Sumbardaily.com, Padang – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendesak penanganan yang lebih serius terhadap berbagai kasus kejahatan seksual yang terjadi di wilayah Sumatera Barat (Sumbar). Desakan ini disampaikan dalam rangkaian kunjungan kerja reses Komisi III DPR RI yang berlangsung di Provinsi Sumatera Barat pada Rabu (28/5/2025).
Agenda kunjungan kerja reses ini merupakan implementasi fungsi pengawasan parlemen terhadap kinerja berbagai institusi penegak hukum di daerah, termasuk Polda Sumbar, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar, dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Sumbar. Melalui kegiatan ini, Komisi III berupaya memastikan efektivitas penegakan hukum dan pelayanan publik di tingkat regional.
"Saya meminta agar pelaku-pelaku kejahatan seksual segera ditangkap dan diproses hukum. Ini harus menjadi perhatian serius, karena menyangkut perlindungan masyarakat, khususnya perempuan dan anak," tegas Ahmad Sahroni dalam pernyataannya kepada wartawan di Mapolda Sumbar.
Penekanan khusus terhadap penanganan kasus kejahatan seksual ini mencerminkan keprihatinan mendalam legislator terhadap tingginya angka kejahatan yang mengancam keselamatan kelompok rentan dalam masyarakat. Sahroni menegaskan bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan prioritas utama yang tidak dapat ditawar-tawar.
Dalam kesempatan yang sama, Sahroni memberikan apresiasi positif terhadap berbagai inisiatif inovatif yang dijalankan Polda Sumbar, khususnya program Gerakan Subuh Berjemaah. Menurutnya, program ini merepresentasikan pendekatan yang lebih humanis dan komprehensif dalam membangun kedekatan antara aparat kepolisian dengan masyarakat.
"Gerakan Subuh Berjemaah adalah langkah positif yang mempererat hubungan Polri dengan masyarakat, itu menjadi bagian hal bermasyarakat karena Polri adalah bagian dari keamanan dan kenyamanan," ungkap Sahroni sambil mengapresiasi kreativitas Polda Sumbar dalam membangun trust dengan komunitas lokal.
Program Gerakan Subuh Berjemaah dinilai bukan sekadar aktivitas keagamaan biasa, melainkan strategi community policing yang efektif untuk memperkuat ikatan sosial antara petugas keamanan dengan warga. Inisiatif ini dianggap sebagai manifestasi nyata dari peran Polri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.
Merespons kunjungan dan masukan dari Komisi III DPR RI, Kapolda Sumbar Irjen Pol Gatot Tri Suryanta menyatakan penghargaan dan komitmennya untuk terus mengoptimalkan kinerja institusi yang dipimpinnya. Gatot menegaskan bahwa Polda Sumbar akan terus berupaya meningkatkan kualitas penegakan hukum dan pelayanan kepada masyarakat.
Penegasan komitmen dari Kapolda Sumbar ini menunjukkan responsivitas institusi kepolisian terhadap aspirasi dan pengawasan dari lembaga legislatif. Kolaborasi konstruktif antara eksekutif dan legislatif diharapkan dapat menghasilkan perbaikan konkret dalam sistem penegakan hukum di daerah.
Kunjungan kerja reses Komisi III DPR RI ke Sumbar ini juga melibatkan evaluasi terhadap kinerja Kejati Sumbar dan BNN Sumbar. Evaluasi komprehensif terhadap berbagai institusi penegak hukum ini bertujuan memastikan sinergi optimal dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Agenda pengawasan parlemen ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas penegakan hukum di Sumbar, terutama dalam penanganan kasus-kasus yang menyangkut keselamatan dan perlindungan masyarakat. Komitmen bersama antara pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan penegakan keadilan di tingkat grassroot. (red)
