Sumbardaily.com - Pemerintah Kota (Pemko) Padang mulai menyoroti capaian pembangunan 2026 yang dinilai belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Dalam rapat bulanan atau Monthly Meeting Pemko Padang, Wali Kota Fadly Amran meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengevaluasi kembali perencanaan agar target pembangunan tidak sekadar tinggi di atas kertas, tetapi benar-benar mampu diwujudkan.
Arahan tersebut disampaikan Fadly Amran saat memimpin Monthly Meeting Pemerintah Kota Padang di Ruang Abu Bakar Jaar, Balai Kota Padang, Aie Pacah, Senin (14/9/2026) pagi.
Sejak awal rapat, persoalan capaian pembangunan menjadi salah satu perhatian utama.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Didi Aryadi terlebih dahulu memaparkan evaluasi kegiatan pembangunan Tahun Anggaran 2026.
Evaluasi itu secara khusus mencakup realisasi fisik dan keuangan hingga Agustus yang disebut belum memenuhi capaian dari target yang sebelumnya telah ditetapkan.
Fadly Amran kemudian meminta jajaran OPD tidak hanya mengejar target, tetapi juga memastikan target tersebut disusun berdasarkan perencanaan yang realistis.
Menurutnya, kemampuan pelaksanaan dan kondisi yang ada harus menjadi pertimbangan dalam menetapkan sasaran program.
“Pastikan kembali perencanaan dan target yang sudah ditetapkan. Jangan sampai sudah memasang target yang terlalu tinggi, tetapi pada pelaksanaannya tidak mampu dicapai. Perencanaan harus realistis, dan disesuaikan dengan kemampuan serta kondisi yang ada," katanya.
Selain mengevaluasi pembangunan, Monthly Meeting juga membahas sejumlah program yang berkaitan langsung dengan masyarakat.
Salah satunya program Smart Surau yang dipaparkan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tarmizi Ismail.
Program tersebut antara lain mencakup pembangunan ruang pembelajaran digital dan penyediaan Wifi Gratis.
Pada tahun 2026, sebanyak 26 masjid di Kota Padang menerima bantuan hibah untuk pembangunan ruang digital masjid.
Fadly Amran memberikan perhatian khusus terhadap kualitas fasilitas tersebut. Ia meminta ruang digital yang dibangun tidak hanya selesai secara fisik, tetapi juga memenuhi standar dan memberikan kenyamanan bagi anak-anak yang akan menggunakannya untuk belajar maupun bermain.
“Bangun ruang belajar yang bisa dimanfaatkan anak-anak untuk belajar, dilengkapi meja untuk tablet. Anggaran hibah yang dierikan harus sesuai dengan peruntukannya. Pastikan juga kualitas ruang digital yang dibangun sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal oleh anak-anak," ucap Wali Kota.
Pembahasan lain menyangkut pemulihan pelaku usaha yang terdampak bencana banjir Sumatera pada bulan November 2025 lalu.
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Kadiskop UKM) Kota Padang, Teddy Antonius menyampaikan program bantuan rehabilitasi UMKM pasca bencana tersebut.
Kota Padang mendapatkan alokasi bantuan untuk 3.206 pelaku usaha dengan total nilai bantuan mencapai Rp9,6 miliar.
Fadly Amran meminta proses pendataan penerima bantuan dilakukan secara jelas dan akurat sehingga tidak ada pelaku UMKM terdampak yang terlewat.
“Begitu juga dengan para pelaku UMKM yang terdampak bencana dan mendapatkan bantuan, pendataannya harus jelas dan akurat. Jangan sampai ada yang tertinggal sehingga mereka tidak mendapatkan bantuan," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kota Padang, Eri Sendjaya memaparkan perkembangan program digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos).
Kota Padang menjadi satu dari tujuh kota di Pulau Sumatera yang ditetapkan sebagai pilot project digitalisasi Bansos.
Program tersebut diarahkan untuk mempercepat sekaligus meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial.
Namun, Fadly Amran mengingatkan agar transformasi digital tidak justru membuat masyarakat yang belum tersentuh teknologi menjadi sulit memperoleh akses bantuan.
Karena itu, ia meminta pendataan diperluas sehingga masyarakat yang selama ini belum tersentuh teknologi tetap dapat terakomodasi. Seluruh warga Kota Padang diharapkan dapat terdata dengan baik.
Dalam rapat tersebut, Fadly Amran juga meminta seluruh OPD meningkatkan koordinasi dan memastikan setiap program yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai target.
Para Kepala OPD bahkan diminta mulai mempersiapkan program pembangunan untuk tahun 2027.
Persiapan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Padang mewujudkan kota pintar atau smart city sekaligus kota sehat.
Dengan demikian, perencanaan pembangunan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian program tahun berjalan, tetapi juga mulai diarahkan untuk kebutuhan pembangunan tahun berikutnya.
“Kami juga meminta seluruh kepala OPD untuk terus berinovasi. Jangan hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saja, tetapi harus mampu mencari sumber-sumber pendanaan dari pusat atau kolaborasi lainnya," ujarnya.
Selain evaluasi pembangunan dan sejumlah program pelayanan masyarakat, Fadly Amran menekankan sejumlah agenda lain yang perlu menjadi perhatian jajaran Pemko Padang.
Beberapa di antaranya yakni kelanjutan kerjasama dengan Kota Hildesheim Jerman, bantuan dan penyaluran Pokok-pokok Pikiran (Pokir) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) agar tepat sasaran, bantuan spesifik Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) serta upaya menjaga keindahan dan estetika Kota Padang.
Penerapan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan penanganan narkoba juga masuk dalam hal yang ditekankan dalam rapat tersebut.
Berbagai persoalan itu menunjukkan bahwa arahan Fadly Amran dalam Rapat Bulanan tersebut tidak hanya berkaitan dengan serapan program dan anggaran, tetapi juga menyentuh kualitas pelaksanaan, ketepatan sasaran bantuan, inovasi pendanaan, serta sejumlah persoalan yang berkaitan dengan tata kelola dan kondisi kota. (*)
















