Sumbardaily.com, Padang – Pemerintah Kota (Pemko) Padang mempertegas komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Komitmen itu diwujudkan melalui kerja sama strategis dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) dalam upaya pengendalian gratifikasi dan pencegahan korupsi di lingkungan Pemko Padang tahun 2025.
Penandatanganan komitmen bersama antara Pemko Padang dan BPKP Sumbar berlangsung di Balai Kota Padang, Senin (27/10/2025). Kegiatan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat sistem pengawasan internal serta meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Langkah Konkret Mewujudkan Pemerintahan Bersih
Wali Kota Padang Fadly Amran pada kesempatan itu menegaskan, kolaborasi dengan BPKP Sumbar merupakan langkah konkret Pemko Padang untuk memperkuat sistem pengawasan dan memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai prinsip akuntabilitas.
“Kami mengapresiasi peran BPKP Provinsi Sumbar yang tidak hanya memberikan pendampingan, tetapi juga turut mengawal langsung proses percepatan pembangunan. Dalam kondisi saat ini, kita harus memperkuat langkah-langkah pengawasan agar seluruh target pembangunan yang menjadi perhatian pemerintah pusat dapat tercapai,” ujar Fadly Amran.
Ia menambahkan, keberhasilan pembangunan daerah bergantung pada integritas dan profesionalisme aparatur. Karena itu, penting bagi seluruh pegawai untuk membangun budaya kerja yang berintegritas, adaptif, serta berorientasi pada pelayanan publik yang profesional dan transparan.
BPKP Sumbar Dorong Penguatan Tata Kelola Daerah
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Sumbar, Arif Ardiyanto, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan pemetaan menyeluruh terhadap efektivitas tata kelola pemerintahan di kabupaten dan kota se-Sumbar. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, beberapa daerah dinilai telah menunjukkan kesiapan menjadi model penerapan sistem pengendalian korupsi terintegrasi.
“Kota Padang, Kota Solok, dan Sawahlunto termasuk daerah yang cukup siap dan mampu mengimplementasikan sistem pengawasan yang baik. Sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga pengawasan sangat penting untuk memastikan pengelolaan keuangan publik berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik,” ujar Arif.
Melalui komitmen bersama ini, BPKP Sumbar berharap setiap perangkat daerah di Kota Padang semakin memperkuat budaya kerja yang bersih, disiplin, dan bebas dari penyimpangan. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.
Bangun Budaya Integritas di Lingkungan Pemko
Fadly Amran menegaskan bahwa semangat antikorupsi harus menjadi nilai dasar seluruh ASN di lingkungan Pemko Padang. Pemerintah daerah, katanya, tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan karakter aparatur yang berintegritas dan berkomitmen melayani masyarakat dengan profesional.
“Integritas merupakan fondasi utama dalam menciptakan pemerintahan yang bersih. Kami ingin memastikan seluruh jajaran Pemko Padang bekerja dengan transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan publik,” ucap Fadly.
Dengan kerja sama ini, Pemko Padang berkomitmen memperkuat sistem pengawasan internal serta memastikan setiap program pembangunan dapat berjalan efektif tanpa penyimpangan. Kolaborasi antara Pemko dan BPKP Sumbar diharapkan menjadi contoh nyata penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di tingkat daerah. (red)
