Sumbardaily.com - Kesadaran tentang kependudukan dinilai perlu dibangun sejak bangku sekolah. Tidak hanya berkaitan dengan jumlah penduduk, persoalan kependudukan juga mencakup kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan hingga kesejahteraan keluarga.
Karena itu, Pemerintah Kota (Pemko) Padang mendorong penguatan literasi kependudukan melalui program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) tahun 2026.
Program tersebut diperkenalkan melalui kegiatan peluncuran dan sosialisasi Sekolah Siaga Kependudukan tingkat Kota Padang yang berlangsung di Ruang Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Padang, Kamis (15/10/2026).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padang, Raju Minropa Chaniago menekankan bahwa pemahaman mengenai kependudukan tidak boleh terbatas pada persoalan jumlah penduduk.
Ada berbagai aspek yang perlu dipahami masyarakat, mulai dari kualitas penduduk, persebaran penduduk, struktur umur, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan hingga kesejahteraan keluarga.
Melalui program SSK, pemahaman tersebut diharapkan dapat ditanamkan kepada generasi muda dengan memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai salah satu sarana pendidikan.
Sekolah Siaga Kependudukan dirancang sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kepedulian terhadap berbagai persoalan kependudukan melalui jalur pendidikan.
Pelaksanaannya mengacu pada kebijakan pembangunan kependudukan dan keluarga serta mengedepankan sinergi antara pemerintah daerah, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dan satuan pendidikan.
Program ini tidak dimaksudkan sekadar menjadi kegiatan tambahan di sekolah. Lebih dari itu, SSK diarahkan untuk membantu membentuk generasi yang cerdas, berkarakter, bertanggung jawab, serta memiliki kepedulian terhadap kondisi dan masa depan kependudukan.
Dalam pelaksanaannya, materi kependudukan akan diintegrasikan ke dalam mata pelajaran dan kegiatan sekolah.
Pendekatan pembelajaran disesuaikan dengan jenjang pendidikan masing-masing agar informasi yang diberikan relevan dengan usia dan kebutuhan peserta didik.
Untuk jenjang sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI), pengenalan dilakukan melalui hal-hal mendasar yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.
Materinya meliputi pengenalan keluarga, penghargaan terhadap keberagaman, serta kebiasaan menjaga kebersihan lingkungan.
Sementara itu, materi untuk jenjang sekolah menengah pertama (SMP), madrasah tsanawiyah (MTs) dan pendidikan tingkat menengah dikembangkan dengan cakupan yang lebih luas.
Siswa akan diperkenalkan pada isu pertumbuhan penduduk, kesehatan remaja, kedewasaan usia perkawinan, perencanaan masa depan, serta upaya mencegah perilaku berisiko.
Pengintegrasian materi tersebut diharapkan dapat memperluas wawasan peserta didik mengenai persoalan kependudukan sekaligus mendorong mereka memahami kaitan antara keputusan pribadi, kehidupan keluarga, dan kondisi masyarakat.
Raju Minropa menegaskan bahwa keberhasilan program Sekolah Siaga Kependudukan membutuhkan kerja sama berbagai pihak.
Pemerintah daerah, satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat perlu mengambil bagian agar tujuan penguatan literasi kependudukan dapat diwujudkan.
"Peluncuran Sekolah Siaga Kependudukan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat pemahaman generasi muda sekaligus merajut sinergi yang solid antara pemerintah, satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat," katanya.
Ia juga mendorong agar komitmen yang dibangun melalui peluncuran program tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi. Sekolah diharapkan menerjemahkannya menjadi langkah konkret melalui proses pembelajaran dan pengembangan sarana edukasi yang sesuai dengan kebutuhan siswa.
"Mari kita wujudkan komitmen ini melalui aksi nyata di sekolah masing-masing, baik dengan mengintegrasikan materi kependudukan ke dalam mata pelajaran yang relevan maupun mengembangkan media edukasi yang kreatif," katanya.
Pesan tersebut menempatkan sekolah sebagai salah satu unsur penting dalam membangun pemahaman kependudukan.
Kepala sekolah, pendidik dan pengawas sekolah memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan program agar dapat berjalan sesuai tujuan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang, Boby Firman, menjelaskan bahwa kegiatan peluncuran dan sosialisasi SSK tahun 2026 merupakan bagian dari upaya meningkatkan pemahaman, kesadaran serta kepedulian terhadap isu kependudukan melalui pendidikan.
"Kegiatan launching dan sosialisasi Sekolah Siaga Kependudukan di Kota Padang tahun 2026 dilaksanakan sebagai bagian upaya meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kepedulian terhadap isu-isu kependudukan melalui jalur pendidikan," katanya.
Menurutnya, kegiatan tersebut juga bertujuan memperkenalkan sekaligus memperkuat penerapan Sekolah Siaga Kependudukan di lingkungan satuan pendidikan.
"Maksud pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memperkenalkan dan memperkuat pelaksanaan Sekolah Siaga Kependudukan sebagai salah satu upaya meningkatkan literasi kependudukan di lingkungan satuan pendidikan," kata Boby.
Penguatan literasi kependudukan melalui sekolah menjadi bagian dari upaya memperkenalkan isu tersebut secara lebih dekat kepada peserta didik.
Dengan materi yang terintegrasi dalam pembelajaran, siswa diharapkan memperoleh pemahaman yang sesuai dengan jenjang pendidikan masing-masing.
Namun, pencapaian tujuan program sangat bergantung pada komitmen dan keterlibatan seluruh pihak, terutama kepala sekolah, pendidik, serta pengawas sekolah.
"Dukungan mereka diperlukan untuk memastikan materi kependudukan tidak hanya diperkenalkan, tetapi juga diterapkan melalui kegiatan pembelajaran yang kreatif dan relevan," pungkas eks Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Kota Padang tersebut. (*)
