Sumbardaily.com - Pengembangan Trans Paliko sebagai layanan transportasi massal yang menghubungkan Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota mulai memasuki tahap percepatan.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Pemerintah Kota Payakumbuh dan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menyepakati skema pendanaan bersama atau joint funding untuk mendukung pengembangan Bus Rapid Transit (BRT) tersebut.
Kesepakatan pengembangan Trans Paliko itu dibahas dalam rapat koordinasi sinkronisasi implementasi BRT Trans Paliko, pembentukan Tim Akselerasi Angkutan Massal, serta penyusunan nota kesepahaman atau MoU di Ruang Rapat Zainal Bakar, Istana Gubernur Sumatera Barat, Kamis (6/8/2026).
Selain menyiapkan pendanaan bersama, ketiga pemerintah daerah juga akan mengupayakan dukungan dari pemerintah pusat melalui skema Buy The Service (BTS). Skema tersebut diharapkan dapat mendukung operasional Trans Paliko sehingga layanan transportasi massal antardaerah itu dapat berjalan secara berkelanjutan.
Pemko Payakumbuh menyatakan dukungannya terhadap rencana tersebut. Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta melalui Sekretaris Daerah Rida Ananda menyebut transportasi umum merupakan salah satu kebutuhan penting masyarakat.
"Transportasi umum merupakan kebutuhan penting masyarakat sehingga kami mendukung penuh inisiatif pengembangan BRT Trans Paliko," kata Rida.
Menurut Rida, rencana pengembangan Trans Paliko juga perlu diselaraskan dengan program transportasi yang sedang disiapkan Pemko Payakumbuh. Salah satunya adalah pengadaan 13 unit kendaraan listrik untuk melayani angkutan perkotaan.
Pemko Payakumbuh menilai trayek kendaraan listrik tersebut perlu diintegrasikan dengan jaringan Trans Paliko agar kedua layanan transportasi tidak berjalan secara terpisah.
"Kita juga akan mengadakan 13 unit kendaraan listrik untuk angkutan perkotaan. Karena itu, perlu ada sinkronisasi antara trayek kendaraan listrik dengan Trans Paliko," ujarnya.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh Rajman Sunardi mengatakan kehadiran angkutan massal diharapkan dapat memberikan alternatif mobilitas yang lebih efisien bagi masyarakat. Menurut dia, keberadaan transportasi umum juga berkaitan dengan upaya mengurangi beban pengeluaran masyarakat.
"Keberadaan angkutan massal ini salah satunya bertujuan mengurangi beban ekonomi masyarakat," katanya.
Dishub Payakumbuh saat ini juga tengah menyusun Feasibility Study (FS) angkutan perkotaan. Selain itu, pemerintah daerah sedang melakukan uji coba layanan angkutan gratis bagi pelajar.
Hasil kajian dan uji coba tersebut nantinya akan diselaraskan dengan rencana operasional Trans Paliko. Penyelarasan dinilai penting untuk menentukan pola layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekaligus menghindari persinggungan dengan angkutan yang sudah tersedia.
Rajman mengatakan rute dan kapasitas Trans Paliko harus dirancang secara terukur. Perencanaan tersebut perlu mempertimbangkan keberadaan angkutan lokal, termasuk rencana pengoperasian kendaraan listrik di wilayah Payakumbuh.
"Integrasi trayek Trans Paliko dengan rencana trayek kendaraan listrik perlu dibahas lebih lanjut agar tidak terjadi tumpang tindih," ujarnya.
Selain persoalan rute, kapasitas angkut juga menjadi bagian yang perlu dihitung secara cermat. Jumlah penumpang dan kebutuhan armada akan berpengaruh terhadap efisiensi Biaya Operasional Kendaraan (BOK) serta besaran kebutuhan subsidi untuk menjalankan layanan.
Di tingkat provinsi, Pemprov Sumbar bersama Pemko Payakumbuh dan Pemkab Lima Puluh Kota memiliki pandangan yang sama untuk mempercepat pengembangan Trans Paliko.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Adib Alfikri mengatakan seluruh pihak telah memberikan dukungan terhadap pengembangan layanan BRT tersebut.
"Seluruh pihak sepakat dan memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan BRT Trans Paliko," kata Adib.
Sebagai langkah lanjutan, ketiga pemerintah daerah akan membentuk Tim Akselerasi Angkutan Massal. Tim tersebut akan ditetapkan melalui surat keputusan yang mengatur pembagian tugas dan kewenangan masing-masing pihak.
Pembentukan tim itu menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi, Pemko Payakumbuh, dan Pemkab Lima Puluh Kota. Dengan adanya pembagian tugas dan kewenangan, proses pengembangan Trans Paliko memiliki dasar kelembagaan yang lebih jelas.
Dari sisi anggaran, pembiayaan pengembangan Trans Paliko akan dibagi di antara ketiga pemerintah daerah. Besaran kontribusi masing-masing daerah akan mempertimbangkan kemampuan fiskal yang dimiliki.
"Pembiayaan akan kita lakukan secara bersama antara pemerintah provinsi, Payakumbuh dan Lima Puluh Kota dengan memperhatikan kemampuan fiskal masing-masing daerah," ujarnya.
Pemerintah daerah juga akan mengajukan dukungan kepada Kementerian Perhubungan melalui skema BTS maupun sumber pendanaan lain. Dukungan tersebut diarahkan untuk membantu keberlanjutan operasional Trans Paliko setelah layanan transportasi massal tersebut dikembangkan.
Jika kebutuhan anggaran belum dapat dialokasikan melalui APBD berjalan, pemerintah daerah akan mengusulkannya dalam RAPBD sebagai program prioritas. Pemprov Sumbar juga akan menyurati Pemko Payakumbuh dan Pemkab Lima Puluh Kota agar masing-masing daerah menyiapkan alokasi anggaran.
Tahapan berikutnya adalah penyusunan draf MoU antara Gubernur Sumatera Barat, Wali Kota Payakumbuh, dan Bupati Lima Puluh Kota. Dokumen tersebut akan menjadi dasar kerja sama pengembangan sekaligus penyelenggaraan BRT Trans Paliko.
Kajian teknis juga akan dilakukan secara bertahap. Kajian itu mencakup kapasitas angkut, efisiensi BOK, integrasi rute, hingga kemungkinan penambahan koridor di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota.
Pengembangan Trans Paliko dengan demikian tidak hanya diarahkan pada penyediaan armada, tetapi juga pada penyatuan sistem transportasi antardaerah. Integrasi rute, perhitungan jumlah penumpang, kebutuhan armada, pembiayaan, hingga hubungan dengan layanan kendaraan listrik Payakumbuh menjadi bagian yang harus disiapkan sebelum operasional berjalan.
Adib mengatakan seluruh tahapan tersebut harus bermuara pada manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. Trans Paliko diharapkan mampu menjadi layanan transportasi massal yang terintegrasi dan berkelanjutan sekaligus membantu meringankan beban masyarakat.
"Kita ingin Trans Paliko menjadi transportasi massal yang terintegrasi, berkelanjutan, meringankan beban masyarakat, dan pada akhirnya menjadi ikon transportasi daerah," katanya.
Dengan kesepakatan pendanaan bersama, pembentukan Tim Akselerasi Angkutan Massal, penyusunan MoU, serta rencana mengakses dukungan melalui skema BTS, pengembangan Trans Paliko kini diarahkan untuk memasuki tahapan yang lebih terkoordinasi. Integrasi dengan rencana 13 kendaraan listrik Payakumbuh juga menjadi salah satu aspek yang akan dibahas agar layanan transportasi massal di kedua wilayah dapat berjalan tanpa tumpang tindih. (*)
