Sumbardaily.com, Padang - Banjir bandang yang melanda Kota Padang meninggalkan luka panjang bagi ribuan warga yang kini harus bertahan tanpa suplai air bersih.
Di tengah upaya pemulihan yang berjalan lambat, desakan terhadap Perumda Air Minum Kota Padang untuk memberikan kompensasi semakin menguat.
Seruan paling keras datang dari Ketua Komisi II DPRD Kota Padang, Rachmad Wijaya, yang menilai warga tidak boleh menanggung kerugian sendirian.
Rachmad menggambarkan situasi masyarakat dengan nada prihatin. Sejak banjir bandang merusak infrastruktur air minum, aliran air ke rumah-rumah terhenti total.
Warga terpaksa mencari air bersih dengan cara apa pun, mulai dari menampung hujan, mengambil dari sumur tetangga, hingga mengantre di titik bantuan. “Air adalah kebutuhan pokok, tidak bisa ditunda dan tidak ada gantinya,” katanya, Jumat (5/12/2025).
Menurut Rachmad, kondisi darurat bukan alasan bagi Perumda Air Minum atau PDAM untuk melepas tanggung jawab terhadap hak pelanggan yang selama ini membayar iuran secara rutin.
Ia menegaskan bahwa kerusakan intake memang membutuhkan waktu perbaikan, tetapi hak-hak masyarakat tetap harus menjadi prioritas.
“Perbaikan jalan terus, itu memang wajib. Tapi kompensasi juga wajib diberikan. Jangan sampai pelanggan yang sudah membayar justru menanggung beban paling berat,” kata politisi Partai Gerindra tersebut.
Ia mencontohkan sejumlah perusahaan layanan publik yang responsif ketika terjadi gangguan besar. Telkomsel, misalnya, pernah memberikan kuota gratis 3 GB selama masa tanggap darurat.
PLN pun memberi potongan tarif hingga 50 persen ketika infrastruktur mereka turut terdampak. Bagi Rachmad, hal serupa seharusnya bisa dilakukan Perumda Air Minum.
“Jangan hanya menghitung profit atau kondisi keuangan internal. Kerugian masyarakat jauh lebih besar dari apa pun yang terjadi pada perusahaan,” ujarnya.
Diskon tagihan atau layanan gratis sementara waktu, lanjutnya, setidaknya bisa meringankan beban rumah tangga yang kini berjuang dalam keterbatasan.
Selain soal kompensasi, Rachmad memastikan DPRD Kota Padang akan terlibat aktif dalam mempercepat pemulihan jaringan air minum.
Ia menyatakan kesediaan lembaganya untuk membantu menjembatani koordinasi dengan pemerintah pusat dan berbagai instansi terkait agar proses perbaikan berjalan lebih cepat dan tepat sasaran, termasuk melalui penganggaran dari APBD.
“Kami tidak ingin warga terlalu lama menderita. Air bersih adalah kebutuhan dasar, dan pemerintah wajib hadir,” kata Ketua Umum Alumni SMAN 6 Padang itu.
Harapan besar tertuju pada Perumda Air Minum agar segera mengambil langkah konkret, baik perbaikan jaringan maupun pemberian kompensasi yang dinilai sebagai bentuk penghormatan terhadap pelanggan.
Rachmad menambahkan, menjaga kepercayaan publik sama pentingnya dengan membangun kembali infrastruktur yang rusak.
“Semoga aliran air segera menyala lagi, dan masyarakat bisa hidup normal kembali,” tuturnya. (adl)
