Hutama Karya Petakan TJSL Lintas Anak Perusahaan untuk Mitigasi Risiko Bisnis

Sumbardaily.com – Hutama Karya mulai menggeser pendekatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) agar tidak berhenti pada kegiatan sosial semata. Perusahaan memetakan perencanaan TJSL lintas anak perusahaan dengan mengaitkannya pada risiko operasional dan strategi keberlanjutan bisnis.

Langkah tersebut dilakukan PT Hutama Karya (Persero) melalui Workshop & Focus Group Discussion (FGD) TJSL yang digelar di Habitare Rasuna, Jakarta, pada Kamis-Jumat, 10-11 September 2026.

Forum tersebut menjadi bagian dari upaya perusahaan memperkuat penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). Salah satu agenda utama yang dibahas ialah penyelarasan perencanaan program TJSL dengan pemetaan risiko operasional perusahaan.

Selain itu, kegiatan tersebut diarahkan untuk merumuskan roadmap serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) TJSL Hutama Karya untuk 2027. Penyusunan tersebut menjadi langkah operasional dalam menerjemahkan visi baru perusahaan, yakni Leading Sustainable Construction Enterprise and Infrastructure Developer.

Melalui visi tersebut, aspek keberlanjutan ditempatkan sebagai bagian dari proses bisnis perseroan. Dengan demikian, TJSL tidak lagi diposisikan sebagai program pendamping yang berdiri sendiri, melainkan diintegrasikan dengan kebutuhan bisnis dan pengelolaan risiko operasional.

Pj. Executive Vice President (EVP) Human Capital Hutama Karya, Alfa Haga Rachmady, mengatakan penerapan nilai keberlanjutan dalam proses bisnis menjadi salah satu pilar penting perusahaan, terutama dalam menjalankan penugasan pembangunan infrastruktur nasional secara bertanggung jawab.

Menurut Alfa, penggunaan unsur sustainable dalam visi baru perusahaan juga membawa konsekuensi terhadap pola perencanaan TJSL. Program tersebut perlu disusun secara lebih terukur dan terintegrasi dengan strategi bisnis, bukan hanya mengandalkan pendekatan karitatif.

“Pembangunan infrastruktur tidak hanya berfokus pada kualitas fisik konstruksi, melainkan harus memberikan dampak sosial positif dan menjaga kelestarian lingkungan secara terukur. Melalui perencanaan TJSL yang terintegrasi, perseroan memastikan setiap program penciptaan nilai bersama (Creating Shared Value) mampu memitigasi risiko operasional sekaligus meningkatkan izin sosial untuk beroperasi (social license to operate),” ujar Alfa, dalam keterangannya dikutip Selasa (15/9/2026).

Pendekatan tersebut membuat program TJSL diarahkan untuk memberikan manfaat yang lebih berkelanjutan bagi masyarakat sekaligus mendukung lingkungan operasional perusahaan. Artinya, kegiatan yang dirancang tidak sekadar berupa bantuan yang diberikan dalam jangka pendek, tetapi diupayakan memiliki keterkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan potensi yang tersedia di wilayah sekitar proyek.

Dalam workshop dan FGD tersebut, peserta mendapatkan pembekalan yang mengacu pada standar ISO 26000 serta kerangka kerja ESG. Materi yang diberikan mencakup metodologi penyusunan flagship program, pemetaan isu materialitas, hingga penyusunan laporan Grand Design TJSL yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pemetaan risiko juga menjadi bagian penting dalam proses tersebut. Dengan pendekatan mitigasi risiko yang komprehensif, perencanaan TJSL diarahkan untuk menghasilkan program yang tidak bersifat sesaat.

Program yang disusun akan berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan potensi lokal. Di sisi lain, pengawasan terhadap dampak lingkungan di sekitar kawasan operasional proyek juga menjadi bagian dari perhatian dalam penyusunan program.

Penyeragaman metodologi menjadi penting seiring proses transformasi Hutama Karya menuju standar global. Konsistensi cara kerja diperlukan pada seluruh segmen bisnis perusahaan, termasuk dalam menjalankan fungsi keberlanjutan.

Forum tersebut diikuti secara intensif oleh 28 peserta yang berasal dari perwakilan unit kerja pusat, enam anak perusahaan, serta Special Purpose Vehicle (SPV) Hutama Karya.

Enam entitas yang terlibat dalam kegiatan tersebut meliputi PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI), PT Hakaaston (HKA), PT HK Realtindo (HKR), PT Hutama Marga Waskita (HMW), PT Hutama Mambelim Trans Papua (HMTP), dan PT Hutama Panorama Sitinjau Lauik (HPSL).

Keterlibatan unit pusat, anak perusahaan, dan SPV tersebut menunjukkan bahwa agenda keberlanjutan diarahkan menjadi agenda bersama di tingkat grup. Dengan demikian, penerapan TJSL tidak hanya menjadi tanggung jawab satu unit kerja, tetapi membutuhkan pemahaman dan metode yang selaras di berbagai entitas perusahaan.

Dalam proses tersebut, Hutama Karya menggandeng PT Olahkarsa Inovasi Indonesia sebagai mitra fasilitator ahli. Kolaborasi itu dilakukan untuk membantu membangun pemahaman yang seragam dalam penyusunan database dan RKA TJSL secara terstruktur di seluruh wilayah operasional perseroan.

Penyelarasan perencanaan TJSL lintas unit diharapkan memberikan dampak terhadap efektivitas penyaluran bantuan. Program yang dirancang berdasarkan pemetaan kebutuhan dan risiko diharapkan dapat lebih tepat sasaran sekaligus memperkuat penerimaan sosial masyarakat terhadap keberadaan proyek-proyek strategis yang dikerjakan Hutama Karya.

Program pemberdayaan yang disusun juga diproyeksikan dapat membantu penerima manfaat menuju kemandirian ekonomi. Pada saat yang sama, kolaborasi dengan para pemangku kepentingan daerah dapat diperkuat sehingga hubungan antara perusahaan dan lingkungan sosial di sekitar wilayah operasional menjadi lebih baik.

Pendekatan tersebut pada akhirnya diharapkan ikut menciptakan kondisi lingkungan operasional yang aman dan kondusif. Dengan memasukkan aspek sosial dan lingkungan ke dalam perencanaan yang berkaitan dengan risiko bisnis, program TJSL diarahkan untuk menghasilkan nilai bersama bagi perusahaan dan masyarakat.

Penguatan tata kelola TJSL yang dilakukan Hutama Karya juga menjadi bentuk dukungan terhadap Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2023.

Di sisi lain, agenda tersebut diselaraskan dengan Asta Cita Pemerintah, khususnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan. Perusahaan juga mengaitkan komitmen keberlanjutannya dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Beberapa target SDGs yang menjadi bagian dari dukungan tersebut meliputi SDGs Nomor 8 tentang Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, SDGs Nomor 9 mengenai Industri, Inovasi, dan Infrastruktur, serta SDGs Nomor 11 tentang Kota dan Permukiman Berkelanjutan.

Selain itu, agenda tersebut turut mendukung SDGs Nomor 13 mengenai Penanganan Perubahan Iklim dan SDGs Nomor 17 tentang Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Dengan rangkaian agenda tersebut, penyusunan roadmap dan RKA TJSL untuk 2027 tidak hanya menjadi proses administratif tahunan. Dokumen tersebut diposisikan sebagai salah satu perangkat bagi Hutama Karya untuk menerjemahkan visi keberlanjutan perusahaan ke dalam aktivitas operasional sehari-hari.

Integrasi antara perencanaan TJSL, pemetaan risiko operasional, dan strategi bisnis juga menjadi bagian dari upaya perusahaan membangun pola kerja yang lebih terukur. Melalui keterlibatan lintas unit, anak perusahaan, dan SPV, Hutama Karya berupaya membangun keseragaman dalam menjalankan agenda keberlanjutan.

Dengan pendekatan tersebut, keberlanjutan ditempatkan lebih dekat dengan aktivitas bisnis perusahaan. Program TJSL diharapkan mampu memberikan manfaat sosial dan lingkungan yang terukur, sekaligus membantu memitigasi risiko operasional serta memperkuat social license to operate di wilayah proyek. (*)