Pasaman Barat Prioritaskan SDM, Kesehatan, dan Infrastruktur dalam RAPBD 2027

Pasaman Barat Prioritaskan SDM, Kesehatan, dan Infrastruktur dalam RAPBD 2027

Rapat nota pengantar KUA-PPAS RAPBD 2027 yang dibacakan Wakil Bupati Pasaman Barat M. Ihpan pada Rapat Paripurna DPRD Pasaman Barat di Aula DPRD, Jumat (17/7/2026).

Sumbardaily.com - Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menetapkan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), layanan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur sebagai fokus utama dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD Tahun Anggaran 2027.

Arah kebijakan tersebut disiapkan untuk mendukung pembangunan daerah sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi yang produktif dan inklusif.

Prioritas tersebut disampaikan dalam nota pengantar KUA-PPAS RAPBD 2027 yang dibacakan Wakil Bupati Pasaman Barat M. Ihpan pada Rapat Paripurna DPRD Pasaman Barat di Aula DPRD, Jumat (17/7/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Dirwansyah dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), kepala organisasi perangkat daerah (OPD), insan pers, serta sejumlah undangan.

Dalam penyampaiannya, M. Ihpan menegaskan bahwa penyusunan KUA-PPAS dilakukan dengan mengacu pada kebutuhan pembangunan daerah dan aspirasi masyarakat.

"KUA-PPAS RAPBD 2027 disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dan kebutuhan pembangunan daerah sebagai pedoman penyusunan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah," kata M. Ihpan.

Pada sektor kesehatan, pemerintah daerah mengarahkan anggaran untuk memperkuat Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pembangunan infrastruktur kesehatan, percepatan penurunan stunting, pencegahan penyakit tidak menular, hingga peningkatan layanan kesehatan bagi ibu dan anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, serta peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.

Sementara itu, pada bidang ekonomi, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi dan pemberdayaan ekonomi. Kebijakan tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan produktivitas petani dan nelayan sebagai bagian dari penguatan sektor ekonomi daerah.

Pembangunan infrastruktur tetap menjadi salah satu fokus utama. Anggaran direncanakan untuk pembangunan dan peningkatan jalan, jembatan, jaringan irigasi, jaringan air bersih, sarana olahraga, serta fasilitas pendukung sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan.

Selain itu, pemerintah daerah juga menargetkan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada sejumlah sektor, meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta bidang sosial.

Dalam rancangan anggaran tersebut juga dialokasikan belanja hibah bagi partai politik dan belanja tidak terduga yang disiapkan untuk menghadapi kondisi darurat. Di sisi lain, pemerintah berupaya mengoptimalkan dana transfer yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi sebagai penopang pelaksanaan pembangunan.

M. Ihpan mengakui bahwa pembangunan di Pasaman Barat hingga kini masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Oleh sebab itu, pemerintah daerah akan terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama melalui optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah.

Selain meningkatkan PAD, pemerintah juga menerapkan kebijakan efisiensi belanja. Langkah tersebut dilakukan melalui pembatasan pengadaan kendaraan dinas, pengurangan kegiatan seremonial, studi banding, perjalanan dinas, serta belanja operasional yang tidak menjadi prioritas.

Adapun tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 adalah "Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi yang Produktif dan Inklusif."

Melalui tema tersebut, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,74 persen. Selain itu, pemerintah juga menargetkan Indeks Modal Manusia mencapai 73,32, tingkat kemiskinan maksimal 6,47 persen, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita sebesar Rp55,06 juta per tahun, tingkat pengangguran terbuka maksimal 6 persen, serta Indeks Gini sebesar 0,238.

Menutup penyampaian nota pengantar, M. Ihpan berharap proses pembahasan KUA-PPAS RAPBD 2027 bersama DPRD dapat berjalan dengan baik sehingga menghasilkan kebijakan anggaran yang efektif, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Pasaman Barat serta seluruh pihak yang telah mendukung penyelenggaraan pemerintahan di daerah tersebut. (*)

Baca Juga

Kebakaran Ujung Gading Pasbar  Hanguskan 6 Rumah, Korban Terima Bantuan Tunai dan Logistik
Kebakaran Ujung Gading Pasbar Hanguskan 6 Rumah, Korban Terima Bantuan Tunai dan Logistik
Nagari Aia Bangih Kukuhkan Pucuak Adat, Pemkab Pasaman Barat Perkuat Kolaborasi dengan Tokoh Adat
Nagari Aia Bangih Kukuhkan Pucuak Adat, Pemkab Pasaman Barat Perkuat Kolaborasi dengan Tokoh Adat
Pasaman Barat Susun Dokumen RPB 2027–2031 untuk Hadapi Sembilan Potensi Bencana
Pasaman Barat Susun Dokumen RPB 2027–2031 untuk Hadapi Sembilan Potensi Bencana
Porprov Sumbar 2026, Pasaman Barat Pastikan Sirkuit Peridon Siap Maju Jadi Venue Motocross
Porprov Sumbar 2026, Pasaman Barat Pastikan Sirkuit Peridon Siap Maju Jadi Venue Motocross
Realisasi Program Masih Rendah, ASN Pasaman Barat Diminta Tingkatkan Kinerja dan Pelayanan Publik
Realisasi Program Masih Rendah, ASN Pasaman Barat Diminta Tingkatkan Kinerja dan Pelayanan Publik
Program Tiga Juta Rumah di Pasaman Barat, Pengembang Diminta Utamakan Keselamatan Konstruksi
Program Tiga Juta Rumah di Pasaman Barat, Pengembang Diminta Utamakan Keselamatan Konstruksi