Sumbardaily.com, Padang – Pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI menyalurkan bantuan senilai Rp30,3 miliar untuk masyarakat terdampak bencana di Sumatera Barat (Sumbar).
Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli didampingi Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah dalam kegiatan di Aula Maninjau Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Padang, Kamis (12/2/2026).
Penyaluran bantuan ini menjadi bagian dari langkah lanjutan pemerintah dalam mempercepat pemulihan pascabencana, khususnya pada sektor ketenagakerjaan serta penguatan ekonomi masyarakat terdampak.
Pemerintah menilai pemulihan tidak cukup hanya melalui pembangunan infrastruktur, tetapi juga harus menyentuh aspek penghidupan dan kesempatan kerja warga.
Yassierli menjelaskan bahwa total bantuan Rp30,3 miliar tersebut diwujudkan dalam sejumlah program strategis. Program itu meliputi pembangunan Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) di lima lokasi.
Termasuk penyelenggaraan program Padat Karya sebanyak 20 paket, dukungan program Tenaga Kerja Mandiri bagi 100 calon wirausahawan, serta pelatihan vokasi bagi 5.000 peserta dengan durasi pelatihan antara satu hingga tiga minggu.
“Kehadiran kami hari ini adalah bagian dari penyaluran bantuan Kementerian Ketenagakerjaan untuk masyarakat Sumatera Barat yang terdampak bencana,” ujar Yassierli, dikutip Jumat (13/2/2026).
Selain program pemberdayaan, bantuan juga diberikan dalam bentuk uang tunai kepada 125 perwakilan masyarakat dari empat kabupaten terdampak, yakni Kabupaten Solok, Pesisir Selatan, Agam, dan Tanah Datar.
Dukungan peralatan berupa mesin bor dan mesin air turut diserahkan untuk menunjang kebutuhan komunitas di wilayah terdampak.
Menurut Yassierli, bantuan ini merupakan tahap kedua setelah sebelumnya Kementerian Ketenagakerjaan menyalurkan dukungan melalui program Kemnaker Peduli pada Desember lalu, termasuk pengerahan relawan serta pembukaan dapur umum bagi masyarakat.
“Melalui BPVP Padang dan jejaring balai pelatihan lainnya, kami berkomitmen mendampingi proses pemulihan yang memang membutuhkan waktu dan sinergi bersama,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengungkapkan bahwa bencana yang terjadi pada November tahun lalu menimbulkan dampak luas, tidak hanya merusak infrastruktur tetapi juga memukul sektor ketenagakerjaan dan sumber penghidupan masyarakat.
Nilai kerusakan dan kerugian diperkirakan melebihi Rp33 triliun, dengan kebutuhan anggaran rehabilitasi serta rekonstruksi sekitar Rp22 triliun.
Dari total 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat, sebanyak 16 daerah terdampak yang mencakup 313 nagari di 83 kecamatan serta lebih dari 72 ribu kepala keluarga.
Skala dampak tersebut, menurut Mahyeldi, menuntut intervensi komprehensif yang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pemulihan ekonomi masyarakat.
“Bantuan ini bukan sekadar bantuan sosial, tetapi intervensi strategis untuk membuka kembali kesempatan kerja,” ujarnya.
Mahyeldi menilai program Padat Karya dan Tenaga Kerja Mandiri sangat relevan untuk mendorong kebangkitan ekonomi lokal, mengingat Sumbar memiliki lebih dari 700 ribu unit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah.
“Pemulihan pascabencana bukan hanya membangun kembali yang rusak, tetapi menguatkan kembali ekonomi masyarakat. Dengan kolaborasi dan semangat gotong royong, insyaallah Sumatera Barat bisa bangkit dan menjadi lebih kuat,” tuturnya.
Pemprov Sumbar menyatakan komitmen untuk mengawal pelaksanaan seluruh program bantuan tersebut bersama pemerintah kabupaten dan kota. Langkah ini dilakukan agar bantuan berjalan efektif, tepat sasaran, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat terdampak bencana. (red)
