Sumbardaily.com – Penurunan kualitas udara di sejumlah wilayah Sumatera Barat (Sumbar) menjadi perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar. Kondisi kualitas udara yang berdasarkan hasil pemantauan menunjukkan fluktuasi hingga mencapai kategori Sangat Tidak Sehat membuat pemerintah daerah diminta meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat perlindungan terhadap masyarakat.
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota tidak hanya melakukan pemantauan kualitas udara secara berkala, tetapi juga memastikan informasi mengenai kondisi udara dapat diterima masyarakat dengan cepat dan terbuka.
Arahan tersebut disampaikan melalui Surat Edaran Gubernur Sumbar Nomor 660/975/SE/BPBD-2026 tentang Antisipasi Dampak Penurunan Kualitas Udara.
Dalam surat edaran itu, pemerintah kabupaten dan kota diminta melakukan berbagai langkah antisipatif sebagai respons terhadap kondisi kualitas udara ambien di wilayah masing-masing. Salah satu perhatian utama adalah hasil evaluasi berdasarkan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU), terutama parameter PM2,5 yang menunjukkan kondisi fluktuatif.
Kondisi tersebut bahkan dapat berada pada kategori Sangat Tidak Sehat. Karena itu, Mahyeldi menilai pemerintah tidak boleh menunggu sampai kualitas udara memburuk untuk kemudian mengambil tindakan.
“Kita perlu meningkatkan kewaspadaan dan melakukan langkah antisipatif. Yang paling penting adalah memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang benar mengenai kondisi kualitas udara dan mengetahui langkah yang perlu dilakukan untuk menjaga kesehatan,” ujar Mahyeldi, dikutip Selasa (8/9/2026).
Pemda Diminta Rutin Pantau Kualitas Udara
Mahyeldi meminta pemerintah kabupaten dan kota menjadikan pemantauan kualitas udara ambien sebagai langkah penting dalam menghadapi perubahan kondisi udara. Pemantauan tersebut perlu dilakukan secara berkala sesuai wilayah masing-masing.
Hasil pemantauan selanjutnya dapat digunakan pemerintah daerah sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan. Dengan begitu, keputusan yang diambil dapat disesuaikan dengan kondisi kualitas udara yang sedang terjadi di masing-masing daerah.
Menurut Mahyeldi, keterbukaan informasi mengenai ISPU juga menjadi bagian penting dalam upaya perlindungan masyarakat. Warga perlu mendapatkan akses terhadap informasi kondisi udara agar dapat menyesuaikan aktivitas sehari-hari ketika kualitas udara berada pada tingkat yang tidak sehat.
“Informasi mengenai ISPU harus tersedia secara cepat, tepat dan terbuka. Masyarakat harus bisa mengetahui kondisi kualitas udara di daerahnya sehingga dapat menyesuaikan aktivitas, terutama ketika kualitas udara berada pada kategori yang tidak sehat,” tegasnya.
Pembakaran Terbuka Diminta Dihentikan
Selain memperkuat pemantauan, Pemprov Sumbar juga menekankan aspek pencegahan. Pemerintah kabupaten dan kota diminta lebih aktif mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran secara terbuka.
Larangan tersebut mencakup pembakaran dalam kegiatan pengelolaan lahan, sampah maupun jerami. Aktivitas pembakaran terbuka dinilai berpotensi memperburuk kondisi kualitas udara.
Langkah pencegahan tersebut menjadi bagian dari upaya untuk menekan dampak penurunan kualitas udara sejak awal. Pemerintah daerah juga diharapkan terus menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai tindakan yang perlu dilakukan ketika kualitas udara mengalami penurunan.
Pada kondisi kualitas udara yang memburuk, masyarakat juga diimbau menggunakan masker saat melakukan aktivitas di luar ruangan. Aktivitas fisik dalam waktu lama di luar ruangan juga perlu dikurangi.
Imbauan tersebut terutama berlaku bagi masyarakat yang sensitif terhadap perubahan kualitas udara. Kelompok masyarakat tersebut dinilai membutuhkan perhatian dan perlindungan lebih dalam menghadapi kondisi udara yang tidak sehat.
Kelompok Rentan Jadi Prioritas
Mahyeldi secara khusus meminta perlindungan terhadap kelompok rentan menjadi perhatian pemerintah daerah. Kelompok tersebut meliputi bayi, anak-anak, ibu hamil dan lanjut usia.
Selain itu, masyarakat yang memiliki asma, penyakit paru obstruktif kronis (PPOK), penyakit jantung serta penyakit penyerta lainnya juga perlu memperoleh perhatian lebih.
“Kelompok rentan harus mendapat perhatian lebih, seperti bayi, anak-anak, ibu hamil, lanjut usia, serta masyarakat yang memiliki asma, PPOK, penyakit jantung dan penyakit penyerta lainnya. Perlindungan terhadap mereka harus menjadi prioritas,” tegas Mahyeldi.
Sejalan dengan perlindungan kelompok rentan, Mahyeldi meminta sektor kesehatan meningkatkan kesiapsiagaan. Dinas Kesehatan, puskesmas, rumah sakit dan laboratorium kesehatan diminta meningkatkan pemantauan kasus serta memperkuat deteksi dini.
Selain itu, tata laksana dan rujukan juga perlu ditingkatkan untuk menghadapi kemungkinan munculnya dampak kesehatan akibat penurunan kualitas udara.
Kesiapan logistik kesehatan turut menjadi perhatian. Pemerintah diminta memastikan ketersediaan berbagai kebutuhan, mulai dari masker penyaring PM2,5, obat-obatan, oksigen, nebulizer, alat kesehatan hingga bahan medis habis pakai.
Edukasi Masyarakat Diperkuat
Mahyeldi juga meminta pemerintah kabupaten dan kota mengintensifkan edukasi kepada masyarakat. Edukasi tersebut mencakup pentingnya memantau ISPU serta memahami langkah yang harus dilakukan ketika kualitas udara berada pada kategori tidak sehat.
Masyarakat juga perlu mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kondisi udara memburuk. Penggunaan masker yang tepat serta upaya menjaga kualitas udara di dalam rumah juga menjadi bagian dari edukasi yang perlu diperkuat.
Langkah tersebut diharapkan membuat masyarakat tidak hanya mengetahui kondisi kualitas udara, tetapi juga mampu menyesuaikan aktivitas berdasarkan informasi ISPU yang tersedia.
“Kita ingin masyarakat tetap dapat beraktivitas dengan aman. Karena itu, kebijakan pemerintah harus menyesuaikan dengan kondisi di lapangan, termasuk dalam pelaksanaan proses belajar mengajar apabila kualitas udara di suatu wilayah membutuhkan penyesuaian,” jelasnya.
Dengan demikian, kondisi kualitas udara dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam pelaksanaan berbagai aktivitas masyarakat. Pemerintah daerah diminta menyesuaikan kebijakan dengan kondisi aktual di wilayah masing-masing.
Mahyeldi Minta Jangan Tunggu Kondisi Memburuk
Mahyeldi menegaskan Surat Edaran Gubernur Sumbar Nomor 660/975/SE/BPBD-2026 merupakan bagian dari langkah pencegahan. Pemprov Sumbar ingin potensi dampak penurunan kualitas udara dapat ditekan melalui tindakan yang dilakukan sejak dini.
Ia mengajak pemerintah kabupaten dan kota bersama masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan kualitas udara. Informasi ISPU diharapkan tidak sekadar menjadi data pemantauan, tetapi juga menjadi dasar bagi masyarakat dalam menentukan aktivitas sehari-hari.
Menurutnya, keterbukaan informasi, pemantauan yang konsisten dan kepedulian bersama menjadi kunci agar langkah perlindungan dapat dilakukan lebih awal.
“Kita tidak ingin menunggu kondisi memburuk baru bertindak. Dengan pemantauan yang baik, informasi yang terbuka dan kepedulian bersama, kita bisa mengambil langkah lebih awal untuk melindungi kesehatan masyarakat,” pungkasnya. (*)
