Sumbardaily.com - Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman akan memperketat pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi guna memastikan penyaluran berjalan tepat sasaran serta mencegah berbagai bentuk penyalahgunaan di lapangan.
Langkah tersebut menjadi tindak lanjut atas Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor 1/INST-2026 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP).
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis (JKA) usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengawasan JBT dan JBKP yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi di Padang, Kamis (4/6/2026).
Rapat koordinasi itu turut dihadiri perwakilan Hiswana Migas, Pertamina, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumatera Barat, serta para bupati dan wali kota se-Sumatera Barat. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Padang Pariaman didampingi Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
Selain membahas strategi pengawasan distribusi BBM bersubsidi, kegiatan itu juga dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) terkait pengendalian dan pengawasan distribusi BBM bersubsidi. Pada kesempatan yang sama, Instruksi Gubernur Sumatera Barat diserahkan kepada seluruh kepala daerah sebagai pedoman pelaksanaan pengawasan di masing-masing wilayah.
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menyatakan kesiapan penuh untuk mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
"Kami mendukung penuh kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan sesuai ketentuan. Padang Pariaman siap melaksanakan pengawasan secara optimal melalui koordinasi dengan Forkopimda, instansi terkait, serta para pemangku kepentingan lainnya," tegas JKA.
Menurutnya, pengawasan yang efektif menjadi langkah penting untuk menjamin ketersediaan BBM bagi masyarakat yang memang berhak menerima manfaat subsidi dari pemerintah. Selain itu, pengawasan juga diperlukan untuk menutup peluang terjadinya praktik penyelewengan yang dapat merugikan masyarakat maupun negara.
Sebagai tindak lanjut atas instruksi gubernur tersebut, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman akan memperkuat koordinasi lintas sektor guna meningkatkan efektivitas pengawasan. Upaya itu juga mencakup dukungan terhadap pembentukan satuan tugas pengawasan serta penguatan pemantauan pada seluruh titik distribusi BBM yang ada di wilayah Padang Pariaman.
Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan proses penyaluran BBM bersubsidi berlangsung sesuai aturan sekaligus menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat.
"Kita ingin memastikan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi dengan baik. Karena itu, pengawasan harus dilakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan agar penyaluran BBM bersubsidi benar-benar tepat sasaran," ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, Pertamina, serta seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal distribusi BBM bersubsidi di daerah.
Menurut Mahyeldi, kolaborasi seluruh pihak akan menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas pengawasan sekaligus mencegah berbagai bentuk penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi.
Dengan pengawasan yang lebih optimal, penyaluran BBM bersubsidi diharapkan dapat memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat yang berhak menerima serta mendukung ketahanan energi di seluruh wilayah Sumatera Barat. (*)
