Sumbardaily.com - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemberian harga khusus bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp15.000 per liter bagi pengusaha nelayan yang mengoperasikan kapal berukuran 30 hingga 200 gross ton (GT).
Kebijakan tersebut diharapkan memberikan kepastian biaya operasional bagi pelaku usaha perikanan yang selama ini menggunakan BBM non-subsidi dengan harga lebih tinggi.
Arahan itu disampaikan dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo di Kediaman Hambalang, Kabupaten Bogor, Senin (13/7/2026). Seusai rapat, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pemerintah menyepakati harga khusus BBM bagi kelompok nelayan tersebut setelah mempertimbangkan tingginya harga BBM non-subsidi.
Menurut Airlangga, sebelumnya harga BBM non-subsidi sempat mencapai Rp21.300 per liter. Di sisi lain, nelayan dengan kapal di bawah 30 GT telah memperoleh BBM dengan harga Rp6.800 per liter. Kondisi itu menjadi pertimbangan pemerintah untuk memberikan skema harga khusus kepada pengusaha nelayan dengan kapal berukuran 30-200 GT.
"Karena pengusaha nelayan ini perlu diberikan harga kekhususan, tadi dibahas bahwa harga yang disepakati adalah di harga Rp15.000 per liter," ujar Airlangga.
Ia menjelaskan, apabila mengacu pada rata-rata biaya produksi solar di dalam negeri, harga BBM non-subsidi sebenarnya dapat dipatok sebesar Rp18.600 per liter. Selisih sekitar Rp3.600 per liter dari harga khusus yang diberikan kepada nelayan nantinya tidak akan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurut Airlangga, dukungan biaya tersebut akan menggunakan dana Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Pemerintah menilai lembaga tersebut memiliki kemampuan pendanaan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut.
"Oleh karena itu, Pak Menteri ESDM akan membuat, mengeluarkan, regulasi terkait dengan subsidi tersebut, yang besarnya subsidi kira-kira Rp3.600 itu akan dibiayai oleh BPDP," jelas Airlangga.
Ia menambahkan, kebijakan harga khusus BBM bagi pengusaha nelayan tersebut akan diberikan dengan kuota sebanyak 400.000 ton. Kuota itu disiapkan untuk memenuhi kebutuhan selama enam bulan ke depan.
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa kebijakan harga BBM Rp15.000 per liter merupakan langkah pemerintah untuk memberikan kepastian kepada pelaku usaha di sektor perikanan. Menurutnya, harga tersebut diharapkan mampu meringankan biaya operasional bagi nelayan yang menggunakan kapal berukuran 30 GT ke atas.
"Ini semua dalam rangka bagaimana memberikan rasa kepastian bagi saudara-saudara kita pelaku usaha di sektor perikanan karena memang kan harganya agak tinggi sekarang. Nah dengan harga Rp15 ribu ini diharapkan dapat membantu proses operasional bagi nilai yang 30 GT ke atas," ujar Bahlil.
Bahlil memastikan Kementerian ESDM segera menindaklanjuti arahan Presiden dengan menerbitkan surat keputusan sebagai dasar pelaksanaan kebijakan tersebut. Ia juga menegaskan bahwa dukungan harga BBM bagi nelayan tidak menggunakan dana APBN, melainkan berasal dari skema pendanaan non-APBN.
"Kami segera akan membuat surat keputusan dari ESDM untuk ditindaklanjuti," ucapnya.
Lebih lanjut, pemerintah juga menyiapkan mekanisme pengawasan agar penyaluran BBM dengan harga khusus tersebut tepat sasaran. Bahlil mengatakan penentuan titik-titik distribusi akan dilakukan melalui koordinasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan guna mencegah penyalahgunaan.
"Ini nanti agar tidak disalahgunakan, nanti kita akan minta titik-titiknya akan ditentukan oleh, koordinasikan dengan Menteri Perikanan. Supaya apa? Jangan sampai niat baik pemerintah untuk membantu nelayan kemudian salah lagi dipergunakan," pungkasnya. (*)
