Huntap dan Huntara Jadi Prioritas, Tanah Datar Masuki Fase Transisi Bencana

Sumbardaily.com, Tanah Datar – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Datar resmi mengakhiri masa tanggap darurat bencana alam banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Penutupan fase darurat tersebut sekaligus menandai dimulainya masa transisi darurat pemulihan pascabencana yang akan berlangsung selama tujuh bulan, terhitung mulai 28 Desember 2025 hingga akhir Juli 2026. Kebijakan ini ditetapkan setelah melalui evaluasi menyeluruh terhadap penanganan bencana serta kondisi terkini masyarakat terdampak.

Bupati Tanah Datar Eka Putra menyampaikan bahwa keputusan memasuki fase transisi darurat pemulihan diambil melalui diskusi panjang bersama seluruh pemangku kepentingan daerah. Rapat evaluasi sekaligus penutupan masa tanggap darurat tersebut digelar pada Sabtu malam (27/12/2025) di Gedung Indo Jolito, Batusangkar, dan dihadiri oleh Wakil Bupati Ahmad Fadly, Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra, jajaran Forkopimda, sekretaris daerah, staf ahli, asisten, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta unsur terkait lainnya.

Dalam forum tersebut, Eka Putra menegaskan bahwa pemerintah daerah telah menetapkan arah kebijakan penanganan pascabencana untuk tujuh bulan ke depan. Masa transisi ini difokuskan pada pemulihan kondisi sosial masyarakat, percepatan pembangunan hunian, serta penguatan koordinasi lintas sektor guna memastikan penanganan bencana berjalan berkelanjutan.

Selama masa tanggap darurat, pemerintah daerah bersama seluruh unsur yang terlibat telah berupaya maksimal melayani masyarakat terdampak. Penanganan dilakukan sejak masa tanggap darurat pertama, dilanjutkan dengan fase kedua, hingga perpanjangan ketiga. Seluruh proses tersebut melibatkan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari TNI, Polri, Basarnas, Palang Merah Indonesia (PMI), relawan, hingga para donatur.

Eka Putra menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam penanganan bencana. Ia juga menyampaikan permohonan maaf apabila selama proses penanganan masih terdapat kekurangan, khususnya dalam hal koordinasi di lapangan. Menurutnya, upaya yang dilakukan pemerintah daerah merupakan bentuk tanggung jawab moral dan kelembagaan kepada masyarakat yang tertimpa musibah.

Dalam kesempatan itu, Eka Putra juga memaparkan perkembangan penyediaan hunian sementara (huntara). Pemerintah daerah sebelumnya mengusulkan pembangunan sebanyak 555 unit huntara. Namun, setelah melalui proses verifikasi, hanya 129 unit yang dinyatakan memenuhi syarat. Hal tersebut berkaitan dengan kesiapan lahan yang disiapkan oleh nagari-nagari terdampak bencana.

Hingga saat ini, progres pembangunan huntara telah mencapai sekitar 40 persen. Pekerjaan telah dimulai di Nagari Bungo Tanjung, Kecamatan Batipuh, dan selanjutnya akan dilanjutkan ke wilayah Kecamatan Batipuh Selatan. Pemerintah daerah memastikan pembangunan huntara tetap menjadi salah satu prioritas utama dalam masa transisi darurat pemulihan.

Selain huntara, percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) juga menjadi fokus perhatian pemerintah daerah. Eka Putra menegaskan bahwa pembangunan huntap diprioritaskan bagi warga yang rumahnya hanyut, hancur, atau tertimbun material banjir bandang. Berdasarkan data dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup (Perkim LH), terdapat 34 unit rumah warga yang mengalami kerusakan berat akibat bencana tersebut.

Terkait kondisi pengungsi, Eka Putra menyampaikan bahwa sebagian warga telah kembali ke rumah keluarga maupun ke rumah masing-masing yang sudah dibersihkan dari material banjir bandang. Kondisi lapangan yang berangsur membaik menjadi salah satu faktor berkurangnya jumlah pengungsi di Tanah Datar.

Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra turut memberikan apresiasi terhadap sinergi yang terbangun antara pemerintah daerah, DPRD, Forkopimda, dan seluruh unsur terkait dalam penanganan pascabencana. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menghadapi situasi darurat dan mempercepat proses pemulihan masyarakat.

Sebelumnya, Kepala BPBD Tanah Datar Ermon Reflin menyampaikan bahwa jumlah pengungsi terus mengalami penurunan signifikan. Pada awal kejadian, jumlah pengungsi tercatat hampir mencapai 6.000 jiwa. Seiring berjalannya waktu dan membaiknya kondisi wilayah terdampak, jumlah tersebut berkurang hingga tersisa 413 jiwa. Para pengungsi tersebut saat ini berada di dua kecamatan dan sebagian besar telah mampu memenuhi kebutuhan secara mandiri.

Pada hari yang sama, Eka Putra bersama Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Vasko Ruseimy dan Direktur Jenderal (Dirjen) Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Fitrah Nur melakukan kunjungan ke lokasi rencana pembangunan Hunian Tetap (Huntap) Terpadu di Ladang Laweh, Kecamatan Rambatan. Kunjungan tersebut dilakukan pada Sabtu (27/12/2025).

Huntap Terpadu tersebut direncanakan dibangun sebanyak 34 unit dan diperuntukkan bagi korban bencana banjir, banjir bandang, dan tanah longsor di Kabupaten Tanah Datar. Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy menyampaikan bahwa pembangunan huntap akan segera dilaksanakan apabila pemerintah kabupaten atau kota telah menyiapkan lahan yang diperlukan.

Menurut Vasko, pembangunan huntap merupakan salah satu langkah cepat pemerintah daerah untuk memastikan warga yang rumahnya rusak berat dapat kembali memiliki tempat tinggal yang layak. Ia juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sumbar saat ini turut memfokuskan upaya pemulihan pada perbaikan infrastruktur vital yang terdampak bencana, seperti jembatan, jalan, dan sarana penunjang lainnya. Selain itu, langkah mitigasi bencana juga dinilai penting untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

Hal senada disampaikan Direktur Jenderal PKP RI Fitrah Nur. Ia menyatakan bahwa kunjungannya ke Tanah Datar bertujuan memastikan kesiapan lahan yang disiapkan pemerintah daerah untuk pembangunan huntap. Fitrah menegaskan bahwa Kementerian PKP siap mendukung dari sisi anggaran apabila lahan telah tersedia. Di Tanah Datar, pembangunan 34 unit huntap direncanakan dapat segera dimulai dalam waktu dekat.

Eka Putra menjelaskan bahwa lokasi pembangunan huntap berada di lahan seluas sekitar 2 hektare. Lahan tersebut disiapkan khusus bagi warga yang rumahnya hanyut terbawa arus banjir bandang. Lokasi pembangunan dipilih berdampingan dengan kawasan huntap yang telah ada, sehingga diharapkan proses pembangunan dapat berlangsung lebih cepat dan terintegrasi.

Menurutnya, pembangunan huntap terpadu merupakan bentuk komitmen dan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap masyarakat yang terdampak bencana dan masih berada dalam kondisi pengungsian. Ia menegaskan bahwa langkah ini diharapkan dapat memastikan warga kembali memiliki hunian yang aman, layak, dan berkelanjutan. (red)