Sumbardaily.com, Limapuluh Kota – Bertepatan dengan momentum Hari Bela Negara yang diperingati setiap 19 Desember, Menteri Kebudayaan Fadli Zon meresmikan Museum Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Nagari Koto Tinggi, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatra Barat (Sumbar).
Peresmian ini menandai babak baru dalam upaya pelestarian sejarah perjuangan bangsa Indonesia.
Perjalanan Panjang Pembangunan
Museum yang kini berdiri megah ini memiliki sejarah pembangunan yang cukup panjang. Dimulai pada tahun 2012, gagasan pembangunan museum ini bermula dari inisiatif pembangunan Monumen Bela Negara.
Berawal dari pertemuan tokoh masyarakat Sumbar yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Muslim Kasim dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat itu.
Melalui serangkaian koordinasi dengan Kementerian Pertahanan, lokasi pembangunan monumen dan museum ditetapkan di Nagari Koto Tinggi. Masyarakat setempat dengan kesadaran penuh menyerahkan lahan seluas 20 hektar dari total 50 hektar yang direncanakan.
Proses pembangunan diawali dengan berbagai kegiatan, termasuk Seminar Nasional dan Sayembara Desain Monumen dan Museum PDRI pada tahun 2012.
Tahapan konstruksi museum berlangsung dari tahun 2013 hingga 2016. Meski sempat terhenti pada 2017-2018, proyek ini kembali dilanjutkan setelah pertemuan para pemangku kepentingan di penghujung 2018.
Pembangunan gedung museum dan auditorium rampung pada 2019, dilanjutkan dengan pengerjaan tata pamer yang sempat terkendala pandemi Covid-19 pada 2020.
Signifikansi Historis
Pemilihan Koto Tinggi sebagai lokasi museum bukan tanpa alasan. Wilayah ini merupakan salah satu titik penting dalam sejarah PDRI, ketika Yogyakarta sebagai ibukota negara jatuh ke tangan Belanda.
Saat itu, para pemimpin negara seperti Presiden Soekarno, Wakil Presiden Hatta, Sutan Syahrir, dan Haji Agus Salim ditawan oleh pihak Belanda.
Dalam sambutannya, Fadli Zon memaparkan momen krusial 19 Desember 1948, ketika Belanda mengklaim Indonesia telah lenyap setelah menduduki Yogyakarta.
"Namun, berkat antisipasi Soekarno dan Hatta yang telah memberikan mandat kepada Menteri Kemakmuran Sjafroeddin Prawiranegara, PDRI terbentuk pada 22 Desember 1948, melanjutkan perlawanan dari hutan-hutan Sumatra dan gerakan gerilya di Jawa," jelasnya.
Peran strategis PDRI dalam mempertahankan eksistensi Indonesia di kancah internasional terwujud melalui siaran radio yang menjangkau dari Sumatra Tengah hingga ke PBB di New York.
Informasi ini menjadi ammunition perjuangan diplomatik yang akhirnya memaksa Belanda kembali ke meja perundingan, berujung pada Perundingan Roem-Royen dan Konferensi Meja Bundar.
Visi Ke Depan
Fadli Zon menegaskan bahwa Museum PDRI dirancang untuk menjadi ikon museum sejarah di Indonesia. Tata pamer dan narasi museum mencakup periode dari Proklamasi Kemerdekaan hingga terbentuknya NKRI pada 1950, dengan penekanan khusus pada episode PDRI yang berlangsung dari akhir Desember 1948 hingga 13 Juli 1949.
"Kementerian Kebudayaan berkomitmen menghidupkan kembali Direktorat Sejarah sebagai fondasi narasi bersama dan memori kolektif bangsa, terutama dalam menghadapi tantangan globalisasi dan arus informasi," ujar Fadli.
Lebih lanjut, museum ini diproyeksikan menjadi pusat budaya dan destinasi wisata yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Fadli mengapresiasi kontribusi masyarakat Koto Tinggi yang menghibahkan lahan untuk pembangunan museum, sekaligus menjanjikan dukungan Kementerian Kebudayaan untuk berbagai kegiatan budaya yang akan diselenggarakan.
Peresmian museum dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Gubernur Sumbar, Bupati Limapuluh Kota, Walikota Padang, perwakilan kementerian dan lembaga, DHD Angkatan 45, keluarga Sjafroeddin Prawiranegara dan M. Rasjid, para pemangku adat, serta masyarakat umum.
Menutup peresmian, Fadli Zon menekankan pentingnya menjaga semangat perjuangan dan cinta tanah air di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks.
"Museum ini bukan sekadar bangunan fisik, melainkan manifestasi semangat bela negara yang harus terus dikobarkan di setiap dada manusia Indonesia," pungkasnya. (red)
