Sumbardaily.com - Munculnya wacana pemindahan tiga nagari di Kecamatan Sangir Batang Hari ke Kabupaten Dharmasraya menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.
Menyikapi isu yang berkembang tersebut, pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk menjaga keutuhan wilayah sekaligus menghormati setiap aspirasi masyarakat yang disampaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Tiga wilayah yang menjadi sorotan dalam pemberitaan dan perbincangan publik itu adalah Nagari Lubuk Ulang Aling, Nagari Lubuk Ulang Tengah, dan Nagari Lubuk Ulang Aling Selatan.
Bupati Solok Selatan melalui Sekretaris Daerah, Dr. H. Syamsurizaldi, menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah mengambil langkah cepat dengan menggelar rapat koordinasi bersama berbagai pihak terkait guna memperoleh gambaran yang utuh mengenai informasi yang beredar.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Solok Selatan dan melibatkan organisasi perangkat daerah terkait, pemerintah nagari, tokoh adat, serta unsur masyarakat.
“Pemerintah daerah memahami, dan menindaklanjuti setiap isu yang berkembang di tengah masyarakat. Karena itu, rapat koordinasi pada 19 Mei lalu, dilaksanakan untuk memperoleh informasi yang utuh, mendengarkan pandangan para pemangku kepentingan, serta memastikan seluruh proses berjalan secara terbuka dan objektif,” ujar Syamsurizaldi pada Senin (1/6/2026).
Dari hasil pembahasan dalam rapat tersebut, pemerintah daerah memperoleh sejumlah informasi penting. Salah satunya, tidak ditemukan adanya musyawarah resmi yang melibatkan unsur pemerintah nagari, ninik mamak, alim ulama, Badan Musyawarah (Bamus), maupun tokoh masyarakat terkait wacana perpindahan wilayah tersebut.
Menurut informasi yang dihimpun dalam rapat, berbagai pihak di tingkat nagari selama ini hanya mengetahui isu tersebut dari pemberitaan yang beredar dan unggahan di media sosial.
Syamsurizaldi menegaskan bahwa pemerintah menghormati setiap pandangan dan aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat. Namun demikian, setiap usulan yang berkaitan dengan perubahan wilayah administrasi harus mengikuti mekanisme yang sah dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
“Pemerintah daerah menghargai setiap pandangan yang berkembang di masyarakat. Namun, setiap aspirasi yang berkaitan dengan perubahan wilayah administrasi harus didasarkan pada mekanisme yang sah, melibatkan masyarakat secara luas, serta memenuhi ketentuan hukum yang berlaku,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa persoalan perubahan batas wilayah maupun status administrasi daerah bukanlah hal sederhana. Proses tersebut memiliki dampak yang luas karena berkaitan dengan berbagai aspek pemerintahan dan pelayanan publik.
Menurutnya, perubahan wilayah administrasi menyangkut aspek hukum, tata kelola pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, pembangunan daerah, hingga pengelolaan keuangan negara.
“Kami memahami bahwa masyarakat tentu menginginkan pelayanan yang semakin baik dan pembangunan merata. Aspirasi tersebut menjadi perhatian pemerintah dan akan terus menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah,” ungkapnya.
Dalam rapat koordinasi tersebut, para Wali Nagari, Ketua Bamus, Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN), serta Camat Sangir Batang Hari juga menyampaikan pernyataan bersama. Mereka menegaskan penolakan terhadap wacana perpindahan tiga nagari di wilayah tersebut ke daerah tetangga.
Pemerintah Kabupaten Solok Selatan juga mengajak masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan kondusivitas daerah di tengah berkembangnya berbagai informasi mengenai isu tersebut.
Selain itu, masyarakat diimbau agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Pemerintah memastikan bahwa seluruh aspirasi warga tetap akan didengar dan menjadi bagian penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Syamsurizaldi menegaskan bahwa pemerintah akan terus hadir di tengah masyarakat untuk memperkuat pelayanan publik dan memastikan pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh warga Solok Selatan.
“Mari kita jaga kebersamaan. Pemerintah akan terus hadir ditengah masyarakat, mendengarkan aspirasi, memperkuat pelayanan, dan memastikan pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh warga Solok Selatan,” pungkasnya. (*)
