Sumbardaily.com, Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Agam menyepakati langkah konkret untuk mengurai kemacetan kronis di kawasan Padang Lua, Kecamatan Banuhampu.
Salah satu keputusan strategis yang diambil adalah melanjutkan pembangunan proyek Bypass Bukittinggi–Koto Baru, yang diharapkan menjadi solusi jangka panjang bagi arus transportasi di jalur utama penghubung Bukittinggi dan Padang.
Kesepakatan itu tercapai dalam rapat koordinasi yang dipimpin Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah di ruang rapat Istana Gubernur, Jumat (24/10/2025). Rapat dihadiri oleh Bupati Agam Benni Warlis, Balai Jalan Nasional, Balai MCKTR, sejumlah OPD Provinsi dan Kabupaten Agam, serta camat dan wali nagari setempat.
Dalam pertemuan tersebut, berbagai pihak menyampaikan masukan dan analisis teknis terkait solusi terbaik untuk mengurai kemacetan di kawasan Pasar Padang Lua, yang selama ini menjadi titik rawan kemacetan berat terutama pada jam sibuk.
“Setelah mendengar berbagai pandangan, kita sepakat mengambil langkah bersama untuk menata kembali kawasan pasar dan melanjutkan pembangunan bypass Bukittinggi–Koto Baru,” ujar Mahyeldi seusai rapat.
Menurutnya, penataan kawasan Pasar Padang Lua dan percepatan pembangunan jalur alternatif menjadi dua agenda prioritas yang harus segera dieksekusi. “Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan masyarakat, insyaallah kemacetan di Padang Lua bisa diatasi secara bertahap,” ucapnya.
Langkah Konkret Atasi Kemacetan
Dari hasil rapat, disepakati dua langkah strategis sebagai solusi jangka pendek dan jangka panjang. Pertama, penataan dan revitalisasi Pasar Padang Lua agar aktivitas perdagangan tidak lagi memakan badan jalan. Upaya ini diharapkan mampu mengurangi kepadatan lalu lintas yang kerap terjadi setiap hari.
Kedua, melanjutkan proyek Bypass Bukittinggi–Koto Baru, yang akan menjadi jalur alternatif untuk kendaraan antarwilayah, terutama truk dan bus antarprovinsi, agar tidak lagi terjebak di titik kemacetan pasar.
Adapun rencana pembangunan underpass dan flyover yang sebelumnya sempat menjadi opsi, akhirnya tidak dilanjutkan. Dari hasil kajian teknis, daerah Padang Lua diketahui berada di zona rawan gempa dan patahan aktif, sehingga proyek underpass berisiko tinggi terhadap keselamatan pengguna jalan.
Sementara itu, opsi flyover juga tidak memungkinkan, karena lokasinya bersinggungan langsung dengan jalur rel kereta api yang dikelola PT Kereta Api Indonesia (KAI), dan tidak mendapatkan izin pengembangan infrastruktur di atas rel aktif.
Revitalisasi Pasar dan Dukungan Masyarakat
Bupati Agam, Benni Warlis, menegaskan pentingnya kesepakatan ini sebagai langkah bersama antara pemerintah provinsi dan kabupaten. “Penataan Pasar Padang Lua menjadi solusi jangka pendek, sementara bypass menjadi jawaban jangka panjang untuk kelancaran arus transportasi,” ujarnya.
Benni juga menyampaikan komitmen Pemkab Agam untuk segera melakukan koordinasi lintas sektor dalam penataan kawasan pasar, termasuk relokasi pedagang yang berjualan di badan jalan. Pemerintah daerah, katanya, akan menggandeng masyarakat agar kebijakan ini bisa diterima tanpa menimbulkan konflik sosial.
Dukungan serupa juga datang dari Wali Nagari Padang Lua, Jufri, yang menilai bahwa proyek bypass merupakan solusi paling realistis.
“Jalan bypass ini sebenarnya sudah pernah direncanakan sejak lama. Saat ini tinggal sekitar 1,2 kilometer lagi yang belum diselesaikan. Jika diteruskan sampai Pasar Amur, kemacetan di Padang Lua bisa diselesaikan tanpa perlu membangun underpass atau flyover yang berisiko,” kata Jufri.
Ia juga menyampaikan harapan masyarakat agar proyek ini menjadi prioritas utama Pemerintah Provinsi Sumbar dan Pemerintah Kabupaten Agam, mengingat dampak positifnya sangat besar terhadap ekonomi lokal, kelancaran transportasi, dan keselamatan pengguna jalan.
Dukungan Politik dan Koordinasi Lintas Lembaga
Kesepakatan hasil rapat ini akan dijadikan dasar penyusunan rencana teknis oleh pemerintah provinsi dan kabupaten. Pemprov Sumbar berencana mengajukan dukungan pendanaan dan kebijakan ke DPR RI, DPD RI, serta kementerian terkait, agar proses pembangunan bisa segera terealisasi pada tahun anggaran mendatang.
Gubernur Mahyeldi menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dalam menyelesaikan persoalan transportasi yang berdampak langsung pada aktivitas ekonomi masyarakat. “Insyaallah, langkah ini akan mengurai kemacetan dan menjadikan kawasan Padang Lua lebih tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat,” ujarnya menutup rapat.
Rencana penataan Padang Lua menjadi bagian dari visi pembangunan transportasi berkelanjutan di Sumbar, yang tidak hanya menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada penataan ruang dan keselamatan masyarakat di kawasan rawan bencana. (red)
