Sumbardaily.com - Pemerintah Kota Payakumbuh mempercepat penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) dengan menargetkan 100 rumah dibedah sepanjang 2026. Program ini menyasar masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas hunian warga.
Dari target 100 RTLH tersebut, sebanyak 25 unit mendapatkan pembiayaan melalui APBD Kota Payakumbuh. Sementara 75 unit lainnya dibiayai menggunakan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) 2026 dari pemerintah pusat.
Penyerahan bantuan untuk 75 penerima dilakukan Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta di Gedung Pelatihan Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kelurahan Ibuh, Selasa (11/8/2026). Para penerima bantuan tersebar di lima kecamatan di Kota Payakumbuh.
Zulmaeta menilai bantuan peningkatan kualitas RTLH tidak hanya berkaitan dengan perbaikan bangunan. Menurutnya, rumah memiliki fungsi penting dalam kehidupan keluarga dan menjadi salah satu fondasi untuk membangun lingkungan masyarakat yang sehat serta aman.
"Rumah bukan sekadar bangunan tempat berteduh. Rumah adalah tempat tumbuhnya keluarga, tempat membangun harapan, serta fondasi dalam menciptakan masyarakat yang sehat, aman, dan sejahtera," kata Zulmaeta.
Dia menyebut dukungan tambahan TKD dari pemerintah pusat memperlihatkan adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani persoalan hunian masyarakat berpenghasilan rendah.
Zulmaeta juga meminta penerima memanfaatkan bantuan tersebut secara optimal agar perbaikan rumah memberikan dampak terhadap kehidupan keluarga.
"Saya berharap seluruh bantuan yang diberikan benar-benar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat dan keluarganya," ujarnya.
Berdasarkan pemutakhiran data 2026, jumlah rumah di Kota Payakumbuh tercatat sebanyak 36.845 unit. Dari jumlah tersebut, 847 unit masih tergolong sebagai rumah tidak layak huni.
Selain persoalan RTLH, pemerintah daerah juga masih menghadapi backlog perumahan yang mencapai 9.578 unit. Data tersebut menjadi salah satu dasar bagi Pemko Payakumbuh dalam menyusun kebijakan serta menentukan arah penganggaran di sektor perumahan.
Pemerintah daerah menggunakan data tersebut untuk memastikan penanganan persoalan hunian dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran. Namun, penyediaan rumah layak huni masih membutuhkan dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak.
"Ke depan, tantangan penyediaan rumah layak huni masih cukup besar. Oleh sebab itu, saya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat kolaborasi, baik dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dunia usaha, lembaga sosial, maupun masyarakat," katanya.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kota Payakumbuh Marta Minanda menjelaskan, program bantuan stimulan rumah swadaya memiliki tujuan yang lebih luas dibandingkan sekadar memperbaiki bangunan yang mengalami kerusakan.
Menurut Marta, program tersebut juga dirancang untuk mendorong keterlibatan penerima bantuan dalam proses pembangunan melalui keswadayaan. Dengan demikian, masyarakat penerima tidak hanya menjadi pihak yang menerima bantuan, tetapi turut berperan dalam meningkatkan kondisi tempat tinggalnya.
"Penyelenggaraan pemberian bantuan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni menjadi layak huni, mendukung pengentasan kemiskinan, mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kualitas permukiman," kata Marta.
Penanganan RTLH di Payakumbuh sebenarnya telah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Sejak 2017 hingga 2025, Pemko Payakumbuh tercatat telah membantu pembangunan baru maupun peningkatan kualitas RTLH sebanyak 1.814 unit.
Pembiayaan penanganan tersebut berasal dari berbagai sumber, di antaranya APBN, APBD, Baznas, serta tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).
Seiring waktu, nilai bantuan stimulan rumah swadaya juga mengalami peningkatan. Pada 2017, bantuan pembangunan rumah tercatat sebesar Rp10 juta. Sementara pada 2026, nilai bantuan mencapai Rp60 juta untuk pembangunan baru dan Rp35 juta bagi peningkatan kualitas rumah.
Marta berharap bantuan yang diterima warga dapat dimanfaatkan dan dirawat secara berkelanjutan. Perbaikan hunian diharapkan tidak berhenti pada proses pembangunan, tetapi memberikan manfaat bagi keluarga dalam jangka panjang.
"Selamat kepada penerima bantuan. Semoga rumah yang dibangun dapat dipelihara dan dimanfaatkan dengan baik sehingga memberikan manfaat bagi keluarga," pungkasnya.
Dengan target 100 rumah yang ditangani pada 2026, Pemko Payakumbuh masih memiliki pekerjaan besar untuk menyelesaikan 847 RTLH serta menghadapi backlog perumahan sebanyak 9.578 unit. Pemerintah daerah pun menekankan pentingnya kolaborasi lintas pihak agar penyediaan hunian layak bagi masyarakat dapat terus diperluas. (*)
