Sumbardaily.com, Padang – Satpol PP Kota Padang akan memberikan sanksi tegas kepada setiap personel yang terbukti terlibat dalam praktik judi online.
Peringatan tersebut disampaikan Kepala Satpol PP Kota Padang, Chandra Eka Putra dalam apel gabungan di lingkungan Satpol PP Padang, Selasa (21/10/2025).
Menurut Chandra, tidak ada toleransi bagi anggota Satpol PP yang terlibat dalam kegiatan judi online, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Ia menilai, tindakan itu bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga mencoreng citra lembaga dan mengkhianati tanggung jawab moral sebagai penegak Peraturan Daerah (Perda) serta penjaga ketertiban umum.
“Saya akan memberikan sanksi tegas kepada siapa pun yang terbukti terlibat. Jadilah contoh dan teladan bagi masyarakat. Jauhi judi online, karena itu bukan hanya merugikan diri sendiri, tapi juga mencederai kehormatan lembaga,” tegas Chandra.
Ia mengingatkan seluruh jajarannya untuk menjaga profesionalitas dengan memperkuat disiplin, integritas, dan tanggung jawab moral dalam setiap pelaksanaan tugas.
Chandra menekankan, Satpol PP Padang harus menjadi institusi yang bersih, berwibawa, dan bebas dari segala bentuk pelanggaran moral yang dapat menurunkan kepercayaan publik.
Chandra juga menyebut bahwa pihaknya terus melakukan langkah pembinaan dan pengawasan internal untuk mencegah praktik judi online di lingkungan kerja. Ia menegaskan, setiap pelanggaran akan ditindak sesuai aturan yang berlaku tanpa pandang bulu.
Menurutnya, penegakan disiplin internal sangat penting agar Satpol PP tidak hanya berperan sebagai penegak aturan di masyarakat, tetapi juga menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari.
“Jadilah contoh dan teladan bagi masyarakat,” ujarnya menegaskan. “Jauhi judi online, karena itu bukan hanya merugikan diri sendiri, tapi juga mencederai kehormatan lembaga,” tambahnya.
Selain itu, Chandra berharap seluruh anggota Satpol PP memahami bahwa praktik judi daring bukan hanya pelanggaran pribadi, tetapi juga dapat menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang luas. Ia menegaskan, tindakan keras diperlukan agar institusi yang ia pimpin tetap dihormati publik.
