Sumbardaily.com – Inflasi di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) pada Maret 2026 tetap terkendali meskipun terjadi peningkatan permintaan selama periode Ramadan hingga Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri. Bank Indonesia (BI) menilai stabilitas harga di wilayah tersebut masih berada dalam kisaran target nasional.
Kepala Perwakilan BI Sumbar, Muhamad Abdul Madjid Ikram, mengungkapkan bahwa Indeks Harga Konsumen (IHK) Sumbar pada Maret 2026 mencatat inflasi sebesar 0,04 persen secara bulanan (month to month/mtm). Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 0,41 persen (mtm).
“Inflasi Sumatera Barat relatif terkendali, didukung oleh efektivitas berbagai langkah pengendalian harga selama Ramadan dan Idul Fitri,” ujar Ikram dalam keterangan resminya, Jumat (2/4/2026).
Menurutnya, keberhasilan menjaga inflasi tidak lepas dari sinergi antara pemerintah daerah dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Berbagai langkah strategis dilakukan, seperti inspeksi mendadak (sidak) ke pasar, pelaksanaan operasi pasar, serta program Gerakan Pangan Murah (GPM).
Upaya tersebut dinilai mampu menjaga keterjangkauan harga di masyarakat, memastikan ketersediaan pasokan bahan pokok, serta memperlancar distribusi pangan strategis selama periode peningkatan permintaan.
Secara kumulatif, sepanjang Januari hingga Maret 2026, Sumbar bahkan mencatat deflasi sebesar 0,82 persen secara year to date (ytd). Sementara itu, secara tahunan (year on year/yoy), inflasi berada di angka 3,37 persen, yang masih berada dalam rentang sasaran nasional sebesar 2,5±1 persen.
Meski secara umum terkendali, tekanan inflasi pada Maret 2026 tetap terjadi, terutama dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Kenaikan harga sejumlah komoditas seperti daging ayam ras, jengkol, dan ikan tongkol menjadi penyumbang utama inflasi, seiring meningkatnya konsumsi masyarakat menjelang Lebaran.
Namun, tekanan tersebut berhasil diredam oleh penurunan harga beberapa komoditas pangan lainnya. Cabai merah, bawang merah, dan beras tercatat mengalami deflasi berkat membaiknya pasokan dan distribusi. Selain itu, penurunan harga juga terjadi pada komoditas non-pangan seperti emas perhiasan dan tarif angkutan udara.
Dari sisi wilayah, perkembangan harga di berbagai kabupaten dan kota di Sumbar menunjukkan variasi. Kabupaten Dharmasraya mencatat inflasi tertinggi sebesar 0,44 persen (mtm), diikuti Kota Bukittinggi sebesar 0,16 persen. Sementara itu, Kota Padang dan Kabupaten Pasaman Barat justru mengalami deflasi tipis.
Ke depan, BI memperkirakan inflasi di Sumbar akan tetap terkendali, meskipun sejumlah risiko masih membayangi. Faktor eksternal seperti ketidakpastian global, potensi kenaikan harga energi dan emas akibat tensi geopolitik, serta gangguan pasokan akibat cuaca ekstrem menjadi perhatian utama.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, BI bersama TPID akan terus memperkuat koordinasi dan sinergi melalui berbagai kebijakan strategis. Langkah yang akan ditempuh meliputi penguatan kerja sama antar daerah, peningkatan intensitas operasi pasar, hingga upaya mendorong produktivitas sektor pertanian.
“Koordinasi yang solid antar pemangku kepentingan menjadi kunci agar inflasi tetap berada dalam rentang sasaran nasional sepanjang 2026,” tutup Ikram.
Dengan berbagai langkah tersebut, stabilitas harga di Sumbar diharapkan tetap terjaga, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat di tengah dinamika ekonomi selama tahun berjalan. (*)
