Sumbardaily.com, Padang - Kunjungan kerja Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia (DPR RI) ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Rasidin Padang menjadi ruang penyampaian berbagai kebutuhan mendesak rumah sakit daerah tersebut pascabanjir bandang yang terjadi akhir November 2025.
Dalam pertemuan itu, manajemen rumah sakit memanfaatkan kehadiran wakil rakyat untuk menguatkan posisi RSUD dr Rasidin sebagai garda terdepan layanan kesehatan Kota Padang.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, turut mendampingi rombongan Komisi IX DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua, M Yahya Zaini, saat tiba di Aula RSUD dr Rasidin Padang, Kamis (29/1/2026) siang.
Hadir pula Direktur Jenderal (Dirjen) Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Maria Endang Sumiwi serta Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Abdul Kadir.
Fadly Amran menegaskan bahwa kunjungan tersebut memiliki makna strategis bagi Pemerintah Kota Padang, terutama dalam konteks pemulihan dan penguatan fasilitas kesehatan setelah bencana hidrometeorologi.
RSUD dr Rasidin, katanya, memegang peran penting sebagai rumah sakit rujukan utama di kota tersebut.
“RSUD dr Rasidin merupakan rumah sakit rujukan dan garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat Kota Padang. Melalui Komisi IX DPR RI, kami yakin Pemerintah Pusat akan memperkuat kapasitas serta ketangguhan layanan rumah sakit ini,” ujar Fadly Amran.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, M Yahya Zaini, menjelaskan bahwa kunjungan kerja itu dilakukan untuk memastikan kesiapan fasilitas kesehatan daerah dalam memberikan pelayanan pasca bencana.
Komisi IX, katanya, ingin memperoleh gambaran faktual terkait kondisi rumah sakit yang terdampak bencana hidrometeorologi.
“Kami ingin memastikan fasilitas kesehatan daerah tetap mampu memberikan pelayanan yang optimal pasca bencana. Masukan dari pemerintah daerah dan manajemen rumah sakit akan kami sampaikan kepada Kemenkes untuk ditindaklanjuti,” katanya.
Paparan paling rinci disampaikan Direktur RSUD dr Rasidin Padang, Lismawati, yang mengungkap dampak langsung banjir bandang terhadap sumber daya manusia rumah sakit.
Ia menyebutkan, sebanyak 39 petugas RSUD dr. Rasidin turut terdampak bencana tersebut, dengan tujuh di antaranya mengalami kerusakan rumah kategori berat.
Kondisi tersebut, menurut Lismawati, menjadi tantangan tersendiri bagi manajemen rumah sakit dalam menjaga keberlangsungan layanan.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan dan menjadi prioritas utama.
“kami tetap berkomitmen menjaga pelayanan kesehatan kepada masyarakat agar berjalan optimal,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Lismawati juga menyampaikan sejumlah usulan penguatan fasilitas kepada Komisi IX DPR RI.
Di antaranya pembangunan gedung penunjang untuk layanan laboratorium, farmasi, radiologi dan rekam medis.
Selain itu, RSUD dr Rasidin juga mengusulkan pembentukan Unit Transfusi Darah Rumah Sakit (UTDRS) guna menjamin ketersediaan darah, terutama dalam kondisi darurat.
Usulan tersebut, menurut Lismawati, merupakan bagian dari upaya menjadikan RSUD dr Rasidin lebih tangguh dalam menghadapi situasi krisis, termasuk bencana alam yang berpotensi kembali terjadi.
“Kami berharap dukungan pemerintah pusat agar RSUD dr Rasidin semakin tangguh dan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat Kota Padang. Semoga bapak ibu dari Komisi IX DPR RI dapat memfasilitasinya,” imbuh Lismawati. (red)
