Sumbardaily.com, Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) kembali menetapkan perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana hingga 22 Desember 2025. Penetapan tersebut dituangkan dalam Keputusan Gubernur Sumbar Nomor 360-803-2025, yang secara khusus mengatur kelanjutan masa tanggap darurat untuk bencana banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan angin kencang yang melanda berbagai daerah di provinsi itu.
Keputusan ini muncul setelah evaluasi menunjukkan bahwa dampak bencana masih sangat luas dan penanganan di lapangan belum dapat diselesaikan secara optimal.
Pemerintah daerah menilai bahwa aktivitas pencarian korban, pendataan kerusakan, hingga pembenahan infrastruktur vital masih membutuhkan waktu tambahan agar seluruh proses berjalan menyeluruh. Kondisi sejumlah wilayah terdampak yang masih kritis menjadi pertimbangan utama dalam pemberlakuan perpanjangan tersebut.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, dalam pernyataan resminya menegaskan bahwa langkah ini diperlukan untuk memastikan semua upaya penanganan dapat mencapai hasil maksimal. Ia menekankan pentingnya dukungan publik agar proses pemulihan dapat berlangsung lancar.
“Perpanjangan diperlukan agar penanganan pencarian korban dan pendataan berjalan maksimal. Mohon doa seluruh masyarakat,” ujarnya. Ia juga berharap agar seluruh rangkaian penanganan diberi kelancaran sehingga pemulihan di berbagai sektor dapat segera terselesaikan.
Sebaran Dampak Luas: 16 Daerah dan Puluhan Ribu Warga Mengungsi
Berdasarkan data per 8 Desember 2025 pukul 18.00 WIB, skala bencana masih berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Sebanyak 16 kabupaten/kota dan 50 kecamatan terdampak langsung. Jumlah warga yang terpaksa meninggalkan rumah mencapai 24.049 jiwa, menunjukkan bahwa pemulihan kebutuhan dasar dan fasilitas sosial masih menjadi tantangan besar.
Selain itu, 113 warga mengalami luka-luka, sementara 95 orang masih dinyatakan hilang. Angka korban meninggal mencapai 234 orang, dengan 204 jenazah telah berhasil diidentifikasi, sedangkan 31 korban masih dalam proses identifikasi. Kabupaten Agam tercatat sebagai wilayah dengan dampak paling berat, yakni 151 korban meninggal dan 55 warga hilang.
Kerusakan fisik yang ditimbulkan bencana juga signifikan. Terdapat 5.347 rumah rusak ringan, 1.027 rumah rusak sedang, dan 1.733 rumah rusak berat. Sejumlah fasilitas umum, termasuk sarana vital, masih belum berfungsi normal karena dampak bencana sejak akhir November terus mempengaruhi akses dan pelayanan masyarakat.
Pencarian Korban dan Pemulihan Infrastruktur Terus Dikejar
Pemprov Sumbar bersama tim SAR, TNI, Polri, serta relawan terus mengintensifkan proses pencarian korban hilang. Upaya pemulihan infrastruktur dilakukan secara paralel, terutama pada akses jalan dan jembatan yang menjadi jalur utama distribusi bantuan. Pemulihan layanan dasar seperti listrik, air bersih, dan fasilitas publik juga menjadi prioritas.
Mahyeldi menegaskan bahwa seluruh instansi terlibat bekerja secara simultan untuk memastikan penanganan berlangsung cepat dan tepat sasaran. Dalam pernyataannya, ia kembali meminta dukungan warga Sumbar agar seluruh proses dapat segera dituntaskan. “Semoga segala ikhtiar ini diberkahi Allah SWT dan proses pencarian serta pemulihan dapat segera tuntas,” katanya.
Dengan diberlakukannya perpanjangan status tanggap darurat ini, pemerintah daerah berharap semua aspek penanganan—mulai dari pendataan, pemulihan infrastruktur, hingga penyaluran bantuan—dapat berlangsung lebih efektif dan terkoordinasi. Upaya percepatan pemulihan di seluruh daerah terdampak menjadi agenda utama pemerintah dalam beberapa pekan ke depan. (red)
