Sumbardaily.com – Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2027 diarahkan untuk mempercepat pemulihan pascabencana sekaligus mendorong transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Arah pembangunan tersebut disusun sebagai respons terhadap dampak banjir dan tanah longsor, perubahan iklim, hingga ketidakpastian kondisi fiskal nasional yang diperkirakan masih memengaruhi pembangunan daerah pada tahun mendatang.
Komitmen tersebut menjadi fokus dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Penyusunan RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2027 yang dirangkaikan dengan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 di Dempo Anai Land, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Jumat (17/7/2026).
Rakerda dibuka sekaligus dipimpin Bupati Padang Pariaman, Dr. H. John Kenedy Azis, S.H., M.H. Kegiatan itu turut dihadiri Wakil Bupati Padang Pariaman Rahmat Hidayat, Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, para Asisten, Inspektur, Sekretaris DPRD, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepala Bagian, Sekretaris Perangkat Daerah, serta seluruh camat se-Kabupaten Padang Pariaman.
Dalam arahannya, John Kenedy Azis menegaskan bahwa Rakerda menjadi tahapan penting dalam menentukan arah pembangunan Kabupaten Padang Pariaman pada tahun mendatang. Menurutnya, kualitas perencanaan yang disusun akan memengaruhi kebijakan anggaran daerah, pemanfaatan sumber daya, hingga keberhasilan pelaksanaan pembangunan.
"Agenda hari ini menjadi dasar dalam menyusun RKPD Tahun 2027. Apa yang kita putuskan pada tahap ini akan sangat menentukan arah kebijakan anggaran daerah, ketepatan alokasi sumber daya, serta efektivitas pelaksanaan pembangunan pada tahun-tahun yang akan datang," ujar John Kenedy Azis.
Ia menjelaskan, penyusunan RKPD Tahun 2027 berlangsung di tengah berbagai tantangan yang harus diantisipasi pemerintah daerah. Selain dinamika ekonomi global dan nasional, perubahan iklim juga semakin memberikan dampak terhadap Kabupaten Padang Pariaman.
Menurutnya, banjir dan tanah longsor yang melanda Padang Pariaman dalam beberapa waktu terakhir telah mengakibatkan kerusakan infrastruktur, mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat, memengaruhi pelayanan dasar, serta berdampak terhadap kondisi sosial masyarakat.
Kondisi tersebut, lanjutnya, menjadi pelajaran penting agar pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pemulihan, tetapi juga mampu meningkatkan ketahanan wilayah terhadap potensi bencana di masa mendatang.
"Kita tidak hanya dituntut membangun kembali, tetapi memastikan proses pembangunan dilakukan dengan pendekatan build back better, membangun lebih baik, lebih aman, dan lebih berkelanjutan," tegasnya.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman akan mengintegrasikan agenda pemulihan pascabencana ke dalam RKPD Tahun 2027. Program yang disusun diarahkan pada percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur, penguatan sistem drainase, pengendalian banjir, penataan kawasan rawan longsor, hingga peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi risiko bencana.
Selain itu, tema pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2027 ditetapkan sebagai "Transformasi Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan Berbasis Ketahanan Pangan, Kesejahteraan Sosial, dan Pemulihan Pascabencana". Tema tersebut menjadi pedoman seluruh perangkat daerah dalam menyusun program kerja masing-masing.
John Kenedy Azis mengatakan transformasi ekonomi yang dirancang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat dengan tetap menjaga keberlanjutan lingkungan dan memperkuat ketangguhan daerah.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar menyusun program pembangunan secara realistis di tengah ketidakpastian kondisi fiskal nasional.
"Kita belum mengetahui bagaimana kemampuan keuangan daerah ke depan, apakah kebijakan efisiensi anggaran masih berlanjut atau berubah. Namun dalam kondisi yang penuh ketidakpastian ini, kita tidak boleh berhenti merencanakan pembangunan. Kita harus tetap berjalan, tetap berbakti kepada masyarakat, dan memberikan pelayanan yang terbaik," katanya.
Ia menyebut masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan pemerintah daerah, mulai dari pembangunan jalan, jembatan, jaringan irigasi, hingga mendorong kembali pertumbuhan ekonomi masyarakat.
"Melalui rapat kerja ini kita rumuskan bersama arah pembangunan Kabupaten Padang Pariaman. Minimal satu tahun ke depan kita memiliki arah yang jelas, sehingga infrastruktur yang rusak dapat diperbaiki, perekonomian masyarakat meningkat, dan kesejahteraan masyarakat terus bertambah. Saya yakin dengan musyawarah, kekompakan, dan semangat saling bahu-membahu, seluruh target tersebut dapat kita wujudkan," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Bapelitbangda Kabupaten Padang Pariaman melalui Sekretaris Bapelitbangda, Nofrianti, mengatakan Rakerda bertujuan mengevaluasi capaian kinerja perangkat daerah hingga Triwulan II Tahun 2026 sekaligus menyusun arah kebijakan pembangunan Tahun 2027.
Menurutnya, forum tersebut juga menjadi wadah mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi perangkat daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Selain itu, Rakerda dimanfaatkan untuk menyusun langkah percepatan pencapaian target pembangunan pada Semester II Tahun 2026 serta menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan RPJMD, RKPD, kebijakan pembangunan nasional, dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Ia menambahkan, pelaksanaan Rakerda diharapkan semakin memperkuat koordinasi, sinergi, dan komitmen seluruh perangkat daerah sehingga target pembangunan Kabupaten Padang Pariaman dapat diwujudkan secara efektif, terukur, dan berkelanjutan. (*)
