Sumbardaily.com – Kontroversi rencana pembangunan bangunan yang disebut menyerupai kelenteng di Kawasan Wisata Mandeh, Kecamatan Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, menjadi sorotan DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).
Polemik tersebut memicu audiensi antara masyarakat dengan DPRD Sumbar pada Selasa (13/5/2026) guna membahas keresahan yang berkembang di tengah masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD Sumbar menegaskan bahwa setiap investasi yang masuk ke Sumbar wajib menghormati nilai budaya dan kondisi sosial masyarakat setempat agar tidak memicu gesekan di tengah masyarakat.
Ketua DPRD Sumbar, Muhidi menerima langsung aspirasi masyarakat terkait polemik pembangunan di kawasan strategis pariwisata nasional tersebut.
Ia menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan hukum dan kearifan lokal yang menjadi identitas masyarakat Minangkabau.
Menurut Muhidi, posisi Sumbar saat ini telah diperkuat secara konstitusional melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 yang mengatur kekhususan daerah dengan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK).
“Sumbar memiliki kekhususan dengan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Setiap pembangunan dan investasi yang masuk harus memperhatikan nilai budaya serta kondisi sosial masyarakat setempat agar tidak menimbulkan gesekan,” tegas Muhidi di hadapan perwakilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Selatan.
Meski menyoroti polemik yang berkembang, DPRD Sumbar menegaskan pada prinsipnya tetap mendukung masuknya investasi ke daerah sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengembangan sektor pariwisata.
Namun demikian, Muhidi mengingatkan pentingnya komunikasi publik yang terbuka agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
“Kita ingin suasana tetap kondusif. Pemerintah daerah harus transparan dan memberikan penjelasan terbuka kepada warga. Persoalan ini harus diselesaikan secara bijaksana melalui dialog dan musyawarah,” ujarnya.
Senada dengan itu, Anggota Komisi V DPRD Sumbar, Mario Syahjohan memastikan pihaknya akan mengawal persoalan tersebut agar tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Sumbar disebut akan segera menyurati Pemkab Pesisir Selatan dan pihak investor guna memastikan kejelasan administrasi dan kesesuaian pembangunan dengan izin yang dimiliki.
“Kami akan mengawal aspirasi warga. Kami meminta semua pihak menahan diri sambil menunggu hasil koordinasi resmi dan verifikasi dokumen perizinannya,” kata Mario.
Audiensi tersebut juga dihadiri sejumlah unsur pimpinan dan anggota DPRD Sumbar, di antaranya Ketua Komisi V Lazuardi bersama anggota Komisi V yakni Mario Syahjohan, Zakzai Kasni dan Sri Komala Dewi.
Selain itu, hadir pula perwakilan pemerintah daerah dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Sumbar, Dinas Pariwisata Sumbar hingga Asisten II Setdakab Pesisir Selatan yang hadir mewakili Bupati Pesisir Selatan.
Pertemuan tersebut menjadi momentum evaluasi terhadap pengawasan proyek-proyek pembangunan di kawasan wisata strategis seperti Mandeh.
DPRD Sumbar menilai pengembangan investasi dan sektor pariwisata di daerah harus tetap berjalan selaras dengan identitas budaya Minangkabau dan kondisi sosial masyarakat setempat.
Polemik pembangunan bangunan mirip kelenteng di kawasan wisata Mandeh pun kini menjadi perhatian publik karena menyangkut keseimbangan antara investasi, pariwisata dan penghormatan terhadap nilai budaya lokal di Sumbar. (*)
