Sumbardaily.com - Realisasi pelaksanaan program Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat masih belum mencapai target berdasarkan hasil evaluasi pemerintah pusat. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena capaian pelaksanaan program akan menjadi salah satu indikator dalam penyaluran dana transfer pemerintah pusat pada tahun berikutnya.
Menyikapi hasil evaluasi tersebut, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta mempercepat pelaksanaan kegiatan, meningkatkan kualitas kinerja, serta memberikan pelayanan publik yang lebih optimal kepada masyarakat. Seluruh OPD juga diinstruksikan agar segera melaporkan setiap pelaksanaan kegiatan dan program kepada pimpinan tanpa menunggu munculnya permasalahan.
Arahan tersebut disampaikan Bupati Pasaman Barat Yulianto saat memimpin Apel Gabungan ASN Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat di halaman Kantor Bupati, Senin (6/7/2026).
Yulianto menegaskan, setiap ASN memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugas dengan penuh integritas sekaligus menjadi teladan di tengah masyarakat. Menurutnya, jabatan yang diemban hanyalah amanah sehingga tidak boleh menjadi alasan untuk bersikap sombong.
"Laksanakan kewajiban dan tugas dengan penuh tanggung jawab serta jadilah teladan bagi masyarakat. Jangan merasa sombong karena jabatan hanya sementara dan pada akhirnya kita akan kembali menjadi bagian dari masyarakat. Saya juga meminta seluruh OPD segera melaporkan setiap kegiatan maupun program. Jangan menunggu ada masalah baru dilaporkan," tegas Yulianto.
Selain menekankan peningkatan kinerja ASN, Yulianto mengingatkan seluruh perangkat daerah agar mengelola anggaran Transfer ke Daerah (TKD) yang dialokasikan pemerintah pusat untuk penanganan pascabencana secara akuntabel, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia menegaskan tidak boleh ada penyimpangan dalam pemanfaatan anggaran tersebut karena dana yang diberikan merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap Pasaman Barat dalam upaya pemulihan pascabencana.
"Saya tidak ingin ada penyimpangan. Anggaran ini diberikan sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap Pasaman Barat pascabencana, sehingga harus dimanfaatkan secara tepat, transparan, dan sesuai aturan," katanya.
Yulianto mengatakan, berdasarkan hasil evaluasi pemerintah pusat, realisasi pelaksanaan program di Pasaman Barat masih belum mencapai target yang ditetapkan. Karena itu, seluruh OPD diminta segera mempercepat pelaksanaan kegiatan mengingat capaian tersebut akan menjadi salah satu indikator dalam penyaluran dana transfer pemerintah pusat pada tahun berikutnya.
"Kita memiliki tanggung jawab moral untuk menuntaskan seluruh program demi kepentingan masyarakat. Saya juga meminta seluruh jajaran terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk menjaga kebersihan lingkungan kerja dan fasilitas pelayanan," ujarnya.
Pada sektor pendidikan, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat juga akan segera melaksanakan Program Sekolah Terintegrasi dan Sekolah Rakyat sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah.
Yulianto menyebut Pasaman Barat menjadi satu-satunya daerah di Sumatera Barat yang akan menjalankan Program Sekolah Terintegrasi. Program tersebut diharapkan menjadi investasi jangka panjang dalam menyiapkan generasi penerus yang lebih berkualitas.
"Pasaman Barat menjadi satu-satunya daerah di Sumatera Barat yang akan menjalankan program sekolah terintegrasi sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Program ini merupakan investasi bagi masa depan anak-anak kita sebagai generasi penerus daerah," katanya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Pasaman Barat Doddy San Ismail mengingatkan seluruh ASN agar menjadi teladan dalam memenuhi kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor, baik kendaraan dinas maupun kendaraan pribadi, sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Hari ini Badan Pendapatan Daerah bersama Samsat mulai melakukan pemasangan stiker pada kendaraan yang belum membayar pajak. Saya berharap seluruh ASN menjadi contoh yang baik dalam memenuhi kewajiban tersebut," ujarnya.
Doddy juga meminta seluruh ASN mengisi Survei Penilaian Integritas (SPI) secara jujur apabila menerima tautan survei melalui WhatsApp. Menurutnya, partisipasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih.
Selain itu, ia mengingatkan seluruh ASN agar menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) di 87 nagari yang saat ini telah memasuki tahapan penyelenggaraan.
"Mari kita sukseskan Pilwana dengan menjaga netralitas ASN. Jangan sampai kita justru memicu konflik di tengah masyarakat atau menjadi bagian dari penyebaran informasi yang memperkeruh suasana," tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Doddy menyampaikan bahwa sosialisasi manajemen talenta menjadi langkah strategis dalam mewujudkan birokrasi yang profesional.
Melalui kebijakan tersebut, ASN diharapkan memperoleh kesempatan pengembangan karier yang lebih terukur, sekaligus meningkatkan kompetensi dan kinerja melalui berbagai program pembelajaran, termasuk e-learning dan lokakarya. (*)
