Sumbardaily.com - Pembangunan hunian tetap (Huntap) menjadi pekerjaan besar yang kini dihadapi Pemerintah Kota (Pemko) Padang dalam proses pemulihan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda pada akhir 2025 lalu.
Di tengah upaya mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi, kebutuhan Huntap di Kota Padang tercatat mencapai 523 unit, sementara pemerintah pusat menargetkan seluruh penyelesaiannya rampung pada 2027.
Isu tersebut mengemuka dalam Rapat Evaluasi Bantuan Stimulan Rumah Rusak Pasca Bencana Hidrometeorologi yang dipimpin Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen 9Suharyanto, Senin (6/7/2026) siang.
Rapat dilaksanakan secara virtual dan diikuti 42 kepala daerah dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), serta Sumatera Barat (Sumbar) yang terdampak bencana hidrometeorologi pada akhir 2025.
Dari Kota Padang, rapat diikuti Wakil Wali Kota (Wawako) Padang, Maigus Nasir, secara virtual dari Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang.
Ia didampingi Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang, Hendri Zulviton, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kadia PUPR) Malvi Hendri, Kepala Dinas Sosial (Kadinsos), Eri Sendjaya, Camat Pauh Yandry, Camat Nanggalo David Ferdinand, Camat Koto Tangah Rio Ebu Pratama, serta Camat Kuranji Rozaldi Rosman.
Dalam arahannya, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menegaskan percepatan penyaluran bantuan stimulan menjadi perhatian utama pemerintah.
Bantuan bagi rumah rusak ringan dan sedang ditargetkan selesai disalurkan sepanjang 2026, sedangkan penyelesaian rumah rusak berat melalui pembangunan Huntap ditargetkan tuntas pada 2027.
"Penyaluran bantuan stimulan dan Dana Tunggu Hunian (DTH) di sejumlah daerah terdampak bencana masih jauh dari target. Karena itu, kita harus mempercepat realisasi bantuan agar masyarakat terdampak segera menerima haknya," katanya.
Selain percepatan penyaluran bantuan, Suharyanto mengungkapkan pemerintah pusat juga tengah mengusulkan peningkatan nilai bantuan pembangunan Huntap mandiri dari Rp60 juta menjadi Rp80 juta per unit.
Usulan tersebut muncul karena besaran bantuan yang berlaku saat ini dinilai belum memadai untuk membangun rumah yang layak bagi masyarakat terdampak.
"Sambil menunggu keputusan tersebut, pembangunan Huntap harus tetap berjalan, dan BNPB siap membantu penyediaan keramik melalui dukungan para donatur dengan biaya pengiriman ditanggung pemerintah daerah. Kami juga meminta pemerintah daerah mempercepat pembangunan Huntap serta memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana berjalan lancar," ucap Suharyanto.
Menanggapi arahan tersebut, Wawako Padang, Maigus Nasir menegaskan komitmen Pemko Padang untuk mempercepat seluruh tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
"Percepatan penyaluran bantuan menjadi prioritas agar masyarakat terdampak segera memperoleh kepastian dan kembali menempati hunian yang layak. Untuk itu, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait bersama Camat dan Lurah harus bergerak cepat," kata Wawako.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang, Hendri Zulviton menjelaskan bahwa seluruh bantuan stimulan bagi 55 penerima rumah rusak ringan dan sedang telah selesai disalurkan.
Selain itu, katanya, Pemko Padang juga telah mengajukan enam kepala keluarga tambahan sebagai calon penerima bantuan tahap berikutnya.
Di sisi lain, pembangunan 23 unit Huntap mandiri masih menunggu proses pemeriksaan oleh Inspektorat BNPB sebelum dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.
Hendri juga memaparkan kebutuhan pembangunan Huntap di Kota Padang mencapai 523 unit. Dari jumlah tersebut, sekitar 240 unit direncanakan dibangun melalui dukungan Yayasan Buddha Tzu Chi, sebanyak 183 unit akan dibangun oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), sedangkan kebutuhan sisanya akan dipenuhi melalui dukungan BNPB.
Menurut Hendri, proses pembangunan Huntap telah mulai menunjukkan perkembangan positif. Saat ini, pembangunan 85 unit Huntap terpusat oleh Yayasan Buddha Tzu Chi telah berjalan. Sementara itu, pembangunan 183 unit Huntap oleh Kementerian PKP di kawasan Lambung Bukit dijadwalkan mulai dilaksanakan pada Agustus 2026.
"Saat ini, pembangunan 85 unit Huntap terpusat oleh Yayasan Buddha Tzu Chi telah berjalan, sedangkan pembangunan 183 unit Huntap oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) di kawasan Lambung Bukit dijadwalkan dimulai pada Agustus 2026. Dengan progres tersebut, kami optimistis seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kota Padang dapat diselesaikan sesuai target BNPB pada 2027," pungkasnya. (*)
