Sumbardaily.com, Padang - Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat (Kejati Sumbar) mempresentasikan berbagai program unggulan dan capaian kinerja dalam kegiatan Kunjungan Kerja Reses Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025 di Kantor Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat, Selasa (28/5/2025).
Rombongan legislatif yang dipimpin Ahmad Sahroni selaku Ketua Tim sekaligus Wakil Ketua Komisi III DPR RI bersama sejumlah anggota komisi lainnya melaksanakan fungsi pengawasan terhadap institusi penegak hukum di wilayah Sumbar.
Kegiatan tersebut merupakan bentuk kolaborasi strategis antara badan legislatif dan aparatur penegak hukum untuk mengevaluasi implementasi tugas, pencapaian target kinerja, serta mengidentifikasi berbagai tantangan operasional di lapangan.
Forum pertemuan tersebut mempertemukan tiga pilar utama penegakan hukum, yakni Kejati, Polda dan BNNP Sumbar dalam satu agenda koordinasi yang komprehensif.
Kepala Kejati Sumbar, Yuni Daru Winarsih tampil sebagai pemateri utama yang menyampaikan laporan komprehensif mengenai aktivitas dan pencapaian institusinya.
Dalam presentasinya, dia didampingi Wakajati Sumbar Sugeng Hariadi beserta seluruh jajaran pimpinan termasuk Para Asisten, Kepala Bagian Tata Usaha, dan seluruh Kepala Kejaksaan Negeri yang bertugas di wilayah hukum Sumatera Barat.
Partisipasi aktif juga ditunjukkan oleh Kapolda Sumbar beserta seluruh jajarannya serta Kepala BNNP Sumbar beserta tim, yang merupakan komponen integral dalam ekosistem penegakan hukum dan pemeliharaan ketertiban masyarakat di daerah.
Dalam sesi pemaparan yang berlangsung dinamis, Kejati Sumbar menyajikan laporan detail terkait pelaksanaan tugas pokok dan berbagai program inovatif yang menjadi keunggulan institusi.
"Program-program tersebut mencakup inisiatif Jaksa Mengajar yang bertujuan memberikan edukasi hukum kepada masyarakat, program Rajo Labiah sebagai bentuk pelayanan hukum yang mengedepankan kearifan lokal, serta implementasi Layanan Hukum Online pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang memudahkan akses masyarakat terhadap layanan hukum," kata Yuni.
Aspek penegakan hukum juga menjadi fokus utama dalam presentasi, termasuk upaya sistematis dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan penanganan berbagai perkara signifikan lainnya yang terjadi di wilayah hukum Sumbar.
"Kejati Sumbar menjelaskan strategi dan pendekatan yang diterapkan dalam menangani kasus-kasus tersebut dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum," katanya.
Merespons paparan tersebut, Komisi III DPR RI menyampaikan berbagai masukan konstruktif dan memberikan apresiasi terhadap langkah-langkah progresif yang telah diimplementasikan oleh jajaran Kejati Sumbar dan instansi terkait lainnya.
Evaluasi yang diberikan mencakup berbagai aspek mulai dari efektivitas program, inovasi pelayanan, hingga koordinasi antar instansi penegak hukum.
Kegiatan ini menciptakan momentum strategis untuk memperkuat sinergi lintas lembaga dan mendorong terwujudnya sistem hukum yang mengedepankan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas di Sumbar.
Forum tersebut juga menjadi wadah komunikasi efektif antara legislatif dan eksekutif dalam memastikan implementasi penegakan hukum yang optimal di daerah.
Melalui kegiatan pengawasan legislatif ini, diharapkan tercipta mekanisme evaluasi berkelanjutan yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan hukum dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum di Sumbar. (red)
