Sumbardaily.com - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengarahkan kebijakan fiskal tahun 2027 untuk mempercepat transformasi ekonomi daerah sebagai respons atas perlambatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi sepanjang 2025.
Langkah tersebut dituangkan dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 yang diserahkan Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, kepada DPRD Sumbar dalam rapat paripurna di ruang sidang utama DPRD Sumbar, Senin (6/7/2026).
Dokumen tersebut menjadi landasan penyusunan kebijakan anggaran daerah dengan tiga fokus utama, yakni percepatan transformasi ekonomi, penguatan inklusi sosial, serta peningkatan ketahanan pangan. Ketiga aspek tersebut dipandang sebagai strategi untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi daerah.
Dalam pemaparannya, Mahyeldi menjelaskan kondisi ekonomi Sumatera Barat masih dipengaruhi tekanan ekonomi global maupun nasional. Selain itu, berbagai bencana alam yang terjadi turut memberikan dampak signifikan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada 2025 tercatat sebesar 3,37 persen, lebih rendah dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang mencapai 4,36 persen.
“Perlambatan ini dipengaruhi oleh tekanan ekonomi makro secara global dan nasional, serta terjadinya serangkaian bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem yang secara langsung mengganggu aktivitas produksi, distribusi, serta mobilitas masyarakat, khususnya pada sektor pertanian, perdagangan, dan transportasi,” ujar Mahyeldi.
Di balik perlambatan ekonomi tersebut, sejumlah indikator pembangunan sosial justru menunjukkan perkembangan positif. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mencatat angka kemiskinan berhasil ditekan dari 5,97 persen menjadi 5,31 persen atau berkurang lebih dari 33 ribu jiwa.
Selain itu, tingkat ketimpangan yang diukur melalui Indeks Gini Rasio membaik menjadi 0,280. Tingkat Pengangguran Terbuka juga mengalami penurunan hingga mencapai 5,52 persen. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 77,27 dan tetap berada di atas rata-rata nasional.
Mahyeldi menilai capaian tersebut menjadi indikator bahwa kebijakan perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang dijalankan pemerintah daerah telah memberikan dampak positif terhadap ketahanan masyarakat.
“Program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang kita jalankan bersama telah tepat sasaran dan efektif dalam menjaga daya tahan rumah tangga,” katanya.
Untuk tahun 2027, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan tema pembangunan "Akselerasi Transformasi Ekonomi, Inklusi Sosial, dan Ketahanan Pangan". Tema tersebut akan diwujudkan melalui percepatan transformasi ekonomi berbasis nagari dan UMKM, peningkatan akses pelayanan dasar bagi masyarakat, serta penguatan sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan sebagai fondasi utama perekonomian daerah.
Dalam penyusunan kebijakan anggaran, pemerintah juga menerapkan prinsip money follows program. Melalui pendekatan tersebut, seluruh belanja daerah diarahkan pada program-program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat upaya mitigasi serta pemulihan pascabencana.
“Alokasi anggaran dan perancangan kebijakan tahun 2027 disusun berdasarkan prinsip money follows program, dengan memberikan prioritas penuh pada program-program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat serta mendukung mitigasi risiko dan pemulihan pascabencana secara tangguh,” tegasnya.
Dari sisi pendapatan daerah, Pemprov Sumbar menargetkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi sistem perpajakan, penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta optimalisasi pemanfaatan aset milik daerah.
Sementara itu, belanja daerah diprioritaskan untuk mendukung pelayanan dasar masyarakat, pembangunan infrastruktur yang tangguh terhadap bencana, pengembangan sektor pariwisata, serta percepatan pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis UMKM.
Pemerintah daerah juga akan terus mendorong hilirisasi sektor-sektor unggulan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan konektivitas antarwilayah, percepatan investasi, pengendalian inflasi, hingga pengembangan ekonomi hijau sebagai upaya menjaga pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Dalam proyeksi fiskal tahun anggaran 2027, pendapatan daerah diperkirakan mencapai Rp5,77 triliun, sedangkan belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp5,71 triliun. Setelah memperhitungkan komponen pembiayaan daerah, APBD Sumatera Barat tahun 2027 diperkirakan mengalami defisit sekitar Rp66 miliar.
Mengakhiri penyampaiannya, Mahyeldi berharap pembahasan KUA-PPAS bersama DPRD Sumbar dapat menghasilkan kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat arah pembangunan daerah.
“Kami berharap pembahasan ini dapat menghasilkan kesepakatan yang lebih akomodatif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sehingga setiap rupiah yang dianggarkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Sumatera Barat,” tutup Mahyeldi. (*)
