1.034 PPPK Payakumbuh Dilantik, Pemerintah Ingatkan Etika ASN

1.034 PPPK Payakumbuh Dilantik, Pemerintah Ingatkan Etika ASN

Pelantikan PPPK Payakumbuh (Foto: Pemko Payakumbuh)

Sumbardaily.com, Payakumbuh – Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh resmi melantik sebanyak 1.034 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu Tahun 2025. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut dipimpin Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, sekaligus dirangkai dengan penyerahan Surat Keputusan (SK).

Pelantikan ini menandai dimulainya fase baru pengabdian ribuan pegawai yang kini secara sah menjadi bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Kehadiran PPPK Paruh Waktu tersebut diharapkan mampu memperkuat kinerja birokrasi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor strategis di Kota Payakumbuh.

Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta menegaskan bahwa pelantikan PPPK Paruh Waktu bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan bentuk kepercayaan negara dan pemerintah daerah kepada para pegawai yang dilantik. Ia menekankan bahwa status sebagai ASN membawa konsekuensi besar berupa tanggung jawab moral, profesionalisme, serta komitmen melayani masyarakat.

“Kesempatan ini adalah amanah besar. Negara mempercayakan saudara-saudara untuk melayani masyarakat Kota Payakumbuh. Jalankan tugas dengan dedikasi, tanggung jawab, dan semangat pengabdian yang tinggi,” ujar Zulmaeta.

Zulmaeta juga mengakui bahwa proses pengangkatan PPPK Paruh Waktu Tahun 2025 dilaksanakan dalam waktu yang terbatas dan melalui tahapan yang tidak mudah. Oleh karena itu, ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat, termasuk jajaran perangkat daerah, yang telah bekerja keras memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan.

Lebih lanjut, Zulmaeta mengingatkan bahwa sejak resmi dilantik, seluruh PPPK Paruh Waktu telah melekat hak, kewajiban, serta larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi ASN. Kepatuhan terhadap aturan tersebut dinilai menjadi fondasi penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap birokrasi pemerintah.

“Saya meminta seluruh PPPK Paruh Waktu mematuhi ketentuan yang berlaku dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Zulmaeta juga menyoroti peran strategis para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam membina dan mengarahkan PPPK Paruh Waktu di unit kerja masing-masing. Menurutnya, pembinaan yang berkelanjutan diperlukan agar para pegawai dapat menjalankan tugas secara optimal serta berkontribusi nyata dalam peningkatan kualitas layanan publik.

Ia menekankan pentingnya penerapan nilai dasar ASN yang terangkum dalam Core Value “BerAKHLAK” sebagai pedoman perilaku kerja sehari-hari. Nilai tersebut diharapkan menjadi landasan dalam membangun budaya kerja yang profesional, responsif, dan berintegritas di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.

Zulmaeta mengajak seluruh PPPK Paruh Waktu menjadikan momentum pelantikan sebagai titik awal pengabdian yang lebih baik dan berkualitas. Ia berharap sinergi antara ASN dan pemerintah daerah dapat mendorong terwujudnya birokrasi yang semakin adaptif serta berpihak pada kepentingan masyarakat.

“Mari kita bersama-sama membangun birokrasi yang semakin responsif dan berintegritas demi terwujudnya Kota Payakumbuh yang hebat dan bermartabat,” pungkas Zulmaeta.

Dari total 1.034 PPPK Paruh Waktu yang dilantik, terdiri atas 168 tenaga kesehatan, 161 tenaga guru, dan 705 tenaga teknis. Komposisi tersebut akan memperkuat pelayanan publik di berbagai sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga pelayanan teknis pemerintahan. (red)

Baca Juga

Usai Upacara HUT RI, Wali Kota Payakumbuh Temui 24 Korban Kebakaran Padang Tiakar
Usai Upacara HUT RI, Wali Kota Payakumbuh Temui 24 Korban Kebakaran Padang Tiakar
Pemerintah Siapkan 3 Skema agar Gaji PPPK Tetap Dibayar, Pemda Diminta Efisiensi
Pemerintah Siapkan 3 Skema agar Gaji PPPK Tetap Dibayar, Pemda Diminta Efisiensi
Wako Zulmaeta Buka-bukaan soal Proyek Payakumbuh: Anggaran Harus Kembali ke Masyarakat
Wako Zulmaeta Buka-bukaan soal Proyek Payakumbuh: Anggaran Harus Kembali ke Masyarakat
100 Rumah Tak Layak Huni Dibedah di Payakumbuh, 75 Unit Dapat Dana Pusat
100 Rumah Tak Layak Huni Dibedah di Payakumbuh, 75 Unit Dapat Dana Pusat
Belanja Payakumbuh Naik 16,90 Persen, Tembus Rp879,50 Miliar di Perubahan APBD 2026
Belanja Payakumbuh Naik 16,90 Persen, Tembus Rp879,50 Miliar di Perubahan APBD 2026
Trans Paliko Menuju Transportasi Massal Terintegrasi, Payakumbuh-Lima Puluh Kota Siapkan Anggaran
Trans Paliko Menuju Transportasi Massal Terintegrasi, Payakumbuh-Lima Puluh Kota Siapkan Anggaran