Sumbardaily.com - Pemulihan lahan pertanian yang terdampak bencana alam di Kabupaten Pasaman Barat mulai menunjukkan perkembangan.
Hingga akhir April 2026, perbaikan pada ratusan hektare sawah dengan kategori rusak ringan telah mencapai progres 26 persen, seiring upaya percepatan untuk mengembalikan produktivitas pertanian di wilayah tersebut.
Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat terus mempercepat pemulihan sektor pertanian yang terdampak bencana alam, khususnya pada lahan sawah dengan tingkat kerusakan ringan. Upaya ini dilakukan melalui kegiatan konstruksi optimalisasi lahan (oplah) yang kini menunjukkan progres signifikan.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pasaman Barat, Afdal, menyebutkan bahwa pengerjaan perbaikan infrastruktur pertanian tersebut telah mencapai 26 persen hingga akhir April 2026.
Program ini dilaksanakan secara swakelola di dua wilayah, yakni Kecamatan Ranah Batahan dan Kecamatan Talamau.
“Pengerjaan hingga kemarin progresnya telah mencapai 26 persen,” ujar Afdal, dikutip laman resmi Jumat (1/5/2026).
Ia menjelaskan, di Kecamatan Ranah Batahan, perbaikan difokuskan pada lahan seluas 95 hektare yang dikelola oleh lima kelompok tani. Sementara itu, di Kecamatan Talamau, pekerjaan mencakup area seluas 77 hektare yang melibatkan tiga kelompok tani.
Secara keseluruhan, luas lahan sawah yang diperbaiki mencapai 172 hektare. Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah percepatan pemulihan produktivitas pertanian pascabencana yang melanda wilayah tersebut.
Afdal menegaskan bahwa percepatan pekerjaan dilakukan sesuai arahan dari Menteri Pertanian guna memastikan lahan pertanian dapat kembali dimanfaatkan oleh petani dalam waktu sesegera mungkin.
Untuk mendukung kegiatan optimalisasi lahan terdampak bencana tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp5,5 juta per hektare, dengan total mencapai sekitar Rp946 juta. Selain itu, terdapat pula program optimalisasi lahan nonrawa atau reguler seluas 754 hektare dengan total anggaran Rp4,147 miliar.
Tidak hanya fokus pada lahan, pemerintah juga membangun infrastruktur pendukung berupa konservasi air melalui pembangunan 10 unit dam parit dengan anggaran sekitar Rp1,2 miliar.
Secara keseluruhan, pemerintah pusat telah mengalokasikan dana sekitar Rp6,293 miliar untuk penanganan dampak bencana di sektor tanaman pangan di Kabupaten Pasaman Barat. Dana tersebut disalurkan melalui pemerintah provinsi dan difokuskan kepada kelompok tani yang terdampak.
Diketahui, bencana alam yang terjadi pada akhir November 2025 menyebabkan sejumlah lahan pertanian di wilayah tersebut mengalami kerusakan akibat banjir dan endapan lumpur.
Selain upaya yang sedang berjalan, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat juga mengajukan tambahan program ke Kementerian Pertanian. Usulan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Pasaman Barat dalam Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah se-Indonesia pada 20 April 2026.
Adapun usulan tambahan mencakup rehabilitasi lahan sawah rusak sedang seluas 48 hektare dan rusak berat seluas 50 hektare. Selain itu, pemerintah daerah juga mengusulkan pembangunan lima unit dam parit serta rehabilitasi 20 unit jaringan irigasi tersier guna memperkuat infrastruktur pertanian ke depan. (*)
