Sumbardaily.com - Jembatan Anduriang yang berada di Nagari Anduriang, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, kembali menjadi perhatian publik setelah muncul berbagai informasi dan komentar di media sosial terkait kondisi jembatan yang roboh akibat bencana hidrometeorologi pada November 2025.
Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah yang telah dan sedang dilakukan untuk mempercepat pemulihan akses transportasi masyarakat di kawasan tersebut.
Dalam keterangan resmi yang dikutip Senin (8/6/2026), Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menyampaikan bahwa sejak bencana yang menyebabkan Jembatan Anduriang roboh, pemerintah daerah terus melakukan berbagai upaya penanganan sesuai kewenangan yang dimiliki. Selain itu, koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat juga terus dilakukan guna mendorong percepatan pembangunan kembali jembatan tersebut.
Sebagai langkah awal, pemerintah daerah sebenarnya telah menyiapkan rencana pembangunan jembatan darurat untuk menggantikan rakit penyeberangan yang selama ini dimanfaatkan masyarakat. Langkah tersebut dirancang untuk mengurangi risiko kecelakaan sekaligus menjaga kelancaran mobilitas warga.
Namun, berdasarkan hasil rapat yang digelar di Kantor Camat 2x11 Kayu Tanam pada 5 Mei 2026, masyarakat Nagari Anduriang meminta agar pemerintah lebih dahulu memprioritaskan normalisasi Sungai Batang Anai. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Camat, Wali Nagari, Kepala Korong, tokoh masyarakat, serta warga setempat.
Menurut pemerintah daerah, permintaan tersebut muncul karena kondisi Sungai Batang Anai berdampak langsung terhadap pemukiman dan lahan pertanian warga di sekitar lokasi jembatan yang roboh.
Menindaklanjuti aspirasi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas PUPR kemudian melakukan koordinasi secara intensif dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang dan Dinas Sumber Daya Air Bina Konstruksi (SDA BK) Provinsi Sumatera Barat.
Dalam keterangannya, pemerintah menjelaskan bahwa kewenangan normalisasi Sungai Batang Anai berada di bawah instansi terkait tersebut, bukan pemerintah kabupaten. Selain itu, pekerjaan normalisasi membutuhkan alat berat dalam jumlah besar serta waktu pengerjaan yang cukup panjang sehingga memerlukan dukungan anggaran yang signifikan.
“Alhamdulillah, saat ini pekerjaan normalisasi Sungai Batang Anai telah dilaksanakan oleh Dinas SDA BK Provinsi Sumatera Barat,” demikian keterangan resmi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang dikutip Minggu (7/6/2026).
Setelah pekerjaan normalisasi sungai selesai dilaksanakan, pemerintah berencana melanjutkan pembangunan jembatan darurat. Jembatan sementara tersebut akan memanfaatkan struktur jembatan eksisting yang masih memungkinkan untuk diperbaiki sehingga dapat digunakan secara aman oleh kendaraan roda dua maupun becak motor.
Di sisi lain, pembangunan Jembatan Anduriang secara permanen juga telah mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat. Berdasarkan informasi yang diterima pemerintah daerah, pembangunan jembatan permanen direncanakan dilaksanakan pada tahun 2026 oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat.
Proyek tersebut diperkirakan menelan anggaran sekitar Rp42,5 miliar. Nantinya, jembatan akan dibangun menggunakan konstruksi baja dengan bentang 2 x 70 meter atau total panjang mencapai 140 meter.
Komitmen Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk memperjuangkan pembangunan kembali Jembatan Anduriang juga terus ditunjukkan melalui berbagai langkah koordinasi dan komunikasi dengan pemangku kepentingan terkait.
Pemerintah daerah menyebut Bupati Padang Pariaman secara aktif melakukan koordinasi dan lobi kepada berbagai pihak, termasuk menghadirkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Wakil Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia beserta jajaran, Wakil Ketua Komisi V DPR RI bersama anggota, serta pihak BPJN Sumatera Barat untuk meninjau langsung lokasi terdampak bencana.
Saat ini, proses perencanaan pembangunan jembatan permanen masih berjalan dan ditangani oleh Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (P2JN) Balai BPJN Sumatera Barat. Untuk mendukung percepatan realisasi proyek tersebut, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman juga terus melengkapi berbagai persyaratan administrasi sesuai kewenangan daerah dan memperkuat koordinasi dengan BPJN Sumatera Barat.
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berharap masyarakat dapat memahami tahapan yang sedang berlangsung serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Dukungan dan doa dari seluruh masyarakat sangat diharapkan agar pembangunan Jembatan Anduriang dapat segera terwujud dengan baik, sehingga akses transportasi masyarakat Nagari Anduriang dan wilayah sekitarnya dapat kembali normal,” demikian keterangan resmi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. (*)
