Sumbaradaily.com - Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Kota Padang dimanfaatkan sebagai momentum untuk menyuarakan berbagai persoalan ketenagakerjaan.
Sejumlah serikat pekerja yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Padang menyampaikan aspirasi langsung kepada pemerintah dalam sebuah pertemuan yang digelar di kediaman resmi wali kota Padang, Jumat (1/5/2026).
Pertemuan ini menjadi wadah dialog terbuka antara kalangan buruh dan Pemerintah Kota Padang guna membahas berbagai isu penting, mulai dari regulasi ketenagakerjaan, sistem pengupahan, hingga perlindungan tenaga kerja, termasuk pekerja informal.
Dalam forum tersebut, Ketua Konsulat FSPMI Kota Padang, Doni Rinaldi, menyoroti sejumlah hal yang dinilai mendesak untuk segera ditindaklanjuti.
Ia menekankan pentingnya percepatan pembentukan Dewan Pengupahan Kota Padang sebagai langkah strategis dalam menjaga keseimbangan kebijakan upah.
Selain itu, ia juga meminta adanya evaluasi terhadap sistem outsourcing dan kontrak kerja yang dinilai masih menyisakan persoalan bagi pekerja.
Tak hanya itu, pengawasan terhadap implementasi upah minimum serta perlindungan bagi pekerja informal juga menjadi perhatian utama.
Menanggapi hal tersebut, pemerintah menyatakan komitmennya untuk terus membuka ruang komunikasi dengan seluruh elemen pekerja. Dialog seperti ini dinilai penting untuk memastikan aspirasi buruh dapat terserap secara menyeluruh dan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan.
“Pertemuan ini diharapkan dapat mewakili aspirasi pekerja secara keseluruhan. Pemerintah hadir untuk memastikan adanya keadilan antara pemberi kerja dan pekerja, serta menjamin hak-hak buruh terpenuhi sesuai regulasi,” ujar Wali Kota Padang Fadly Amran.
Ia juga menegaskan bahwa momentum May Day menjadi waktu yang tepat untuk menyelaraskan langkah antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja di Kota Padang.
Lebih lanjut, pemerintah kota disebut terus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program unggulan, termasuk layanan kesehatan gratis melalui BPJS Kesehatan, dukungan di sektor pendidikan, serta perlindungan bagi pekerja rentan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
“Berbagai program unggulan telah kami hadirkan, seperti layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan Gratis, dukungan pendidikan, serta perlindungan pekerja rentan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Kami berharap prinsip keadilan dalam hubungan industrial terus terjaga melalui lembaga kerja sama tripartit sebagai jembatan antara buruh, pengusaha, dan pemerintah,” jelasnya.
Pertemuan ini turut dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Ferri Erviyan Rinaldi, sejumlah kepala OPD terkait, serta Ketua LKAAM Sumatera Barat Fauzi Bahar.
Melalui dialog tersebut, diharapkan tercipta solusi konkret terhadap berbagai persoalan ketenagakerjaan, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha di Kota Padang. (*)
