Sumbardaily.com, Padang - Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus memperkuat arah kebijakan belanja daerah agar semakin berpihak pada Produk Dalam Negeri (PDN) dan pelaku usaha lokal.
Salah satu langkah konkret dilakukan melalui pelaksanaan Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri yang digelar di Ruang Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Aia Pacah, Kamis (12/2/2026) pagi.
Forum ini mempertemukan langsung organisasi perangkat daerah (OPD) dengan pelaku usaha lokal sebagai upaya memperluas akses pasar sekaligus mensinergikan kebutuhan pemerintah dengan kemampuan penyedia dalam negeri.
Wali Kota Padang, Fadly Amran menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki posisi strategis dalam mengarahkan pola pengadaan barang dan jasa.
Melalui kewenangan tersebut, pemerintah dapat memastikan belanja publik benar-benar mendorong tumbuhnya perusahaan lokal serta memperkuat struktur ekonomi daerah.
“Sebagai pemerintahan tentu kami bisa mengintervensi kebijakan, memilah untuk pengadaan barang. Sehingga berbicara tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) naik kelas ini sinkron sekali dengan bagaimana pengadaan ini betul-betul pertama menjunjung TKDN, kedua bagaimana perusahaan-perusahaan lokal kita juga bisa sejahtera dari TKDN,” ujar Fadly Amran.
Menurutnya, orientasi belanja pemerintah tidak semata mengejar serapan anggaran, tetapi harus menghasilkan dampak nyata bagi perekonomian lokal.
Karena itu, setiap OPD didorong lebih selektif dalam memilih penyedia, dengan tetap berpegang pada prinsip kualitas dan efisiensi harga.
“Penganggaran kebijakan pembelanjaan di Pemko Padang harus mampu menghadirkan perusahaan-perusahaan terbaik dengan kualitas terbaik dan harga yang efisien, namun tetap memberikan ruang bagi pengusaha lokal untuk tumbuh dan sejahtera. Inilah sinkronisasi yang ingin kami dorong melalui business matching ini,” katanya.
Fadly Amran juga memaparkan bahwa capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Kota Padang saat ini telah berada pada angka 71,3 persen.
Angka tersebut mencerminkan komitmen perangkat daerah dalam mengutamakan PDN, meskipun masih terdapat ruang untuk terus meningkatkan persentase tersebut di masa mendatang.
Ia menilai, penguatan kebijakan belanja PDN harus dibarengi dengan kesiapan pelaku usaha lokal dalam menjaga kualitas produk dan layanan. Dengan demikian, kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dapat berjalan berkelanjutan.
Sebagai bentuk apresiasi, pada kesempatan yang sama Wali Kota Padang menyerahkan penghargaan kepada OPD dengan realisasi tertinggi komitmen belanja Produk Dalam Negeri.
Penghargaan ini diharapkan menjadi pemicu semangat bagi OPD lainnya agar semakin optimal mengalokasikan anggaran pada produk dan jasa dalam negeri.
Dari sisi pelaku usaha, Owner PT Ayooklik Jbros Teknologi, Hendri Gunawan, menyampaikan apresiasi atas langkah Pemko Padang yang membuka ruang dialog melalui business matching.
"Forum ini memberi kesempatan bagi perusahaan lokal untuk memahami kebutuhan OPD sekaligus memperkenalkan solusi yang dimiliki," katanya.
Ia menilai, pertemuan langsung antara pemerintah dan penyedia menjadi pintu awal terbangunnya kerja sama yang saling menguntungkan.
"Selain memperluas peluang bisnis, mekanisme ini juga dinilai mampu meningkatkan kepercayaan pemerintah terhadap kemampuan produk dalam negeri," tuturnya. (red)
