Mengejar target pengesahan pada awal tahun 2023, Komisi IV DPRD Sumbar menggelar rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Senin (9/1/2023) di Gedung DPRD Sumbar.
Ketua Komisi IV DPRD Sumbar Zulkenedi Said dalam kesempatan tersebut mengatakan, Sumbar merupakan salah satu daerah di Indonesia yang merupakan rawan bencana.
Maka perlu antisipasi mendalam untuk menghadapi bencana dan penanggulangannya, sehingga masyarakat tidak panik menghadapi situasi tersebut.
Untuk mempersiapkan segala kemungkinan yang dapat terjadi kapan saja, Komisi IV DPRD Sumbar melaksanakan rapat kerja bersama mitra kerja dalam rangka pembahasan Ranperda tentang penanggulangan bencana.
Rapat kerja langsung dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Sumbar Zulkenedi Said, di dampingi semua anggota yang ada. Di antaranya H M Nurnas, Suharjono, Budiman, Sitti Izzati Azis, Hartati dan lainnya.
Pada rapat kerja dikaji semua kemungkinan, sampai dengan pola penanggulangan, dan lainnya untuk menghadapi bencana, sehingga tidak lagi ada kendala jika musibah itu datang.
Baca Juga:
Semen Padang Kirim Relawan TRC ke Lokasi Bencana Gempa Cianjur
“Kita harus mengkaji secara keseluruhan apa saja yang dibutuhkan dalam menghadapi pascagempa, saat gempa dan juga masa rekon. Sehingga masyarakat yang terkena langsung dan terkena dampak tidak panik untuk menerima kondisi ini,” tegas Zulkenedi.
Hal senada juga disampaikan Nurnas, dimana setiap bencana terjadi selalu ada kepanikan. Apa lagi berkaitan dengan perbaikan infrastruktur yang rusak, sehingga bisa menghambat aktifitas lainnya.
“Kita harus benar-benar persiapkan Ranperda ini dengan matang, karena setiap bencana akan menimbulkan kepanikan, dan membuat berbagai langkah atau tindakan menjadi kurang fokus. Jika sudah ada aturan, jelas apa saja yang harus dilakukan,” terang Nurnas.
Mitra Kerja Komisi IV DPRD Sumbar dalam rapat dengar pendapat mengatakan siap untuk melakukan berbagai kajian guna mendapatkan hasil terbaik dalam penanggulangan bencana.
“Kami sependapat dengan komisi IV DPRD Sumbar untuk mengkaji lebih dalam apa saja yang dibutuhkan untuk penanggulangan berbagai bencana. Maka kami akan memasukkan usulan dalam bentuk tulisan, yang nantinya juga akan dikaji kembali secara akademis,” terang Mitra Kerja.
Rapat dengar pendapat antara komisi IV DPRD Sumbar dengan Mitra berjalan lancar, karena semua pihak satu persepsi, dimana ranperda penanggulangan bencana sangan dibutuhkan di Sumbar. (ril)
