Sumbardaily.com, Padang - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumatera Barat menggelar Entry Meeting Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Tahun Anggaran 2025 di Auditorium Gubernur Sumbar, Senin (10/2/2025).
Pertemuan strategis ini dihadiri oleh jajaran pemerintah daerah se-Sumatera Barat, termasuk Penjabat Wali Kota (Pj Wako) Padang, Andree Harmadi Algamar.
Dalam pertemuan yang menjadi tonggak awal evaluasi komprehensif tersebut, BPKP Sumbar menyoroti lima sektor krusial yang menjadi fokus evaluasi.
Di antaranya, pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, penanganan stunting, dan pariwisata.
Kelima sektor ini dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Merespons pentingnya evaluasi ini, Pj Wali Kota Padang Andree Algamar, yang didampingi Inspektur Arfian, Kepala Bappeda Yenni Yuliza, dan Kepala BPKAD Raju Minropa, mengumumkan langkah konkret Pemko Padang.
"Kami akan menginstruksikan Inspektorat untuk membentuk tim khusus yang akan mengawal pengawasan anggaran. Selain itu, BPKAD akan diarahkan untuk mengoptimalkan efektivitas penggunaan anggaran, khususnya pada lima sektor prioritas ini, sejalan dengan arahan Presiden," tegas Andree.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, dalam sambutannya memaparkan target-target ambisius yang tertuang dalam Asta Cita prioritas pembangunan nasional RPJMN 2025-2029.
"Kita menargetkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sebesar 8 persen, penurunan angka kemiskinan menjadi 4,5 persen, pengentasan kemiskinan ekstrim hingga nol persen pada 2026, serta peningkatan Human Capital Index mencapai 0,59 persen di tahun 2029," jelasnya.
Mahyeldi menekankan bahwa pencapaian target-target tersebut membutuhkan tiga elemen kunci, yakni perencanaan yang presisi dan selaras dengan target kinerja, konvergensi perencanaan dan penganggaran lintas sektor, serta penguatan sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan.
Sementara itu, Kepala BPKP Perwakilan Sumbar, Arif Ardiyanto, menguraikan metodologi evaluasi yang akan diterapkan.
"Entry meeting ini merupakan langkah awal dari serangkaian evaluasi komprehensif. Kami akan menerapkan tiga pendekatan utama, pengumpulan informasi awal terkait asersi anggaran program pembangunan daerah sektoral, konfirmasi gambaran perencanaan dan postur anggaran, serta analisis mendalam tentang potensi ketidakefektifan dan ketidakefisienan dalam proses perencanaan dan penganggaran," paparnya.
Pertemuan ini menandai komitmen bersama pemerintah daerah se-Sumatera Barat untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan efisiensi penganggaran.
Langkah ini diharapkan dapat mendorong tercapainya target-target pembangunan nasional sekaligus memastikan penggunaan anggaran yang lebih tepat sasaran dan berdampak optimal bagi masyarakat.
Melalui evaluasi ini, BPKP Sumbar bersama pemerintah daerah berkomitmen untuk memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat. (red)
