Sumbardaily.com - Kerukunan umat beragama di Sumatera Barat mencatat kemajuan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Provinsi ini kini berhasil menembus lima besar nasional dalam Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB).
Meski demikian, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat menegaskan bahwa keberhasilan tersebut tidak boleh membuat seluruh pihak lengah karena tantangan menjaga keharmonisan masyarakat terus berkembang, terutama di era digital.
Pesan tersebut menjadi perhatian utama dalam Forum Pemantapan Kerukunan Umat yang berlangsung di Whiz Prime Hotel Padang, Selasa (28/7/2026).
Forum ini mempertemukan berbagai unsur, mulai dari pemerintah, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), tokoh agama, akademisi, organisasi kemasyarakatan, hingga lembaga adat untuk memperkuat sinergi menjaga kehidupan masyarakat yang harmonis.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat yang diwakili Kepala Bagian Tata Usaha, Edison, mengungkapkan bahwa capaian indeks kerukunan di Sumatera Barat mengalami peningkatan yang sangat besar dalam waktu singkat. Pada 2024, nilai IKUB berada di angka 70,87. Setahun kemudian, angkanya meningkat menjadi 85,02 sehingga mengantarkan Sumatera Barat masuk ke dalam lima provinsi dengan tingkat kerukunan terbaik di Indonesia.
Menurut Edison, pencapaian tersebut merupakan hasil kerja sama seluruh elemen masyarakat yang selama ini terus membangun komunikasi dan ruang dialog lintas kelompok.
"FKUB terus bergerak membuka ruang dialog. Tujuannya bukan menyamakan akidah, tetapi membangun saling memahami dan hidup berdampingan dengan harmonis," ujar Edison.
Ia menjelaskan, budaya Minangkabau turut memberikan kontribusi besar dalam menciptakan iklim kehidupan yang rukun. Nilai-nilai sosial yang hidup di tengah masyarakat dinilai mampu mendorong warga hidup berdampingan tanpa membangun sekat-sekat antarkelompok. Dukungan pemerintah daerah bersama para tokoh agama juga disebut menjadi faktor penting yang memperkuat kondisi tersebut.
Meski berhasil meraih prestasi nasional, Edison mengingatkan bahwa ancaman terhadap kerukunan tetap ada. Menurutnya, bentuk tantangan saat ini semakin kompleks karena dipengaruhi perkembangan teknologi informasi, dinamika politik, hingga berbagai kepentingan yang berpotensi memunculkan gesekan di masyarakat.
"Kita memang sudah rukun. Tetapi benih-benih konflik tetap ada. Tantangannya sekarang semakin kompleks, mulai dari digitalisasi, politisasi agama, hingga berbagai konflik kepentingan," katanya.
Sebagai langkah antisipasi, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat memperkuat sistem pencegahan melalui penerapan Early Warning System (EWS) Si-Rukun. Aplikasi tersebut dikembangkan untuk mendeteksi lebih awal sekaligus melakukan mitigasi terhadap potensi konflik sosial yang berkaitan dengan kehidupan beragama.
Melalui sistem tersebut, sekitar 1.300 penyuluh agama yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat dilibatkan dalam pemantauan kondisi di lapangan. Mereka bertugas melaporkan berbagai potensi persoalan yang muncul di tengah masyarakat sehingga dapat dipantau secara berjenjang mulai dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat hingga Kementerian Agama Republik Indonesia.
Edison menilai pendekatan berbasis deteksi dini menjadi penting karena persoalan yang berkembang saat ini tidak hanya berkaitan dengan hubungan antarumat beragama, tetapi juga dapat muncul di lingkungan internal masing-masing agama.
"Menjaga kerukunan adalah tugas yang berat. Potensi persoalan tidak hanya muncul antaragama, tetapi juga di dalam agama itu sendiri. Karena itu kami mengajak semua pihak untuk terus bersinergi menjaga suasana yang sudah baik ini," ujarnya.
Dalam forum yang sama, Ketua FKUB Provinsi Sumatera Barat, Duski Samad, mengajak seluruh peserta memperkuat pemahaman mengenai konsep Tri Matra Kerukunan sebagai fondasi menjaga kehidupan masyarakat yang harmonis.
Ia menjelaskan, konsep tersebut terdiri atas tiga tahapan, yakni kerukunan dipahami, kerukunan diteladankan, dan kerukunan dibudayakan.
Menurutnya, ketika masyarakat memahami makna kerukunan, maka sikap toleransi akan tumbuh secara alami. Selanjutnya, keteladanan dalam menjaga hubungan antarsesama akan melahirkan kepercayaan. Sementara itu, apabila kerukunan menjadi budaya, maka akan tercipta peradaban yang lebih kuat dan mampu bertahan menghadapi berbagai tantangan zaman.
Persoalan lain yang turut mendapat perhatian dalam forum tersebut adalah perubahan ruang interaksi masyarakat akibat perkembangan media digital.
Kepala Pusat Moderasi Beragama UIN Imam Bonjol Padang, Abdullah Khusairi, mengatakan masyarakat kini memasuki fase baru ketika ruang publik tidak lagi hanya berlangsung melalui pertemuan langsung, melainkan juga melalui media digital yang dipengaruhi algoritma.
"Kita sedang berada pada fase baru. Ruang publik bergeser dari ruang fisik ke ruang digital. Karena itu masyarakat harus semakin kritis, bertanggung jawab, dan mampu menjaga kerukunan juga di dunia maya," katanya.
Menurut Abdullah, perkembangan teknologi membawa manfaat besar dalam penyebaran informasi. Namun, di sisi lain media digital juga memiliki potensi memicu perpecahan apabila dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi yang tidak benar maupun ujaran yang dapat memancing konflik.
Oleh karena itu, ia menilai literasi digital perlu terus diperkuat sebagai bagian dari upaya menjaga moderasi beragama sekaligus mempertahankan kondisi kerukunan yang telah berhasil dibangun di Sumatera Barat.
Forum Pemantapan Kerukunan Umat berlangsung secara dinamis dengan dipandu Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, Muzahar.
Kegiatan tersebut juga dihadiri Tim Kerja Kerukunan Umat Beragama Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, perwakilan organisasi kemasyarakatan dan organisasi keagamaan, LKAAM, Bundo Kanduang Provinsi Sumatera Barat, serta tokoh-tokoh lintas agama yang bersama-sama memperkuat komitmen menjaga kerukunan di Ranah Minang. (*)
