Sumbardaily.com - Pemerintah Kota Bukittinggi memperkuat upaya penanganan AIDS, tuberkulosis (TB), dan malaria melalui Forum Kemitraan AIDS, TB, dan Malaria (ATM) tingkat Kota Bukittinggi Tahun 2026.
Pertemuan yang digelar di Aula Balai Kota pada Senin (13/7/2026) itu menjadi wadah menyatukan langkah seluruh pemangku kepentingan agar pengendalian ketiga penyakit tersebut berjalan lebih efektif.
Forum tersebut diikuti berbagai unsur pemerintah daerah dan mitra kerja yang diharapkan dapat berkontribusi sesuai tugas dan fungsinya dalam mendukung program pencegahan maupun pengendalian AIDS, TB, dan malaria di Kota Bukittinggi.
Program Koordinator RSSH ADINKES Sumatera Barat, Safwan, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan pertemuan kelima yang dilaksanakan di Bukittinggi. Menurutnya, posisi Bukittinggi sebagai salah satu daerah tujuan wisata membuat upaya pengendalian ketiga penyakit tersebut menjadi semakin penting.
Ia mengatakan, wisatawan mancanegara turut memperhatikan kondisi kesehatan daerah tujuan, termasuk perkembangan kasus malaria.
"Pertemuan ini merupakan kegiatan kelima yang dilaksanakan di Bukittinggi. Sebagai daerah wisata, tentu Bukittinggi harus menuntaskan tiga penyakit ini, termasuk malaria, karena pengunjung luar negeri pun, akan mencek kasus malaria di tempat tujuan mereka," ujar Safwan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi, Rismal Hadi, yang hadir didampingi Kepala Dinas Kesehatan Ramli Andrian, menegaskan bahwa pembangunan sektor kesehatan harus menjadi prioritas. Menurutnya, penguatan layanan kesehatan tidak hanya menyangkut pembangunan fisik, tetapi juga aspek nonfisik yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Rismal menilai penanganan AIDS, TB, dan malaria tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Karena itu, dibutuhkan kolaborasi lintas sektor agar seluruh program yang telah disusun dapat berjalan secara optimal.
"Kolaborasi lintas sektor perlu dibangun untuk penanganan ATM. Pemerintah Kota Bukittinggi sudah keluarkan kebijakan pencegahan dan pengendalian ATM, yang tertuang dalam Perda Nomor 2 Tahun 2025 tentang RPJMD 2025-2029. Kebijakan ini berfokus pada peningkatan kualitas SDM dan penguatan sistem kesehatan masyarakat," katanya.
Ia menambahkan, hasil pertemuan tersebut diharapkan tidak berhenti pada penyusunan strategi, tetapi dilanjutkan dengan langkah-langkah nyata dalam upaya pencegahan dan pengendalian AIDS, TB, dan malaria di Kota Bukittinggi.
Menurut Rismal, seluruh organisasi perangkat daerah (SKPD) memiliki peran sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam mendukung keberhasilan program tersebut. Selain itu, pemerintah daerah juga membutuhkan dukungan dari berbagai mitra kerja, mulai dari Baznas, sektor perbankan, perhotelan, hingga badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD).
Dukungan terhadap pelaksanaan forum juga disampaikan Ketua TP PKK Kota Bukittinggi, Ny. Yesi Ramlan Nurmatias. Ia mengapresiasi terselenggaranya forum kemitraan tersebut dan berharap strategi yang telah disusun mampu mendukung target eliminasi AIDS, TB, dan malaria di Bukittinggi pada 2030.
Sebagai Ketua TP PKK sekaligus Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Ny. Yesi menilai tuberkulosis dan HIV masih menjadi ancaman nyata bagi ketahanan keluarga. Karena itu, PKK akan terus mengambil peran sebagai mitra strategis pemerintah dalam bidang kesehatan melalui edukasi, pendampingan, serta mobilisasi masyarakat.
"Kita juga akan terus mensosialisasikan penanganan ATM ini dalam sekolah keluarga. Sehingga upaya pencegahan dapat dilakukan secara massif dan terukur," ujar Ny. Yesi.
Melalui forum kemitraan tersebut, Pemerintah Kota Bukittinggi berharap sinergi antara pemerintah, organisasi masyarakat, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan dapat memperkuat upaya pengendalian AIDS, TB, dan malaria sehingga target eliminasi pada 2030 dapat tercapai. (*)
