei Nasional Poltracking tersebut sejalan dengan hasil Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) 2025. Dalam pengukuran tersebut, IKUB tercatat mencapai angka 77,89.
Angka 77,89 tersebut menjadi capaian tertinggi selama 11 tahun pengukuran Indeks Kerukunan Umat Beragama. Hasil itu menjadi salah satu indikator yang menunjukkan perkembangan kondisi kerukunan umat beragama dalam periode pengukuran tersebut.
Meski demikian, Kementerian Agama memandang kerukunan tidak semata-mata dapat dilihat melalui angka survei ataupun indeks. Kerukunan ditempatkan sebagai modal yang diperlukan dalam mendukung pembangunan.
Untuk mempertahankan kondisi tersebut, sinergi antara pemerintah, organisasi keagamaan, tokoh agama, dan masyarakat menjadi bagian yang perlu terus diperkuat. Masing-masing unsur memiliki peran dalam menjaga kehidupan keagamaan yang damai dan harmonis.
Survei Nasional Poltracking Indonesia kali ini dilakukan melalui metode wawancara tatap muka pada 14-20 Agustus 2026. Penelitian tersebut melibatkan 1.220 responden.
Survei memiliki margin of error sebesar ±2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Hasil survei menunjukkan 72,5% publik menilai pemerintah berhasil menjaga kerukunan antarumat beragama, sekaligus menjadi penilaian tertinggi dibandingkan persoalan lain yang ditanyakan kepada responden. (*)
