Sumbardaily.com - Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi Tahun 2026 di Hall IKK Parit Malintang, Kamis (3/9/2026).
Forum tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menyatukan langkah lintas sektor untuk menjaga kondisi ekonomi sekaligus mempercepat pemulihan setelah bencana.
Kegiatan yang diprakarsai Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) itu mempertemukan unsur pemerintah daerah, Forkopimda, instansi vertikal, hingga jajaran kecamatan. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menjadikan forum tersebut sebagai ruang untuk memperkuat koordinasi dalam menjalankan kebijakan ekonomi daerah.
Rakor dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman Hendra Aswara. Pembukaan turut dihadiri unsur Forkopimda, para asisten, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, pimpinan instansi vertikal, serta tamu undangan lainnya.
Dalam arahannya, Hendra mengatakan percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan oleh satu pihak. Menurutnya, diperlukan kerja bersama seluruh pemangku kepentingan agar kebijakan yang disusun dapat berjalan secara terkoordinasi.
"Rakor ini menjadi wadah untuk memperkuat sinergi dan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan ekonomi daerah. Melalui forum ini kita menyelaraskan program kerja, mengevaluasi capaian yang telah dilakukan, sekaligus merumuskan langkah-langkah strategis dan terintegrasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi serta menjaga stabilitas harga di Kabupaten Padang Pariaman," ujar Hendra.
Ia mengatakan situasi ekonomi yang dihadapi saat ini membutuhkan respons melalui kebijakan yang dapat menyesuaikan kondisi. Penyusunan kebijakan juga perlu didasarkan pada data dan dilaksanakan dengan dukungan seluruh unsur pemerintah serta mitra strategis.
Hendra menambahkan, komitmen bersama menjadi bagian penting agar berbagai program yang telah dirancang tidak berhenti pada tahap perencanaan. Program tersebut diharapkan dapat memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
Selain jajaran pemerintah daerah, rakor tersebut menghadirkan dua narasumber untuk memberikan pandangan dari sisi akademis dan kebijakan. Kehadiran kedua narasumber menjadi bagian dari pembahasan mengenai pemulihan ekonomi sekaligus pengendalian inflasi di Padang Pariaman.
Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Prof. Elfindri, menyampaikan materi berjudul "Ekonomi Padang Pariaman Bangkit Kembali Pasca Bencana". Materi tersebut membahas strategi yang dapat ditempuh untuk mempercepat pemulihan ekonomi daerah.
Pembahasan diarahkan pada penguatan sektor-sektor produktif dan peningkatan daya saing. Kedua hal tersebut menjadi bagian dari strategi untuk mendorong kembali aktivitas ekonomi daerah setelah bencana.
Sementara itu, Asisten Manajer sekaligus Ekonom Yunior Fungsi Perumusan Kebijakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Larassayu Arvaneira Evanthe, memaparkan kondisi inflasi terkini.
Larassayu juga membahas sejumlah langkah pengendalian inflasi yang dapat diterapkan melalui kerja sama antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan. Sinergi tersebut menjadi salah satu bagian yang dibahas dalam upaya menjaga stabilitas harga.
Melalui rakor ini, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menargetkan adanya rekomendasi dan langkah konkret yang dapat diterapkan secara terpadu. Hasil pembahasan diharapkan menjadi dasar bagi berbagai pihak untuk menjalankan program yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi.
Langkah tersebut juga diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat serta mendukung pemulihan ekonomi daerah setelah bencana. Dengan koordinasi lintas sektor, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berharap stabilitas ekonomi dapat terus dijaga secara berkelanjutan.
Forum tersebut pada akhirnya menjadi ruang untuk menyelaraskan program, mengevaluasi capaian, dan merumuskan langkah bersama. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berharap hasil rakor dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. (*)
