Sumbardaily.com - Upaya memastikan bantuan sosial (bansos) benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak terus diperkuat di Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang.
Melalui optimalisasi pendataan dan verifikasi Program Perlindungan Sosial (Perlinsos), pemerintah kecamatan berupaya memperkecil potensi ketidaktepatan sasaran sekaligus meningkatkan transparansi dalam proses penyaluran bantuan kepada masyarakat.
Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menghadirkan sistem penyaluran bantuan yang lebih akurat.
Pendataan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada jumlah penerima, tetapi juga memastikan setiap data yang masuk sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang memenuhi persyaratan.
Berdasarkan data terbaru, sebanyak 17.221 Kartu Keluarga (KK) dari total 13 kelurahan di Kecamatan Koto Tangah telah tercatat dalam sistem Perlinsos.
Proses tersebut turut didukung oleh 294 agen aktif yang berperan membantu masyarakat dalam melakukan pendaftaran serta pendataan di lingkungan masing-masing.
Pendataan tersebut menjadi salah satu tahapan penting agar proses penyaluran bantuan sosial dapat berjalan lebih tepat sasaran.
Melalui keterlibatan para agen di lapangan, masyarakat memperoleh kemudahan dalam mengakses mekanisme pendaftaran sesuai prosedur yang telah ditetapkan.
Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial (Kasi Kesos) Kecamatan Koto Tangah, Wahyudi Edwar, menegaskan bahwa partisipasi masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga validitas data penerima manfaat.
Menurutnya, data yang akurat menjadi dasar utama agar bantuan sosial dapat diterima oleh warga yang benar-benar membutuhkan.
Sementara itu, berdasarkan rincian data Perlinsos menurut kategori program, Program Keluarga Harapan (PKH) mencatat sebanyak 15.233 KK telah terdaftar.
Dari jumlah tersebut, 3.786 KK masuk kategori berpotensi layak menerima bantuan, 11.417 KK dinyatakan tidak layak, sedangkan 30 KK masih berada dalam proses verifikasi.
Pada kategori Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), jumlah pendaftar mencapai 16.847 KK.
Rincinya, 9.453 KK berpotensi layak menerima bantuan, 7.362 KK dinyatakan tidak layak, dan 32 KK masih menjalani proses verifikasi.
Program Perlinsos sendiri diperuntukkan bagi keluarga maupun individu yang tergolong prasejahtera, rentan miskin, atau terdampak langsung oleh kondisi sosial ekonomi tertentu.
Penetapan penerima manfaat dilakukan dengan mengacu pada kriteria yang terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sehingga proses penyaluran bantuan dapat berjalan sesuai ketentuan.
Pemerintah Kota (Pemko) Padang juga mengimbau masyarakat agar secara berkala memantau status kepesertaan bantuan sosial melalui kanal resmi Kementerian Sosial (Kemensos) maupun papan pengumuman yang tersedia di kantor kelurahan masing-masing.
Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat memperoleh informasi terbaru mengenai status kepesertaan maupun proses verifikasi data.
Dalam kesempatan itu, Wahyudi Edwar turut mengajak masyarakat untuk aktif memastikan data kepesertaan mereka telah sesuai melalui mekanisme resmi yang disediakan pemerintah.
"Dalam rangka memastikan penyaluran bantuan sosial dan program Perlindungan Sosial (Perlinsos) tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak, kami mengimbau masyarakat untuk proaktif melakukan pengecekan dan pendaftaran data diri melalui mekanisme resmi yang telah disediakan oleh pemerintah," katanya.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung terwujudnya penyaluran bantuan yang semakin tepat sasaran.
"Mari bersama-sama kita wujudkan penyaluran bantuan sosial yang adil, transparan, dan tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan," imbuhnya. (*)
