Sumbardaily.com- Penguatan Saka Wanabakti di wilayah Sumatera terus didorong Kementerian Kehutanan, dengan Sumatera Barat menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian melalui pembenahan kelembagaan hingga pengembangan kegiatan di tingkat tapak.
Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Pimpinan Saka Wanabakti Tingkat Nasional (Pinsakanas) dan Pinsakada Saka Wanabakti Sumatera Barat yang digelar di Persemaian Permanen Solok, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Jumat (11/9/2026).
Forum tersebut tidak hanya membahas keberadaan organisasi Saka Wanabakti, tetapi juga diarahkan untuk memastikan wadah pembinaan generasi muda itu memiliki kegiatan yang nyata dan memberikan keterampilan kehutanan yang dapat diterapkan langsung di lapangan.
Kepala Biro Humas Kementerian Kehutanan Ristianto Pribadi mengatakan penguatan pembinaan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat Saka Wanabakti sebagai wadah bagi generasi muda untuk belajar sekaligus mengambil peran dalam menjaga hutan.
Rakor di Solok mempertemukan Pinsakanas dan Pinsakada dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat serta sejumlah unit Kementerian Kehutanan yang berada di wilayah Sumatera Barat. Pertemuan tersebut digunakan untuk melihat kondisi aktual Saka Wanabakti, mengevaluasi proses pembinaan yang sudah berlangsung, memetakan persoalan, hingga menyusun langkah penguatan yang dapat segera dijalankan.
Kepala Pusat Pengembangan Generasi Pelestari Hutan (Pusgenri) sekaligus Sekretaris Umum Pinsakanas Saka Wanabakti, Luckmi Purwandari, menekankan pentingnya mengubah hasil pendataan menjadi kegiatan nyata.
“Sensus memberi kita data, tetapi data harus berujung pada aksi. Kita perlu memastikan kelembagaannya aktif, pangkalannya hidup, Pamong dan Instrukturnya bergerak, serta anggota Saka benar-benar memperoleh pengalaman dan keterampilan kehutanan melalui empat Krida. Saka Wanabakti harus menjadi ruang belajar sekaligus ruang aksi generasi muda untuk menjaga hutan,” ujar Luckmi, dikutip dari Kemenhut Selasa (15/9/2026).
Pembahasan di Sumatera Barat juga berkaitan dengan hasil Sensus Nasional Saka Wanabakti 2026. Pendataan tersebut menghasilkan 314 responden unik, 82 pangkalan aktif yang telah terverifikasi, serta 4.885 anggota aktif Penegak dan Pandega. Pemetaan dalam sensus itu mencakup 38 provinsi.
Hasil sensus menunjukkan kondisi kelembagaan Saka Wanabakti belum sepenuhnya seragam. Sejumlah daerah masih menghadapi persoalan mengenai legalitas dan tingkat keaktifan kelembagaan.
Di sisi lain, kegiatan di tingkat tapak tetap berkembang. Perkembangan tersebut didukung oleh Pamong, Instruktur, alumni, serta pemanfaatan fasilitas kedinasan. Kondisi itu menjadi salah satu temuan yang dapat digunakan untuk menentukan bentuk intervensi pembinaan berdasarkan kebutuhan setiap daerah.
Khusus di Sumatera Barat, rakor mendorong sejumlah langkah cepat atau quick wins. Langkah tersebut meliputi validasi data Saka Wanabakti, pembenahan legalitas kelembagaan, penetapan pangkalan yang menjadi prioritas, hingga penguatan peran unit pelaksana teknis atau UPT Kementerian Kehutanan sebagai simpul pembinaan.
Selain itu, penyusunan aksi untuk empat Krida juga menjadi bagian dari langkah penguatan. Empat Krida tersebut mencakup Krida Tata Wana, Guna Wana, Bina Wana, dan Reksa Wana.
Pembinaan juga diarahkan untuk membangun jalur regenerasi anggota, Pamong, dan Instruktur. Dengan pola tersebut, keberlangsungan Saka Wanabakti diharapkan tidak bergantung pada kegiatan sesaat, tetapi memiliki sistem pembinaan yang dapat berjalan secara berkelanjutan.
Kementerian Kehutanan juga mendorong perubahan pola pembinaan dari kegiatan yang berorientasi pada event atau event-based menjadi learning by doing. Artinya, anggota Saka Wanabakti diharapkan mendapatkan pengalaman melalui praktik langsung, termasuk dengan memanfaatkan kawasan kerja UPT dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).
Kawasan tersebut dapat menjadi ruang praktik bagi anggota untuk mengembangkan keterampilan yang berkaitan dengan empat Krida. Pola pembelajaran langsung ini sekaligus diharapkan membuat keterampilan kehutanan yang diperoleh anggota menjadi lebih aplikatif.
Penguatan pembinaan juga berkaitan dengan reformulasi Syarat Kecakapan Khusus (SKK) dan Tanda Kecakapan Khusus (TKK) Saka Wanabakti. Reformulasi tersebut tengah diperkuat agar kompetensi anggota semakin meningkat dan tetap relevan dengan perkembangan isu kehutanan.
Penguatan Saka Wanabakti tidak hanya berlangsung di Sumatera Barat. Secara nasional sepanjang 2026, Kementerian Kehutanan menjalankan sejumlah agenda pembinaan, termasuk pengembangan KHDTK Saka Wanabakti Sentul sebagai laboratorium pembinaan empat Krida.
Penguatan dan pengukuhan pangkalan juga dilakukan di sejumlah wilayah serta SMK Kehutanan. Selain itu, Saka Wanabakti turut berpartisipasi dalam Jambore Nasional XII 2026. Kegiatan tersebut menjadi salah satu sarana untuk memperkenalkan Saka Wanabakti dan dunia kehutanan kepada ribuan generasi muda.
Rakor di Solok diharapkan tidak berhenti pada pemetaan kondisi dan pembahasan di ruang pertemuan. Forum tersebut ditargetkan menghasilkan potret aktual, isu prioritas, quick wins untuk 2026-2027, pembagian peran antar-pihak, serta mekanisme tindak lanjut yang jelas.
Dengan langkah tersebut, koordinasi antara Pinsakanas dan Pinsakada diharapkan dapat berlanjut menjadi program pembinaan yang terukur. Penguatan Saka Wanabakti di Sumatera Barat pun diarahkan bukan sekadar pada keberadaan organisasi, melainkan pada kehidupan pangkalan, bergeraknya Pamong dan Instruktur, serta keterampilan anggota yang benar-benar diterapkan untuk mendukung upaya menjaga hutan. (*)
