Sumbardaily.com - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kembali mencatatkan capaian positif dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB). Hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2025 yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menunjukkan Indeks Reformasi Birokrasi Pemprov Sumbar mencapai 89,32 dengan predikat A-.
Pencapaian tersebut menandai keberhasilan Sumatera Barat mempertahankan tren peningkatan kinerja birokrasi secara konsisten dalam lima tahun terakhir. Hasil evaluasi itu tertuang dalam Surat Kementerian PANRB Nomor B/318/RB.06/2026 tentang Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2025.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
“Alhamdulillah, capaian ini menjadi bukti bahwa komitmen perbaikan birokrasi di Sumatera Barat terus berjalan secara konsisten. Reformasi birokrasi bukan sekadar mengejar angka, tetapi bagaimana menghadirkan pelayanan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Mahyeldi di Padang, Jumat (29/5/2026).
Menurutnya, reformasi birokrasi harus mampu menghasilkan pemerintahan yang adaptif terhadap berbagai perubahan, bersih, akuntabel, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat maupun dunia usaha.
Untuk itu, Pemprov Sumbar berkomitmen memperkuat budaya kerja kolaboratif di lingkungan pemerintahan, mempercepat transformasi digital, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik pada berbagai sektor.
“Capaian ini tentu harus menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintahan untuk terus meningkatkan kinerja dan menjaga kepercayaan masyarakat. Tujuan akhirnya adalah menghadirkan pemerintahan yang berdampak dan memberi kemudahan bagi masyarakat,” katanya.
Mahyeldi juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN), perangkat daerah, serta masyarakat Sumatera Barat yang selama ini turut mendukung berbagai upaya perbaikan tata kelola pemerintahan.
Sementara itu, Kepala Biro Organisasi Setdaprov Sumbar, Dina Febriyanti, menjelaskan bahwa peningkatan indeks reformasi birokrasi di Sumatera Barat menunjukkan perkembangan yang sangat positif dan berkelanjutan dalam lima tahun terakhir.
Ia merinci, pada 2021 indeks Reformasi Birokrasi Sumbar berada pada angka 68,89 dengan predikat B. Setahun kemudian meningkat menjadi 69,78 dan tetap memperoleh predikat B.
Kenaikan lebih signifikan terjadi pada 2023 ketika indeks mencapai 77,1 dan berhasil meraih predikat BB. Tren positif tersebut berlanjut pada 2024 dengan indeks 86,48 serta predikat A-. Pada evaluasi tahun 2025, nilai kembali meningkat menjadi 89,32 dengan predikat yang sama.
“Peningkatan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di Sumatera Barat berjalan secara berkelanjutan dan semakin berkualitas dari tahun ke tahun,” ujar Dina.
Lebih lanjut, Dina mengungkapkan sejumlah indikator yang menjadi penyumbang capaian tertinggi dalam evaluasi tahun 2025. Di antaranya Indeks Reformasi Hukum sebesar 97,14, Indeks Tata Kelola Pengadaan 94,15, Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik 91,65, Tingkat Digitalisasi Arsip 89,72, serta Survei Kepuasan Masyarakat sebesar 85,53.
Menurutnya, capaian pada berbagai indikator tersebut menjadi modal penting bagi Pemprov Sumbar untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, berorientasi pada hasil, dan mampu menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik bagi masyarakat.
Dengan tren peningkatan yang terus terjaga, Reformasi Birokrasi di Sumatera Barat diharapkan semakin mendorong terwujudnya pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta dunia usaha. (*)
