Sumbardaily.com - Pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatera menjadi perhatian Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (Pemda) mempercepat pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi atau rehab-rekon pascabencana Sumatera.
Tito yang menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera terus memantau perkembangan penanganan di wilayah terdampak. Ia meminta program yang sudah direncanakan segera dijalankan agar anggaran yang tersedia dapat digunakan untuk mendukung pemulihan masyarakat.
Arahan tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Internal terkait Update Data Bencana Sumatera yang berlangsung di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat (21/8/2026). Dalam rapat itu, perkembangan penyaluran anggaran rehab-rekon turut dievaluasi, termasuk pencairan dana bagi sejumlah K/L yang masih menjalani proses.
Tito mengatakan sejumlah kementerian/lembaga sudah menerima anggaran dan mulai menjalankan program penanganan. Beberapa di antaranya adalah Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Sosial.
Menurut Tito, kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak masih banyak berkaitan dengan pemulihan infrastruktur dasar. Jalan dan jembatan yang mengalami kerusakan menjadi salah satu persoalan yang perlu segera ditangani.
“Yang dibutuhkan masyarakat saat ini di sana itu jelas, nomor satu adalah masalah jalan. Jalan-jalan yang rusak, jembatan rusak. Saya bersyukur bahwa Menteri PU sudah turun anggarannya,” ujar Tito.
Selain infrastruktur jalan dan jembatan, pemerintah juga perlu memperhatikan berbagai sektor lain yang terdampak bencana. Tito menyoroti kebutuhan pemulihan sekolah, lahan pertanian, bantuan sosial, tambak dan usaha perikanan, madrasah, pesantren, serta rumah ibadah.
Sektor UMKM juga menjadi bagian yang diminta untuk diperhatikan dalam proses pemulihan. Banyak pelaku usaha terdampak karena warung maupun unit usaha mereka mengalami kerusakan akibat bencana.
Tito kemudian meminta jajaran Satgas memastikan program yang anggarannya sudah tersedia tidak mengalami penundaan. Menurut dia, dana yang telah dialokasikan perlu segera diterjemahkan menjadi program di lapangan untuk mempercepat proses pemulihan.
Sementara itu, anggaran yang masih berada dalam tahap proses pencairan diminta segera dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan. Langkah tersebut diperlukan agar dana yang dibutuhkan dapat segera disalurkan kepada pihak terkait.
Tidak hanya memantau penyaluran anggaran, Tito juga meminta Satgas turun langsung ke daerah secara berkala. Pemantauan lapangan dinilai penting untuk mengetahui perkembangan pekerjaan rehab-rekon sekaligus menemukan persoalan yang belum teridentifikasi.
Dalam kunjungan tersebut, Satgas juga diminta melihat kebutuhan masyarakat yang belum tercantum dalam program awal. Dengan cara itu, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi diharapkan dapat menyesuaikan dengan kondisi yang benar-benar dihadapi masyarakat di wilayah terdampak.
Tito turut menyoroti penggunaan tambahan anggaran yang telah diberikan kepada Pemda. Ia meminta dana tersebut dimanfaatkan secara nyata untuk mempercepat pemulihan wilayah yang terdampak bencana.
“Jadi selain pusat juga bekerja K/L yang sudah turun, daerah yang sudah dapat uang ini juga bergerak,” ujarnya.
Tito menegaskan proses rehab-rekon pascabencana Sumatera harus terus dikawal, baik pada pelaksanaan program di tingkat K/L maupun Pemda. Pengawasan tersebut diperlukan agar program yang telah dirancang dapat berjalan sesuai kebutuhan di daerah.
Percepatan juga diharapkan memastikan anggaran yang sudah dialokasikan tidak berhenti pada proses administrasi. Dana tersebut harus benar-benar digunakan untuk mendukung pemulihan masyarakat terdampak, mulai dari infrastruktur, fasilitas pendidikan, pertanian, sektor perikanan, bantuan sosial, rumah ibadah hingga keberlangsungan UMKM.
Dengan pemantauan secara berkala dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, Tito meminta seluruh pihak yang terlibat bergerak menjalankan program rehab-rekon. Langkah itu menjadi bagian dari upaya memastikan pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatera dapat terus berjalan. (*)
